KPK Memanggil Pejabat Pemkab Tulungagung, Bupati Jadi Sorotan
Pada malam hari tanggal 10 April 2026, suasana tenang di Kabupaten Tulungagung tiba-tiba berubah menjadi sorotan tajam. Nama Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, mendadak menjadi perbincangan hangat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat teras di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat.
Kehadiran para pejabat tersebut terlihat merapat ke markas Polres Tulungagung. Mereka datang dengan alasan yang kuat dugaan terkait panggilan dari tim penyidik KPK. Informasi menyebutkan bahwa mereka sedang menjalani pemeriksaan maraton yang dilakukan oleh lembaga antirasuah tersebut.
Dokumen dalam Kardus dan Koper Misterius
Salah satu pejabat yang tertangkap kamera adalah Kabag Umum, Yulius Rama Isworo. Ia tiba di lokasi didampingi personel KPK dengan membawa kardus yang diduga berisi dokumen penting. Tak lama kemudian, Dwi Yoga, ajudan bupati, juga tampak hadir menggunakan minibus. Ia membawa koper yang ditengarai berisi berkas-berkas krusial terkait pemeriksaan ini.
Nama-nama pejabat lain seperti Makrus Mannan, Arif Effendi, Hartono, Zuhrotul Aini, hingga Dwi Hari Subagyo juga terpantau hadir memenuhi panggilan tersebut. Seorang sumber dari kepolisian memberikan konfirmasi singkat mengenai pergerakan ini. “Memang ada aktivitas KPK,” ungkapnya singkat.
Sebelum drama di Polres ini terjadi, tim penyidik KPK dikabarkan telah lebih dulu menyisir Pendapa Kongas Arum Kusumaning Bongso dan melakukan penggeledahan di kantor Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung untuk mengumpulkan bukti-bukti pendukung.
Profil Bupati Gatut Sunu Wibowo: Dari Pengusaha ke Kursi Nomor Satu
Di tengah badai pemeriksaan yang menyasar anak buahnya, sosok Gatut Sunu Wibowo sendiri memiliki rekam jejak yang cukup menarik. Sebelum menduduki kursi Bupati, ia mengawali pengabdiannya sebagai Wakil Bupati Tulungagung periode 2021–2024 mendampingi Maryoto Birowo.
Gatut bukanlah orang lama di jagat politik. Ia lebih dulu dikenal sebagai pengusaha sukses di bidang material bangunan dengan jaringan bisnis yang menggurita di wilayah Tulungagung hingga Trenggalek. Meski baru resmi berjaket PDI Perjuangan pada November 2021, akselerasi politiknya terbilang fantastis. Dalam waktu singkat, ia berhasil memenangkan simpati publik hingga akhirnya memenangkan kontestasi Pilkada dan didapuk sebagai orang nomor satu di Tulungagung.
Latar belakang pendidikannya pun cukup mentereng. Setelah menamatkan S1 di Universitas Merdeka Malang (1992), ia melanjutkan studi magister di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan lulus pada tahun 2023 lalu. Kini, di tengah prestasi dan latar belakangnya yang solid, kepemimpinannya diuji oleh langkah hukum yang sedang berproses di wilayahnya.
KPK dan Proses Hukum yang Sedang Berlangsung
Pergerakan KPK di Kabupaten Tulungagung menunjukkan bahwa lembaga antirasuah ini tidak hanya fokus pada kasus-kasus besar, tetapi juga memperhatikan isu-isu korupsi yang mungkin terjadi di tingkat bawah. Proses pemeriksaan yang dilakukan KPK bisa menjadi awal dari investigasi lebih lanjut terhadap dugaan adanya praktik korupsi di lingkungan pemerintahan setempat.
Beberapa pejabat yang dipanggil oleh KPK dianggap memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan di Pemkab Tulungagung. Mereka mungkin terlibat langsung atau tidak langsung dalam proses pengambilan kebijakan yang menuai kontroversi. Hal ini membuat masyarakat semakin waspada terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintahan setempat.
Dengan situasi yang sedang berkembang, publik menantikan hasil dari proses hukum yang sedang berlangsung. Semua pihak diharapkan dapat menjalani prosedur hukum secara profesional dan adil, tanpa adanya intervensi atau tekanan eksternal.
