Perdebatan Film Dokumenter “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” dan Perspektif Politik
Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menilai perdebatan mengenai film dokumenter “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” harus dibaca secara lebih dewasa dalam situasi yang penuh dengan perang persepsi pada era propaganda modern. Menurut Azis, propaganda masa kini tidak lagi hadir dalam bentuk kasar seperti slogan atau orasi kebencian. Narasi itu kini muncul melalui dokumenter, media sosial, hingga potongan visual emosional yang perlahan membentuk cara pandang publik terhadap negara.
“Di zaman ini, sebuah bangsa tidak selalu dihancurkan terlebih dahulu dengan peluru. Kadang ia dilemahkan lebih dulu melalui persepsi, melalui gambar, melalui emosi, melalui narasi yang perlahan mengubah cara masyarakat melihat negaranya sendiri,” ujar Azis dalam keterangannya, Jumat (15/5/2026).
Ia mengatakan, ruang digital kini telah berubah menjadi arena perebutan kesadaran publik yang sangat menentukan arah opini masyarakat.
Polemik Penggiringan Persepsi
Azis menegaskan, kritik terhadap pembangunan Papua merupakan hal yang sah dalam negara demokrasi. Namun, ia mengingatkan kritik juga harus disertai tanggung jawab etik agar tidak berubah menjadi propaganda sosial yang memperlebar ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara.
“Kita harus jujur mengatakan: kritik terhadap pembangunan Papua adalah sesuatu yang sah. Demokrasi memang memerlukan suara-suara yang mengingatkan negara agar tidak kehilangan nurani. Tidak ada pembangunan yang boleh kebal dari kritik,” katanya.
Namun, Azis menilai film tersebut dibangun dari sudut pandang moral-politik tertentu dan bukan laporan jurnalistik netral.
“Film ini lahir dari lingkungan dokumenter advokatif yang memang sejak awal memiliki orientasi perjuangan sosial tertentu. Ia tidak berdiri sebagai laporan jurnalistik netral yang menjaga jarak ketat terhadap semua pihak, melainkan sebagai karya yang sejak awal memilih sudut moral-politiknya sendiri,” ujar dia.
Azis mengatakan, persoalan utama bukan pada munculnya keresahan masyarakat adat Papua, melainkan ketika kompleksitas Papua direduksi menjadi narasi hitam-putih antara negara dan masyarakat adat.
“Masalahnya adalah ketika kompleksitas Papua direduksi menjadi panggung moral sederhana: negara sebagai kekuatan yang datang merampas, sementara masyarakat adat ditempatkan sepenuhnya sebagai korban yang tidak memiliki ruang agensi selain melawan,” katanya.
Papua Punya Realitas Sosial yang Jauh Lebih Kompleks
Azis menilai, Papua memiliki realitas sosial yang jauh lebih kompleks. Selain persoalan ekologis dan hak masyarakat adat, terdapat pula tantangan kemiskinan, pendidikan, layanan kesehatan, hingga keterisolasian wilayah.
Azis menyinggung data kemiskinan dan kualitas hidup di Papua Selatan yang menurutnya menjadi alasan pembangunan tetap dibutuhkan.
“Data BPS menunjukkan Papua Selatan hasil SUPAS 2025 berpenduduk sekitar 550.300 jiwa dengan tingkat kemiskinan sekitar 19,26 persen. Angka kematian bayi mencapai 34,49, sementara ketimpangan kualitas hidup antarwilayah masih sangat lebar,” ujar Azis.
Ia juga menilai posisi Merauke strategis dalam konteks ketahanan pangan nasional di tengah ancaman global seperti krisis pangan dan perubahan iklim.
“Indonesia juga tidak hidup di ruang global yang tenang. Dunia sedang menghadapi ancaman krisis pangan, perubahan iklim, dan perebutan rantai pasok strategis antarnegara,” katanya.
Meski begitu, Azis mengingatkan pembangunan Papua tidak cukup hanya berbentuk proyek fisik, tetapi juga harus membangun keterhubungan emosional dengan masyarakat lokal.
“Kesalahan terbesar pembangunan Papua selama bertahun-tahun sebenarnya bukan semata terlalu banyak pembangunan, melainkan terlalu sedikit keterhubungan batin dengan masyarakat Papua sendiri,” ujarnya.
Arena Perang Persepsi
Azis menilai, penyebaran film Pesta Babi melalui forum aktivisme, kampus, komunitas, dan jaringan solidaritas menunjukkan pola komunikasi modern yang efektif membangun resonansi emosional publik.
Ia menyebut pola tersebut bekerja melalui pendekatan affective, behavioral, dan cognitive untuk membentuk cara pandang tertentu terhadap Papua dan negara.
“Di sinilah propaganda modern bekerja paling efektif: bukan dengan memaksa orang percaya, tetapi dengan membentuk suasana batin kolektif yang perlahan membuat masyarakat hanya mampu melihat satu sisi kenyataan,” kata Azis.
Menurutnya, Papua terlalu penting untuk dijadikan arena perang persepsi berkepanjangan. Ia menekankan negara harus tetap membuka ruang kritik, namun masyarakat juga perlu memiliki ketahanan kognitif dalam membaca berbagai narasi.
“Kadang propaganda datang dengan wajah yang paling manusiawi,” ujarnya.
Azis pun menegaskan, masa depan Papua harus dibangun dengan melibatkan masyarakat adat sebagai subjek utama pembangunan.
“Papua terlalu penting untuk dijadikan arena perang persepsi. Di sana ada manusia. Ada luka sejarah yang nyata. Ada kegelisahan yang harus didengar. Tetapi di sana juga ada harapan, masa depan, dan jutaan orang Papua yang ingin maju tanpa kehilangan dirinya sendiri,” tutur dia.
