Penjelasan Pemerintah Mengenai Proyek Strategis Nasional di Papua
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, memberikan penjelasan terkait film dokumenter yang menyoroti proyek strategis nasional (PSN) di Papua. Film tersebut dinamakan “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita”, yang menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat.
Yusril menyatakan bahwa kritik terhadap PSN di Papua Selatan adalah hal wajar. Namun, ia menilai judul film tersebut cukup provokatif dan dapat memicu reaksi yang tidak proporsional. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak langsung bereaksi hanya karena judul film yang dinilai sengaja dibuat untuk menarik perhatian publik.
“Biarkan saja masyarakat menonton, lalu setelah itu silakan gelar diskusi dan debat. Dengan demikian publik menjadi kritis, pro dan kontra dapat terjadi,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah siap menerima kritik sebagai bahan evaluasi. “Pemerintah dapat memetik hikmah dari film itu untuk mengevaluasi kalau-kalau ada langkah di lapangan yang perlu diperbaiki,” tambahnya.
Pembukaan Lahan di Papua Selatan
Yusril menjelaskan bahwa pembukaan lahan di Papua Selatan telah dimulai sejak tahun 2022 pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Proyek ini dilanjutkan oleh pemerintahan saat ini sebagai bagian dari proyek ketahanan pangan dan energi nasional.
“Sudah pasti proyek itu bukanlah kolonialisme modern di zaman sekarang. Papua adalah bagian integral dari NKRI,” tegasnya. Ia menekankan bahwa pemerintah Indonesia bukanlah pemerintah Belanda yang dulu menyebut Papua dengan Nederlands Nieuw Guinea sebagai daerah jajahan.
Proyek strategis nasional dibangun berdasarkan kajian yang matang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Meskipun begitu, pemerintah tetap membuka diri terhadap kritik untuk melakukan evaluasi pelaksanaan di lapangan.
Penggunaan Istilah “Pesta Babi”
Yusril juga menyoroti penggunaan istilah “Pesta Babi” dalam judul film yang dinilai dapat menimbulkan beragam tafsir di tengah masyarakat. Ia menyarankan agar penulis skenario, sutradara, dan produser menjelaskan makna dari kata-kata tersebut.
“Kalau Pemerintah sering dituntut untuk terbuka, maka saatnya juga seniman, penulis skenario film, dan produser bersikap terbuka pula serta bersedia memberikan penjelasan,” katanya.
Ia menegaskan bahwa keterbukaan tidak hanya dituntut dari pemerintah, tetapi juga dari kalangan seniman dan pembuat karya seni termasuk karya film.
Kebebasan Berekspresi dan Tanggung Jawab Moral
Pada akhirnya, Yusril kembali menekankan bahwa pemerintah menjamin kebebasan berekspresi dalam negara demokrasi, namun kebebasan tersebut tetap harus disertai tanggung jawab moral.
“Tidak ada kebebasan berekspresi tanpa tanggung jawab moral, baik kepada diri sendiri maupun kepada publik yang menerima sajian kebebasan berekspresi itu,” tutup Yusril.
Konten Film “Pesta Babi”
Film “Pesta Babi” membongkar mitos bahwa Australia atau pihak asing ingin Papua merdeka agar mereka kuasai. Sebaliknya, sepanjang sejarah, pihak asing sudah cukup senang dengan peran Indonesia sebagai antek yang baik untuk mengeksploitasi Papua bersama mereka.
Film berdurasi 1,5 jam lebih ini mengambil latar di wilayah Papua Selatan, khususnya di Merauke, Boven Digoel, dan Mappi. Fokus utamanya adalah kehidupan masyarakat adat seperti suku Marind, Awyu, Yei, dan Muyu yang disebut kehilangan tanah dan ruang hidup akibat ekspansi proyek perkebunan tebu, sawit, hingga food estate.
Dokumenter tersebut menggambarkan bagaimana hutan-hutan adat dibuka untuk proyek bioetanol dan ketahanan pangan dalam skala besar. Di sisi lain, masyarakat lokal merasa tersingkir dari tanah leluhur mereka sendiri.
Narasi yang dibangun film ini cukup keras karena menyebut situasi tersebut sebagai bentuk “kolonialisme modern” di Papua. Film juga menyoroti dugaan militerisasi dalam pengamanan proyek-proyek investasi di kawasan tersebut.
Judul “Pesta Babi” diambil dari tradisi budaya masyarakat Muyu bernama Awon Atatbon, sebuah ritual adat besar yang melibatkan babi sebagai simbol sosial dan budaya. Tradisi itu bergantung pada keberlangsungan hutan dan alam Papua. Oleh karena itu, film memakai istilah “Pesta Babi” sebagai metafora bahwa kerusakan hutan juga mengancam identitas budaya masyarakat adat.
