Seruan Padjadjaran: Kritik terhadap Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Global
Dewan Profesor Universitas Padjadjaran (Unpad) telah mengeluarkan seruan yang mengecam beberapa kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia. Seruan ini disampaikan dalam konteks dinamika global yang dianggap berdampak pada kedaulatan dan kepentingan nasional negara. Beberapa isu utama yang menjadi perhatian adalah keputusan pemerintah untuk bergabung dalam Board of Peace (BoP), penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART), serta agresi militer Israel terhadap Iran yang didukung oleh Amerika Serikat.
Prinsip Bebas Aktif dalam Kebijakan Luar Negeri
Menurut Prof. Dr. Atwar Bajari, Ketua Dewan Profesor Unpad, posisi Indonesia dalam diplomasi dan kebijakan luar negeri bebas aktif sedang menghadapi ujian berat. Ia menekankan bahwa prinsip-prinsip yang telah menjadi dasar kebijakan luar negeri sejak kemerdekaan harus tetap dipertahankan. Dalam pernyataannya, Atwar menyampaikan bahwa Pembukaan UUD 1945 menjelaskan dengan jelas bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.
Atwar juga menyoroti tujuan negara Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ia menegaskan bahwa prinsip bebas aktif tidak berarti Indonesia bersikap pasif terhadap pelanggaran kemanusiaan di dunia. Justru sebaliknya, kebijakan luar negeri yang aktif menuntut Indonesia untuk memiliki keberpihakan yang konsisten terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan perlindungan martabat manusia.
Kecaman terhadap Agresi Militer Israel
Dalam Seruan Padjadjaran, Dewan Profesor Unpad menyampaikan kecaman keras terhadap agresi militer yang dilakukan Israel terhadap Republik Islam Iran dengan bantuan Amerika Serikat. Mereka menilai serangan terhadap suatu negara berdaulat merupakan eskalasi ekstrem yang melanggar hukum internasional serta berpotensi mengancam stabilitas kawasan secara lebih luas.
Atwar menambahkan bahwa jika praktik semacam itu dibiarkan, maka tatanan internasional yang selama ini dibangun berdasarkan hukum atau rule-based international order akan kehilangan legitimasi moral dan yuridisnya. Selain itu, mereka menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya para pemimpin bangsa Iran serta warga sipil yang menjadi korban dalam konflik tersebut.
Seruan untuk Evaluasi Kebijakan Luar Negeri
Melalui Seruan Padjadjaran, Dewan Profesor Unpad juga mendorong pemerintah Indonesia untuk mengambil sikap yang tegas dan konsisten terhadap prinsip kebijakan luar negeri bebas aktif sebagaimana amanat UUD 1945. Mereka menilai pemerintah perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) guna memastikan kebijakan tersebut tetap sejalan dengan kepentingan nasional dan prinsip kemanusiaan global.
Selain itu, Dewan Profesor juga menyerukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan kajian kritis terhadap dampak luas yang ditimbulkan oleh Agreement on Reciprocal Trade (ART) serta keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP). Di tingkat global, mereka juga mengajak Perserikatan Bangsa-Bangsa dan masyarakat internasional untuk segera mengambil langkah konkret dalam menghentikan segala bentuk agresi militer yang berpotensi memperburuk situasi geopolitik dunia.
Penyelesaian Konflik Melalui Jalur Diplomasi
Atwar menegaskan bahwa penyelesaian konflik harus kembali ditempuh melalui jalur diplomasi serta berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional yang menjunjung tinggi perdamaian dan keadilan. Hal ini menjadi penting untuk menjaga stabilitas global dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan yang telah menjadi dasar dari kebijakan luar negeri Indonesia.
