Mahasiswa Uji Pasal dalam KUHP ke MK, Khawatir Ancaman Kekerasan dan Gangguan Aktivitas Demonstrasi
Seorang mahasiswa bernama Gangga Listiawan mengajukan uji materi terhadap sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menilai adanya ketidakpastian hukum yang muncul akibat penerapan beberapa pasal tersebut. Hal ini membuat ia merasa khawatir dengan potensi kriminalisasi aktivitas penyampaian aspirasi publik yang damai.
Gangga menguji Pasal 232 dan Pasal 233 KUHP. Ia menilai kedua pasal itu memiliki ruang penafsiran yang sangat luas, terutama frasa seperti:
- “ancaman kekerasan memaksa lembaga negara dan atau badan tersebut agar mengambil atau tidak mengambil keputusan”
- “merintangi pimpinan atau anggota lembaga legislatif dan badan pemerintah agar tidak terganggu”
Menurut Gangga, frasa-frasa tersebut dapat membuka peluang bagi pihak berwenang untuk mengklasifikasikan aktivitas penyampaian aspirasi publik sebagai tindak pidana. Ia menegaskan bahwa hal ini bisa menimbulkan rasa takut dan ketidakpastian hukum di kalangan masyarakat, terutama para aktivis dan mahasiswa yang sering melakukan aksi demonstrasi.
Dampak dari KUHP Baru
Ketika dibahas dalam sidang nomor 22/PUU-XXIV/2026 di Gedung MK, Jakarta, Jumat (23/1/2026), Gangga menjelaskan bahwa KUHAP baru yang mulai berlaku sejak 2 Januari 2026 memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangan mereka. Namun, ia khawatir aturan ini justru akan menghambat kebebasan berekspresi dan menyampaikan aspirasi secara damai.
Ia menyoroti bahwa setiap bentuk penyampaian aspirasi—baik melalui demonstrasi, audiensi, pernyataan sikap, hingga tekanan moral—berpotensi dianggap sebagai tindakan memaksa suatu lembaga untuk mengambil atau tidak mengambil keputusan. Bahkan, tindakan tersebut bisa dianggap sebagai upaya merintangi kegiatan pimpinan maupun anggota lembaga negara.
Gangga juga menyebutkan dampak lanjutan dari aturan ini, yaitu chilling effect, yakni pembatasan diri secara sadar dalam menyampaikan aspirasi publik. Ia menilai bahwa norma tersebut membuat mahasiswa khawatir untuk turun ke jalan karena aksi damai bisa dianggap sebagai tindak pidana.
Permintaan MK untuk Menyatakan Inkonstitusional
Gangga meminta MK untuk menyatakan Pasal 232 dan Pasal 233 KUHP inkonstitusional. Ia menegaskan bahwa pengujian ini bertujuan untuk melindungi hak warga negara dalam menyampaikan aspirasi secara damai tanpa takut dihukum.
Dalam tanggapan, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P Foekh menilai dalil pemohon relevan, tetapi masih perlu diperjelas. Ia menekankan pentingnya mempertegas apakah pengujian ditujukan terhadap keseluruhan pasal atau hanya frasa tertentu. Selain itu, ia mengingatkan bahwa frasa yang diuji bersifat delik formal, sehingga argumentasi konstitusional harus dibangun secara lebih mendalam.
Senada dengan Daniel, Hakim Guntur Hamzah meminta pemohon memperkuat uraian pertentangan norma dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ia menekankan bahwa MK akan selalu melihat apakah ada pertentangan norma atau tidak dalam setiap putusan.
Meski demikian, MK menegaskan bahwa kekhawatiran soal multitafsir dan potensi kriminalisasi aksi demonstrasi merupakan isu konstitusional yang serius. Oleh karena itu, MK memberikan kesempatan kepada pemohon untuk memperbaiki permohonannya sesuai dengan catatan dan nasihat hakim sebelum perkara dilanjutkan ke tahap berikutnya.
