Persiapan Pilkades Serentak di Sukoharjo Mulai Dibahas
Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Sukoharjo semakin dekat. Rencana pelaksanaan Pilkades dijadwalkan berlangsung pada tahun 2026, dengan total sebanyak 126 desa yang akan menggelar pemilihan kepala desa. Namun, hingga kini, pelaksanaan Pilkades masih menunggu aturan teknis dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Meskipun pemerintah pusat telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, beberapa hal masih perlu disempurnakan. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Sukoharjo, Yoshua Sindhu Riyanto, menjelaskan bahwa DPRD bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait telah melakukan rapat koordinasi awal guna membahas persiapan regulasi Pilkades.
“Agenda Pilkades ini sudah dekat, karena itu kami kemarin menggelar rakor membahas mengenai perda yang terkait. Karena selain Pilkades, juga ada pembahasan mengenai perangkat desa dan juga BPD,” ujar Yoshua, Rabu (13/5/2026). Menurutnya, pembahasan revisi perda menjadi penting karena tidak hanya berkaitan dengan Pilkades. Tetapi juga pengisian perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Yoshua menyebut, saat ini terdapat sejumlah kekosongan jabatan perangkat desa yang perlu segera diisi agar pelayanan pemerintahan desa tetap berjalan optimal. “Khusus untuk perangkat desa juga menjadi pembahasan karena saat ini banyak perangkat desa yang kosong dan mestinya segera dilakukan pengisian. Begitu juga dengan BPD,” katanya.
Kendati demikian, lanjut Yoshua, OPD terkait belum dapat memberikan penjelasan detail mengenai tahapan pelaksanaan Pilkades karena masih menunggu terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Menurutnya, Permendagri tersebut nantinya akan menjadi pedoman utama pelaksanaan Pilkades, termasuk aturan teknis di lapangan.
“Memang dalam PP Nomor 16 Tahun 2026 itu sudah ada penjelasan mengenai siapa yang bisa mencalonkan sebagai kepala desa, masa jabatannya dan hal lain. Tetapi untuk teknis yang detail OPD masih menunggu Permendagri turun,” imbuhnya. Karena itu, DPRD Sukoharjo berharap pemerintah pusat segera menerbitkan Permendagri agar pembahasan revisi perda terkait pemerintahan desa bisa segera diselesaikan.
Tiga Raperda Prioritas yang Harus Disempurnakan
Sementara itu, anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Sukoharjo sekaligus Ketua Fraksi PKS, Widoyo, menegaskan terdapat tiga rancangan peraturan daerah (Raperda) terkait pemerintahan desa yang harus menjadi prioritas pembahasan pada triwulan kedua tahun ini. Ketiga Raperda tersebut yakni:
- Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa
- Perubahan Kedua atas Perda Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- Perubahan atas Perda Nomor 15 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
“Mengingat Kabupaten Sukoharjo akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak pada Desember 2026 ini, maka revisi perda terkait harus segera rampung. Ini sangat mendesak agar tahapan Pilkades dapat dilaksanakan tepat waktu dan memiliki payung hukum yang kuat,” tegas Widoyo.
