Aksi Dukungan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Di Jakarta dan Surabaya
Pada Rabu, 8 Juli 2026, gelombang aksi dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali bergulir di dua kota besar, yaitu Jakarta Pusat dan Surabaya. Aksi ini dilakukan oleh para relawan dan simpatisan yang menuntut agar program MBG tetap berjalan serta menuntut transparansi dalam tata kelola dan komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi.
Di Jakarta, aksi unjuk rasa digelar di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, sejak pukul 09.00 WIB. Polisi telah menurunkan 1.686 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres, dan Polsek untuk menjaga ketertiban selama aksi berlangsung. Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Erlyn Sumantri, mengatakan bahwa aksi tersebut dikoordinasikan oleh Presidium Relawan dan Simpatisan Dukung MBG bersama elemen masyarakat lainnya.
Personel kepolisian sebelumnya telah mengikuti apel gelar pasukan di kawasan Monumen Nasional (Monas) sejak pukul 07.00 WIB. Pengamanan dilakukan untuk memastikan aksi berjalan tertib dan mengantisipasi potensi gangguan keamanan maupun kemacetan lalu lintas.
Selain pengamanan, kepolisian juga akan menerapkan rekayasa lalu lintas secara situasional. Skema tersebut akan diberlakukan sesuai perkembangan kondisi di lapangan, termasuk jumlah massa yang mengikuti aksi. Masyarakat diimbau menggunakan jalur alternatif dan mengatur waktu perjalanan agar tidak terjebak kepadatan kendaraan.
Sementara itu, di Surabaya, ratusan mitra pengelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tergabung dalam DPD Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas (HMD-Gemas) Kota Surabaya menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya. Aksi bertajuk “Aksi Damai Serentak Nasional Dukung MBG” digelar sebagai bentuk dukungan terhadap keberlanjutan program MBG sekaligus menyuarakan keberatan atas kebijakan penghentian sementara operasional dapur selama masa libur sekolah.
Ketua DPD HMD-Gemas Kota Surabaya, Bagiyon, menegaskan bahwa pihaknya tetap mendukung penuh pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Namun, ia menilai sejumlah kebijakan terbaru justru berdampak besar terhadap para mitra dapur sebagai pelaksana di lapangan.
Menurutnya, penghentian sementara operasional dapur membuat ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Surabaya kehilangan aktivitas produksi. Dampaknya tidak hanya dirasakan pengelola dapur, tetapi juga para pemasok bahan pangan, pekerja, hingga relawan yang bergantung pada program tersebut.
Bagiyon menjelaskan, saat ini terdapat sekitar 133 SPPG yang tersebar di berbagai wilayah Kota Surabaya dan selama ini bertugas menyiapkan serta mendistribusikan makanan bergizi ke sekolah-sekolah. Namun, sejak memasuki masa libur sekolah, seluruh aktivitas produksi dihentikan sementara sehingga roda ekonomi para mitra ikut terhenti.
Ia mengatakan para pengelola dapur sangat bergantung pada insentif operasional sebesar Rp6 juta per hari yang digunakan untuk membeli bahan baku, membayar pekerja, hingga menjalankan operasional dapur. “Saat dihentikan, semua kelimpungan. Supplier mandek,” ujar Bagiyon.
Dalam aksi tersebut, HMD-Gemas membawa sejumlah tuntutan kepada pemerintah. Salah satu tuntutan utama ialah meminta Surat Edaran (SE) Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 12 Tahun 2026 segera dicabut. Surat edaran yang diterbitkan pada 17 Juni 2026 itu menjadi dasar penghentian sementara penyaluran makanan MBG serta pembekuan insentif operasional SPPG selama periode libur sekolah dan hari libur nasional.
Selain meminta pencabutan aturan tersebut, para mitra dapur juga mendesak pemerintah memberikan kepastian terhadap keberlangsungan program MBG, melibatkan mitra secara aktif dalam pengambilan kebijakan, serta menciptakan tata kelola anggaran yang lebih transparan.
Mereka juga berharap nasib relawan, pekerja dapur, dan pelaku UMKM yang menjadi bagian dari ekosistem Program Makan Bergizi Gratis tidak ikut terdampak oleh kebijakan penghentian operasional sementara.
Berdasarkan informasi dari panitia, aksi di Grahadi dikemas dalam konsep “Parade Nasional Gerakan Pendukung”. Setiap yayasan maupun SPPG diminta mengirimkan relawan dengan membawa perbekalan masing-masing, sementara jalannya aksi akan dikoordinasikan oleh tiga koordinator lapangan yang telah ditunjuk organisasi.
