Proyeksi Defisit BPJS Kesehatan dan Wacana Penyesuaian Iuran
Pada tahun 2026, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diproyeksikan mengalami defisit keuangan yang mencapai kisaran Rp20 hingga Rp30 triliun. Hal ini memicu wacana penyesuaian iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), terutama bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Meski demikian, belum ada keputusan resmi yang diumumkan oleh pihak BPJS Kesehatan.
Fokus Awal pada Peserta PBI
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito atau dr. Pujo, menyatakan bahwa wacana penyesuaian iuran sedang dibahas, namun fokus awalnya adalah pada segmen PBI. “Yang direncanakan memang akan dinaikkan adalah PBI. Tetapi semuanya belum berjalan, kami masih menunggu keputusan kolaboratif,” ujar dr. Pujo saat ditemui di kantor pusat BPJS Kesehatan, Jakarta.
Ia menegaskan bahwa hingga kini belum ada ketetapan final yang bisa diumumkan kepada publik. Keputusan akhir tetap menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto.
Keputusan Akhir di Tangan Presiden Prabowo
Menurut dr. Pujo, pembahasan mengenai penyesuaian iuran telah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Namun, keputusan akhir tetap menjadi kewenangan Presiden. “Saya belum mendengar (arahan Presiden), tapi pasti akan ada keputusan dari Pak Presiden,” tuturnya.
Artinya, arah kebijakan iuran JKN tahun depan masih menunggu keputusan resmi dari Prabowo Subianto.
Menkes: Tanpa Penyesuaian, Rumah Sakit Bisa Tertekan
Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai penyesuaian iuran sebagai langkah penting untuk menjaga keberlangsungan sistem layanan kesehatan nasional. Ia mengingatkan, tekanan keuangan yang dialami BPJS Kesehatan berpotensi memicu keterlambatan pembayaran klaim kepada rumah sakit.
“Jika kondisi ini terus berulang, dampaknya adalah penundaan pembayaran klaim ke rumah sakit. Dan rumah sakit akan mengalami kesulitan operasional yang serius,” ungkap Budi Gunadi.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa stabilitas arus kas BPJS Kesehatan berkaitan langsung dengan kelancaran layanan medis di berbagai daerah.
Peserta Miskin Dijamin Aman, Mandiri Berpotensi Terdampak
Di tengah pembahasan ini, pemerintah memastikan kelompok masyarakat kurang mampu tetap mendapat perlindungan. Peserta PBI yang masuk dalam desil 1–5 dipastikan iurannya tetap ditanggung penuh oleh negara melalui subsidi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Namun, skenario berbeda diperkirakan berlaku bagi peserta mandiri, khususnya kelompok menengah ke atas. Mereka disebut berpotensi menjadi pihak yang terdampak penyesuaian premi sebagai bagian dari mekanisme subsidi silang. Kebijakan ini diproyeksikan menjadi salah satu opsi untuk menutup defisit yang kian melebar.
Dana Talangan Rp20 Triliun Sudah Dikucurkan
Sebagai gambaran tekanan finansial yang dihadapi, pemerintah pada tahun ini telah mengucurkan dana talangan sebesar Rp20 triliun. Suntikan dana tersebut bertujuan menjaga agar pelayanan kesehatan tetap berjalan normal dan tidak terganggu oleh persoalan likuiditas.
Dengan kondisi tersebut, publik kini menanti arah kebijakan resmi pemerintah terkait iuran JKN 2026, sembari berharap keberlanjutan layanan kesehatan nasional tetap terjaga tanpa membebani masyarakat secara berlebihan.
Fenomena Penonaktifan Status PBI di Surabaya
Fenomena penonaktifan status kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terjadi di Kota Surabaya, Jawa Timur. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surabaya, Muhammad Aras, menyebut lebih puluhan ribu peserta PBI dinonaktifkan.
“Sekitar 45.006 peserta PBI Jaminan Kesehatan (JK) di Kota Surabaya telah dinonaktifkan, untuk digantikan dengan peserta baru,” kata Aras.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengajak warga Surabaya yang mampu atau yang kaya secara finansial untuk dapat membayar iuran BPJS secara mandiri. “Saya minta tolong warga yang masuk ke dalam desil 8 sampai desil 10, untuk mau gotong royong bayar iuran BPJS secara mandiri.”
“Hal ini dikarenakan agar Pemerintah Kota Surabaya bisa fokus menangani warga tidak mampu,” kata pria yang akrab disapa Cak Eri ini.
Eri Cahyadi mengharapkan kesadaran bagi warga Surabaya yang mampu secara finansial untuk bisa membayar iuran jaminan kesehatan untuk mendapatkan layanan jaminan Kesehatan dengan mandiri. “Mari kita gotong – royong bersama. Yang tidak mampu dipegang pemerintah, tapi yang mampu saya doakan tambah kaya, tambah rezekinya,” ujar Wali Kota dua periode ini.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai, iuran sebesar Rp 42.000 bagi orang kaya seharusnya mampu untuk dibayarkan secara mandiri. Selain itu, Cak Eri juga mengimbau perusahaan di Surabaya melaksanakan kewajiban memberikan jaminan Kesehatan bagi pekerja di Surabaya.
Apabila seluruh instrumen tersebut dijalankan maka seluruh warga Surabaya, baik itu warga tidak mampu, pra sejahtera, hingga pekerja di Surabaya mendapatkan jaminan Kesehatan secara penuh. “Sekali lagi, kami harap gotong royong seluruh warga sehingga tidak ada yang tertinggal dalam mengakses kesehatan,” katanya.
Eri Cahyadi memastikan pelayanan kesehatan secara gratis tidak terganggu penonaktifan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Pemkot menegaskan bahwa warga Surabaya terjamin layanan kesehatannya dengan Universal Health Coverage (UHC). Saat ini, pemerintah telah mengaktifkan kembali peserta PBI BPJS Kesehatan. Agar tepat sasaran, Pemkot Surabaya akan melakukan konfirmasi ulang warga Surabaya yang masuk ke dalam keluarga miskin, pra sejahtera, dan sejahtera melalui Kampung Pancasila.
Nantinya, warga Surabaya yang masuk ke dalam kategori sejahtera bisa membayar iuran jaminan kesehatan secara mandiri. “Kita akan kembalikan lagi ke warga apakah ada sanggahan terkait data warga prasejahtera di masing-masing RW.” “Kita akan sampaikan, benar tidak warga prasejahtera [jumlahnya] sekian, yang sejahtera sekian.” “Kalau datanya sudah benar, yang mampu saya mohon untuk membayar sendiri (BPJS-nya),” jelasnya.
