Pertemuan Bupati Tapteng dengan Menteri Sosial
Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Masinton Pasaribu, melakukan pertemuan dengan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, di Kantor Kementerian Sosial Jakarta, Kamis (2/7/2026). Dalam pertemuan ini, mereka membahas berbagai isu terkait penyaluran bantuan, verifikasi data korban terdampak, serta percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana di Kabupaten Tapteng.
Pembahasan ini dilakukan setelah warga Tapteng menggelar aksi unjuk rasa meminta kejelasan pencairan jaminan hidup (jadup) yang hingga kini masih belum tuntas. Menurut Gus Ipul, pihaknya terus mempercepat pendataan yang akurat agar penyaluran bantuan bisa tepat sasaran dan langsung dirasakan oleh masyarakat.
“Prudent kehati-hatian itu penting karena ini adalah uang negara yang dipertanggungjawabkan setiap rupiah yang dikeluarkan,” ujar Gus Ipul dalam keterangan resmi Bupati Tapteng, Senin (6/7/2026).
Gus Ipul juga menekankan bahwa Kemensos terus berkoordinasi dan berkolaborasi untuk memperkuat kerja sama di bidang data. Pihaknya telah bekerja keras segera menyalurkan berbagai bantuan pemerintah kepada warga terdampak. Selain itu, Kemensos juga bekerja sama dengan Menteri Perumahan agar seluruh keluarga yang terdampak mendapat hunian sementara atau hunian tetap.
Permintaan Maaf dari Bupati Tapteng
Masinton Pasaribu meminta masyarakat Tapteng yang terdampak bencana agar bersabar. Ia menjelaskan bahwa proses verifikasi dan validasi antar instansi membutuhkan waktu. “Ini masalah proses waktu, verifikasi, dan validasi antar instansi. Sabar saja, pasti semua hak-hak korban akan ditanggung oleh negara sesuai ketentuan,” ujarnya.
Sebelumnya, Bupati Masinton menemui warga yang menyampaikan aspirasi terkait kepastian jaminan hidup (jadup). Aksi penyampaian aspirasi ini disambut langsung oleh Masinton Pasaribu yang turun langsung menemui masyarakat untuk mendengar dan menjawab keluhan yang disampaikan.
Dalam arahannya di hadapan warga, Masinton menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan proses penyaluran bantuan yang terjadi. Ia menegaskan bahwa kendala tersebut tidak didasari oleh kesengajaan. “Kami sampaikan permohonan maaf atas keterlambatan ini, dan perlu diketahui bahwa keterlambatan ini bukan karena kesengajaan. Sejak awal bencana, pendataan telah dilakukan secara transparan dengan memprioritaskan korban yang paling terdampak,” ujarnya.
Masinton menjelaskan bahwa kendala teknis muncul saat proses sinkronisasi data. Terdapat data yang tidak sesuai dengan sistem, sehingga belum dapat diterima. Pemerintah Kabupaten harus memastikan data yang diajukan memenuhi petunjuk teknis (juknis) yang ditetapkan oleh kementerian, khususnya terkait kriteria by name by address.
Lebih lanjut, Masinton menekankan komitmennya terhadap transparansi. Ia memastikan bahwa mulai dari masa tanggap darurat hingga masa transisi pemulihan, seluruh bantuan dan penggunaan dana senantiasa dilaporkan serta diawasi ketat oleh Aparat Penegak Hukum (APH) dan Pemerintah Pusat.
Data Tidak Sinkron dan Tuntutan Massa
Menurut Masinton, proses pendataan warga korban bencana alam di Tapteng ada beberapa yang tidak sinkron, seperti lokasi dan alamat yang sudah didata sedari awal bencana. “Dari mulai proses pendataan, ada yang tidak sinkron. Ketika kami ajukan dari bawah tidak sinkron, maka otomatis tertolak oleh pusat,” ujarnya.
Dalam jawabannya di hadapan warga, Masinton tidak merinci berapa data penerima jadup secara keseluruhan. Namun, ia mengaku bahwa ada sekian ratus data yang ditolak oleh pusat. “Ada sekitar berapa ribu yang kami ajukan pada tahap awal, ada sekian ratusnya yang tertolak. Karena apa? NIK, KK hingga lokasi tidak sesuai,” ujarnya.
Massa aliansi mendesak pemerintah daerah bisa segera menyalurkan secara menyeluruh bantuan sosial itu kepada penyintas bencana banjir bandang dan longsor di Tapteng. “Kita (massa aliansi) sudah berada di depan Kantor Bupati Tapanuli Tengah, dengan satu pertanyaan yang sama, kapan Jadup cair,” teriak orator massa aksi bernama Waiys Al Kahrony Pulungan.
Pemkab Tapteng juga menerima hujatan demonstran karena dianggap lambat menyelesaikan permasalahan pada pendataan warga terdampak bencana. “Hari ini, kita katakan Pemkab Tapteng hanya omo-omon saja. Sepakat?” pekik Waiys, disambut riuh suara massa aksi.
Penyampaian aspirasi demonstran di lokasi tersebut diterima sejumlah pejabat teras Pemkab Tapteng. Mereka adalah Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekdakab Jonnedy Marbun, Asisten Administrasi dan Umum Sekdakab Nurjalilah, Plt Kadis Sosial Mariati Simanullang, dan Plt Kalak BPBD Ardi Ansyah Harahap.
Nurjalilah, kepada demonstran menjelaskan bantuan Jadup pascabencana berasal dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial RI. Demikian pula dengan bantuan sosial kedaruratan, santunan ahli waris korban meninggal dunia, santunan korban luka berat, bantuan isian hunian, dan bantuan stimulan sosial ekonomi. Karenanya, ia mengatakan pemerintah daerah hanya sebatas membantu proses pendataan dan pengusulan calon keluarga penerima manfaat atau KPM. “Sumber dana untuk bantuan itu berasal dari APBN. Jadi, untuk kepastian realisasi dan jadwal penyalurannya adalah kewenangan pemerintah pusat,” terangnya.
