Dampak Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi terhadap Pelaku Usaha dan Masyarakat
Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi telah memicu kekhawatiran di kalangan pelaku usaha, khususnya sektor transportasi, perdagangan, dan industri. Wakil Ketua Umum Kadin Sulsel, Satriya Madjid, menyatakan bahwa penyesuaian harga BBM nonsubsidi berpotensi meningkatkan biaya operasional yang akan berdampak pada efisiensi usaha dan margin keuntungan.
“Kenaikan harga BBM nonsubsidi tentu berdampak pada biaya logistik dan distribusi. Jika tidak diantisipasi dengan baik, maka pelaku usaha akan menghadapi tekanan terhadap efisiensi usaha dan margin keuntungan,” katanya.
Kondisi ini menambah beban pelaku usaha di tengah upaya menjaga stabilitas usaha dan daya beli masyarakat. Kadin Sulsel mendorong pemerintah untuk menyiapkan langkah antisipatif guna menjaga iklim usaha tetap kondusif. Beberapa langkah dinilai penting antara lain pemberian insentif pada sektor produktif, penguatan efisiensi rantai distribusi, serta perluasan akses pembiayaan bagi pelaku usaha.
Selain itu, Kadin Sulsel juga mengimbau pelaku usaha untuk mulai melakukan efisiensi penggunaan energi dan memanfaatkan teknologi yang dapat menekan biaya operasional. Dengan demikian, dampak kenaikan harga BBM dapat diminimalkan.
Penjelasan Pertamina tentang Penyesuaian Harga BBM Nonsubsidi
Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menjelaskan bahwa penyesuaian harga BBM nonsubsidi dilakukan sesuai mekanisme yang telah diatur oleh pemerintah. Di Sulawesi Selatan, harga Pertamax Turbo kini mencapai Rp19.400 per liter, naik dari sebelumnya Rp13.100 per liter. Dexlite juga mengalami kenaikan menjadi Rp23.600 per liter dari Rp14.200 per liter. Sementara Pertamina Dex kini berada di angka Rp23.900 per liter, dari sebelumnya Rp14.500 per liter.
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto, menjelaskan bahwa harga BBM ditetapkan berdasarkan sejumlah komponen seperti harga minyak dunia (MOPS/Argus), biaya distribusi, biaya penyimpanan, serta margin usaha yang wajar. Sebagai produk nonsubsidi, harga BBM mengikuti mekanisme pasar.
Penyesuaian dapat terjadi seiring dinamika harga minyak global dan nilai tukar. Tujuannya adalah untuk menjaga keberlanjutan pasokan energi serta memastikan distribusi BBM tetap berjalan optimal di seluruh wilayah. Ia menegaskan bahwa setiap penyesuaian harga dilakukan secara transparan dan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
Pertamina juga memastikan ketersediaan stok BBM di seluruh wilayah Sulawesi dalam kondisi aman dan mencukupi. Distribusi energi diklaim berjalan lancar melalui optimalisasi suplai dari terminal BBM. Penguatan build up stock juga terus dilakukan. Penyaluran BBM disebut berlangsung secara berkelanjutan untuk menjaga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
Inflasi Mengintai Akibat Kenaikan Biaya Logistik
Pengamat Ekonomi Universitas Bosowa, Dr Lukman Setiawan, menyebut sektor logistik menjadi salah satu penyumbang utama tekanan inflasi. Kenaikan harga Dexlite signifikan membuat biaya angkutan barang melonjak. Kondisi ini langsung berdampak pada distribusi, terutama bahan pokok.
“Kenaikan biaya transportasi akan langsung berdampak pada distribusi barang, terutama bahan pokok,” ujar Lukman. Selain logistik, sektor industri, konstruksi, perikanan, dan pertanian juga ikut tertekan akibat tingginya ketergantungan pada bahan bakar diesel.
Tekanan biaya tersebut berpotensi memicu efek berantai, mulai dari kenaikan biaya produksi hingga harga jual di tingkat konsumen. “Efek domino ini yang berbahaya. Biaya angkut naik, harga bahan baku ikut naik, lalu harga jual meningkat,” jelasnya.
Lukman menilai pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi kelompok paling rentan terdampak. Keterbatasan daya tawar membuat banyak pelaku usaha sulit menaikkan harga, sehingga margin keuntungan terpaksa ditekan.
Untuk meredam tekanan inflasi, pemerintah pusat dan daerah didorong memberikan insentif yang tepat sasaran. Bantuan diharapkan menyasar sektor produktif yang terdampak langsung, seperti nelayan, angkutan umum, dan distribusi pangan. Bukan subsidi harga secara umum, tetapi bantuan yang spesifik, seperti bantuan tunai atau kuota BBM berbasis identitas usaha. Ini lebih efektif menjaga biaya produksi tetap terkendali.
Rakyat Tertekan Akibat Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi
Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Aimah Nurul Anam, melayangkan protes keras terhadap kenaikan harga BBM nonsubsidi. Kebijakan ini dinilai berdampak luas hingga ke masyarakat ekonomi bawah. Ia menilai kenaikan tersebut terjadi di tengah sulitnya akses masyarakat terhadap BBM subsidi di sejumlah daerah.
Di berbagai daerah, masyarakat disebut masih harus mengantre panjang untuk mendapatkan BBM subsidi. Bahkan, tidak jarang stok habis sebelum semua kebutuhan terpenuhi. Situasi ini memaksa masyarakat beralih ke BBM nonsubsidi. Padahal, harga BBM nonsubsidi saat ini justru mengalami kenaikan signifikan.
“Dalam kondisi seperti itu, mereka dipaksa membeli BBM nonsubsidi. Dan hari ini, justru BBM nonsubsidi harganya dinaikkan secara ugal-ugalan,” tegasnya. Mufti menilai persoalan ini tidak lagi sekadar perbedaan antara BBM subsidi dan nonsubsidi. Ia menekankan adanya aspek keadilan bagi masyarakat.
“Ini bukan lagi soal subsidi atau nonsubsidi. Ini soal keadilan bagi rakyat dan sensitivitas pemerintah di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil,” ujarnya. Ia juga menilai kebijakan tersebut berpotensi memindahkan beban ekonomi langsung ke masyarakat, terutama bagi kelompok yang seharusnya berhak mendapatkan BBM subsidi.
