Kenaikan Harga BBM Berdampak pada Kehidupan Harian Warga
Di Desa Lalang Jaya, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, seorang pemilik mobil sport utility vehicle (SUV) hitam yang bernama Herwanto alias Pocay (50 tahun) tampak sibuk melayani pembeli di toko kelontongnya. Mobil Mitsubishi Pajero miliknya sering terparkir di samping toko tersebut setelah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi pada 18 April 2026.
Pocay mengaku lebih memilih menggunakan Pertamina Dex daripada Dexlite karena kualitasnya lebih baik meskipun harganya hanya berbeda Rp300 per liter. Namun, ia menghadapi tantangan karena stasiun pengisian Pertamina Dex belum tersedia di wilayah Belitung Timur. Untuk mendapatkannya, ia harus menuju Tanjungpandan, yang berjarak sekitar 75,8 kilometer dari Desa Lalang Jaya.
“Jadi kalau ada urusan ke Tanjungpandan, itu kesempatan saya untuk isi penuh Pertamina Dex. Karena di Manggar tidak ada yang jual, jadi kita harus pintar-pintar mengatur waktu,” ujarnya.
Pengeluaran yang Membengkak
Harga Dexlite di Babel saat ini mencapai Rp24.150 per liter, sedangkan Pertamina Dex seharga Rp24.450. Setelah melakukan pengisian terakhir, Pocay mulai lebih hati-hati agar tangki tidak sampai kosong untuk menghindari beban pengeluaran yang besar.
“Ini baru kemakan seperempat saja sudah mau saya isi. Kalau seperempat itu saja sudah hampir Rp500 ribu. Kalau nunggu kosong, berat sekali bayarnya,” katanya.
Ia juga menyebutkan bahwa kenaikan harga BBM membuat dirinya harus merogoh kocek sebanyak Rp1,8 juta untuk mengisi penuh tangki Pajero sekitar 75 liter. “Itu bukan agak berat lagi, tapi berat banget!” katanya.
Strategi Menghemat Penggunaan Kendaraan
Untuk mengurangi pengeluaran, Pocay mulai menyiasati penggunaan kendaraan. Ia beralih ke mobil berbahan bakar bensin untuk aktivitas jarak dekat dan hanya menggunakan Pajero untuk keperluan tertentu.
“Sekarang kalau dekat-dekat, ya pakai yang bahan bakar bensin saja. Kalau Pajero ini kita simpan dulu, pakai kalau terpaksa saja,” ungkapnya.
Respons Pemerintah Daerah
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan mulai menyusun langkah strategis guna merespons kenaikan harga BBM nonsubsidi yang berdampak pada operasional layanan publik. Sekretaris Daerah Bangka Selatan, Hefi Nuranda, mengatakan pihaknya telah membahas dampak kenaikan harga bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), terutama yang menggunakan BBM jenis Dexlite dan Pertamina Dex.
Beberapa sektor yang terdampak antara lain Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, serta Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Kendaraan operasional di sektor tersebut sebagian besar menggunakan BBM nonsubsidi, sehingga berpotensi meningkatkan beban anggaran.
Efisiensi dan Kajian Regulasi
Untuk menekan dampak, pemerintah daerah mendorong efisiensi, termasuk optimalisasi rute layanan, khususnya pengangkutan sampah. Selain itu, muncul wacana penggunaan BBM subsidi bagi kendaraan tertentu, meski masih dalam tahap kajian karena terbentur regulasi.
Pemerintah mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 yang mengatur pengecualian penggunaan BBM subsidi untuk kendaraan pelayanan umum.
Dampak pada Transportasi dan Layanan Sampah
Di sektor transportasi, Kepala Dinas Perhubungan Bangka Selatan, Benny Supratama, menyebutkan kenaikan harga BBM berdampak pada operasional 14 unit bus sekolah dengan konsumsi sekitar 283 liter per hari. Dengan harga Dexlite saat ini, kebutuhan anggaran harian mencapai sekitar Rp6,83 juta.
Kondisi ini mendorong pengajuan tambahan anggaran serta kemungkinan penyesuaian jadwal operasional. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bangka Selatan, Agung Prasetyo Rahmadi, mengatakan kenaikan harga BBM berdampak pada operasional armada pengangkut sampah.
DLH memiliki 10 unit truk, dengan tujuh unit aktif beroperasi setiap hari dan konsumsi BBM mencapai 120 hingga 150 liter per hari. Dengan harga saat ini, kebutuhan anggaran harian berkisar Rp2,89 juta hingga Rp3,62 juta, atau lebih dari Rp100 juta per bulan.
Meski demikian, pemerintah memastikan tarif retribusi sampah tidak mengalami kenaikan. DLH juga mendorong masyarakat untuk mengelola sampah dari sumber guna mengurangi volume angkutan.
Sebagai langkah antisipasi, DLH berencana menggunakan BBM subsidi untuk armada truk sampah sesuai ketentuan yang berlaku.
