Indonesia Menawarkan Diri sebagai Mediator dalam Konflik AS-Israel dengan Iran
Di tengah eskalasi ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran, Indonesia menawarkan diri menjadi mediator. Namun, sejumlah pihak menilai bahwa langkah ini tidak cukup efektif karena Indonesia dianggap tidak memiliki daya tawar yang memadai dalam situasi tersebut.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Mohammad Boroujerdi, Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia, saat menanggapi kesiapan Indonesia untuk memediasi konflik antara AS dan Iran. Ia menyatakan bahwa bagi Iran, tidak ada negosiasi dengan negara yang melancarkan permusuhan, yaitu AS.
“Kami tentu menyampaikan apresiasi atas pesan dan kesiapan (mediasi) yang telah disampaikan oleh Indonesia, tetapi bagi kami, tidak ada negosiasi dengan negara yang melancarkan permusuhan dengan kami, yaitu Amerika Serikat (AS).”
Dalam konferensi pers yang digelar usai wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei dalam sebuah serangan yang dilancarkan AS-Israel pada Senin (02/03), ia menegaskan bahwa tidak ada jaminan Amerika Serikat “patuh terhadap sebuah kesepakatan”. Menurutnya, saat ini mediasi sudah bukan lagi solusi.
Indonesia Usul Mediasi Perang AS-Israel dengan Iran
Sebelumnya, pemerintah Indonesia menyatakan kesiapannya untuk bertolak ke Teheran bila dibutuhkan untuk memediasi Amerika Serikat dan Iran. Melalui unggahan Kementerian Luar Negeri RI, pemerintah menyesalkan gagalnya perundingan AS-Iran yang berujung pada eskalasi militer. Dalam hal ini, Indonesia juga mendorong seluruh pihak untuk menempuh jalur damai melalui dialog dan diplomasi.
“Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, menyampaikan kesiapan untuk memfasilitasi dialog bagi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif,” tulis @Kemlu_RI di platform X pada Sabtu (28/02).
Namun, beberapa pakar menilai bahwa Indonesia tidak dalam posisi ideal untuk menjadi juru damai dalam konflik ini. Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, menyatakan bahwa Indonesia tidak setara dengan AS dalam hal perundingan.
“Itu saja kita tidak setara Amerika. Bagaimana mendamaikan orang yang tidak setara dalam keadaan ini dalam hal perundingan seperti itu,” tegas Jusuf Kalla.
Pakar: Indonesia Tidak Punya Daya Tawar Apa Pun
Menurut M. Waffa Kharisma dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Indonesia tidak punya daya tawar apa pun dalam konflik ini. Dinamika konflik yang masih sangat panas dan eskalatif membuat sulit untuk menyerukan ketenangan dan deeskalasi.
“Indonesia tidak punya daya tawar apa pun dalam konflik ini dan dinamikanya masih sangat panas dan eskalatif sehingga makin sulit juga untuk menyerukan ketenangan dan deeskalasi,” ujarnya.
Waffa menilai bahwa yang lebih penting bagi Indonesia saat ini adalah bersiap menghadapi dampak lanjutan dari konflik. Fokus harus diberikan pada memperkuat daya tahan agar tidak mudah terpukul oleh efek berantai yang mungkin terjadi.
Dilema Menentukan Sikap
Menurut Waffa, apa pun sikap yang disuarakan Indonesia saat ini kemungkinan besar tidak sulit untuk bisa langsung meredakan konflik, terutama karena dinamika serangan masih terus berlangsung. Ia juga mengingatkan bahwa dalam perspektif internasional, Iran kerap mendapat sorotan terkait tata kelola domestiknya karena dianggap represif pada warganya.
Kondisi ini membuat ruang gerak Indonesia menjadi terbatas, karena dukungan yang terlalu eksplisit berpotensi menimbulkan persepsi keberpihakan pada pihak yang salah.
Meski demikian, Waffa menekankan bahwa serangan yang menimbulkan korban sipil tetap tidak bisa dibenarkan. Karena itu, Indonesia dinilai tetap perlu menyampaikan kecaman terhadap tindakan yang melanggar prinsip kemanusiaan.
“Yang paling bisa dilakukan adalah mengutuk agresinya karena tidak beralasan dan dipicu oleh histeria,” tegas Waffa.
Risiko Jika Indonesia Bersikap Netralitas Pasif
Sementara itu, Yusli Effendi, Dosen Hubungan Internasional Universitas Brawijaya, menilai risiko lain jika Indonesia memilih bersikap netralitas pasif. Dalam pandangannya, di panggung global, persepsi memiliki bobot yang sama pentingnya dengan posisi formal suatu negara.
“Secara geopolitik, Indonesia berisiko kehilangan kredibilitas. AS bisa melihat Indonesia kurang kooperatif, sementara Iran dan mitra BRICS+ bisa menganggap Indonesia terlalu tunduk pada tekanan Barat,” tuturnya.
Effendi menilai Indonesia tetap perlu menunjukkan sikap yang terukur, terutama mengingat adanya dampak ekonomi yang nyata. Kejelasan posisi, menurutnya, dapat membantu Indonesia menjaga daya tawar, termasuk dalam mengamankan pasokan energi alternatif dan melindungi ekspor.
“Pada akhirnya, yang paling krusial adalah memastikan Indonesia tetap konsisten pada prinsip bebas aktif, menjaga stabilitas domestik, dan mengamankan kepentingan nasional di tengah pergeseran geopolitik global,” tutupnya.
Apa yang Terjadi di Iran?
Diketahui bahwa AS-Israel melancarkan serangan antisipasi pada Sabtu (28/02) ke Teheran, Iran. Serangan tersebut menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei. Kematian pemimpin berusia 86 tahun yang telah berkuasa sejak 1989 itu dikonfirmasi oleh media pemerintah Iran.
Serangan tersebut turut menewaskan sejumlah pejabat tinggi Iran, termasuk anggota keluarga Khamenei dan petinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC). Teheran menyatakan melancarkan pembalasan terhadap Israel dan pangkalan militer AS di Timur Tengah.
Serangan dilancarkan Iran ke pangkalan militer AS dan Tel Aviv. Serangan itu setidaknya menargetkan Pangkalan Udara Al-Udeid di Qatar, Pangkalan Udara Al-Salem di Kuwait, Pangkalan Udara Al-Dhafra di Uni Emirat Arab (UEA), dan pangkalan AS Kelima di Bahrain.
IRGC menyebut akan memulai “operasi ofensif paling dahsyat” dalam sejarah militer Iran. Sementara, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyatakan bahwa Iran akan lanjut “menghancurkan” musuh-musuh.
“Angkatan bersenjata Republik Islam Iran bertindak dengan kekuatan untuk menghancurkan basis-basis musuh, dan mereka akan terus mengambil tindakan serta mengecewakan para musuh, seperti yang selalu mereka lakukan,” tegasnya.
