Perkara Hogi Minaya Berakhir dengan SKP2
Kejaksaan Negeri Sleman akhirnya menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) terhadap Hogi Minaya. Keputusan ini menjadi tanda berakhirnya proses hukum yang selama ini menjerat kliennya. Kuasa hukum Hogi, Teguh Sri Raharjo, menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima dokumen resmi dari Kejaksaan Negeri Sleman.
Selain itu, barang bukti yang sebelumnya disita dalam proses hukum, termasuk mobil milik Hogi, telah dikembalikan ke pemiliknya. Teguh mengungkapkan bahwa penghentian penuntutan ini merupakan hasil kesimpulan dari Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI.
Kesimpulan RDPU Komisi III DPR RI
Teguh menjelaskan bahwa diterbitkannya SKP2 sejalan dengan hasil RDPU Komisi III DPR RI yang menyatakan bahwa peristiwa yang menimpa Hogi Minaya tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Menurutnya, kesimpulan tersebut menjadi dasar kuat bagi Kejaksaan Negeri Sleman untuk menghentikan penuntutan.
“Di sana kemarin sudah secara bulat, sudah mengkristal bahwa tindak pidana yang selama ini disangkakan kepada klien kami Mas Hogi ini, ternyata bukan tindak pidana ya, peristiwa pidana itu bukan merupakan tindak pidana,” ujarnya.
Kesimpulan RDPU Komisi III DPR RI juga menyebutkan bahwa perkara ini harus dihentikan demi kepentingan hukum. Dengan dasar hukum tersebut, Teguh memastikan bahwa seluruh proses hukum terhadap Hogi Minaya kini telah dinyatakan selesai.
Penghentian Perkara dan Kembali Kepemilikan Barang Bukti
Selain SKP2, Teguh juga menyampaikan kabar penting lainnya. Mobil milik Hogi Minaya yang sebelumnya disita sebagai barang bukti dalam perkara tersebut kini telah dikembalikan oleh Kejaksaan Negeri Sleman dan sudah berada kembali di tangan pemiliknya.
“Ini juga seiring dengan sudah diterbitkan SKP2, ini tadi barang bukti yang terkait dengan kemarin yang sudah disita, yaitu mobil, punyanya Mas Hogi juga sudah dikembalikan,” ucapnya.
Selain mobil, Kejaksaan Negeri Sleman juga menyerahkan kembali dokumen penting milik Hogi Minaya, yakni Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Izin Mengemudi (SIM). Teguh memberikan apresiasi atas profesionalitas Kejaksaan Negeri Sleman dalam menjaga barang bukti selama proses hukum berlangsung.
Keluarga Jambret Masih Tak Terima
Meski perkara Hogi Minaya resmi ditutup, keluarga pelaku jambret yang tewas setelah dikejar Hogi Minaya masih merasa tidak puas. Kuasa hukum dua pelaku penjambretan, Misnan Hartono, menyuarakan rasa kecewa terhadap sikap Komisi III DPR RI yang dinilainya tidak mencerminkan keadilan bagi semua pihak.
Menurut Misnan, langkah Komisi III DPR RI yang meminta agar perkara tersebut dihentikan justru menimbulkan tanda tanya besar. Ia mempertanyakan posisi DPR sebagai wakil rakyat yang seharusnya berdiri di tengah, bukan condong membela satu pihak semata.
Sorotan Ketimpangan Perlakuan Hukum
Misnan Hartono tidak hanya menyoroti sikap DPR RI, tetapi juga menekankan adanya ketimpangan perlakuan hukum dalam kasus ini. Ia membandingkan nasib kliennya yang telah meninggal dunia dengan posisi Hogi Minaya yang, meski sempat berstatus tersangka, tidak pernah merasakan penahanan.
Nada getir terdengar jelas saat Misnan menyampaikan pernyataannya mengenai kondisi tersebut. “Punya kami ini sudah mati enggak bakal bisa hidup lagi. Si Hogi dengan kekuatan yang luar biasa ini, dia ditahan aja enggak,” ujarnya.
Permintaan DPR Dinilai Terlalu Dini
Lebih jauh, Misnan menilai desakan DPR RI agar perkara dihentikan disampaikan pada waktu yang tidak tepat. Ia mengingatkan bahwa proses restorative justice (RJ) saat itu masih berjalan dan bahkan telah memasuki tahap lanjutan. Menurutnya, seharusnya seluruh pihak memberikan ruang bagi mekanisme hukum tersebut untuk berjalan hingga tuntas sebelum mengambil kesimpulan atau keputusan besar.
“Restorative Justice sudah berjalan dalam kasus ini, bahkan sudah akan melakukan pertemuan kedua. Harusnya biarkan dulu proses tersebut berjalan sebelum kasus tersebut diminta dihentikan,” tegas Misnan.
Pembelaan terhadap Aparat Penegak Hukum
Selain menyampaikan kritik kepada DPR RI, Misnan juga meminta agar Komisi III tidak memojokkan aparat penegak hukum. Ia menilai kepolisian dan kejaksaan telah bekerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai kuasa hukum yang mengikuti jalannya perkara sejak awal, Misnan mengaku mengetahui secara detail setiap tahapan yang dilakukan aparat.
“Kami mengikuti proses kasus ini sebagai kuasa hukum, jadi kami tahu betul proses hukum yang dilakukan oleh Polres dan Jaksa sudah sesuai dengan hukum yang berlaku,” ungkapnya.
Di tengah polemik yang belum sepenuhnya reda, pernyataan Misnan menjadi pengingat bahwa di balik satu keputusan hukum, ada pihak lain yang merasa kehilangan, terpinggirkan, dan belum sepenuhnya didengar suaranya.
