Penyebab Pemadaman Listrik di Kabupaten Ketapang
Beberapa hari terakhir, wilayah Kabupaten Ketapang mengalami rentetan pemadaman listrik bergilir yang menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Hal ini memicu perhatian serius dari jajaran legislatif setempat. Dalam rangka mencari solusi, Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, Achmad Sholeh, menerima kunjungan audiensi dari manajemen PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Ketapang di ruang kerjanya, Selasa 7 Juli 2026.
Pertemuan tersebut bertujuan untuk membedah akar permasalahan teknis yang menyebabkan ketidakstabilan pasokan daya, serta mencari langkah solutif guna meminimalkan dampak pemadaman terhadap aktivitas sosial dan ekonomi warga.
Berdasarkan pemaparan manajemen PLN, gangguan sistemis ini ternyata bukan disebabkan oleh kerusakan infrastruktur pembangkit lokal di dalam wilayah Kabupaten Ketapang. Pemadaman ini merupakan imbas dari rontoknya salah satu pasokan interkoneksi utama yang terhubung dalam Sistem Kelistrikan Khatulistiwa Kalimantan Barat.
Jaringan Listrik ke Ketapang
Achmad Sholeh menjelaskan bahwa Kabupaten Ketapang saat ini sudah terintegrasi ke dalam jaringan transmisi regional, sehingga sangat bergantung pada kesehatan pasokan sejumlah pembangkit besar di Kalbar. Salah satu tumpuan energi dalam sistem interkoneksi tersebut adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjung Gundul yang berlokasi di Kabupaten Bengkayang.
Saat ini, PLTU Tanjung Gundul mengalami kendala operasional yang cukup masif berupa kebocoran pada komponen boiler. Akibatnya, kemampuan produksi daya melorot tajam. Padahal, dalam kondisi normal, pembangkit di Bengkayang tersebut menyuplai sekitar 100 Megawatt (MW), atau setara seperenam dari total beban puncak sistem Kalimantan Barat yang mencapai kisaran 600 MW.
Efek domino dari berkurangnya daya inilah yang akhirnya menjalar hingga ke wilayah Ketapang.
“Yang di Tanjung Gundul ini ada kebocoran boiler. Yang biasanya mereka menghasilkan 100 MW, jadi akhirnya dengan adanya pengurangan pemasokan, Ketapang yang masuk ke area tersebut ikut terdampak,” kata Sholeh.
Solusi yang Ditawarkan oleh DPRD
Menyikapi defisit daya tersebut, DPRD Kabupaten Ketapang mendesak jajaran PLN UP3 Ketapang untuk segera membangun koordinasi intensif dengan PLN tingkat wilayah (UID Kalbar). Hal ini diperlukan agar proses pengerjaan dan penambalan kebocoran boiler di PLTU Tanjung Gundul mendapatkan prioritas utama serta dapat dipercepat linimasanya.
Lebih jauh, Achmad Sholeh melayangkan sebuah usulan strategis jangka menengah. Ia mendorong PLN untuk mengkaji ulang peluang pemanfaatan interkoneksi lintas provinsi dengan membuka komunikasi kelistrikan ke sistem jaringan Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Timur (Kaltim).
Menurutnya, opsi manuver beban antarprovinsi ini sangat layak dipertimbangkan sebagai jaringan cadangan (backup) jika sistem Kalbar kembali mengalami kelumpuhan di masa depan.
“Kami juga tidak ada salahnya UP3 Ketapang ini memberikan surat meminta bantuan suplai listrik dari Kalimantan Tengah. Kalau ini bisa terjalin semua, insyaallah nanti kalau ada gangguan di Kabupaten Ketapang itu bisa cepat teratasi,” ujarnya memberikan solusi alternatif.
Penjelasan Terkait Infrastruktur Lokal
Di sisi lain, Sholeh meluruskan persepsi di masyarakat dengan menegaskan bahwa seluruh infrastruktur pembangkit lokal di Ketapang, seperti PLTU Sukabangun maupun PLTD Sukaharja, saat ini berada dalam kondisi prima dan beroperasi normal tanpa kendala internal. Masalah murni terletak pada efek keterikatan sistem jaringan yang tidak bisa dipisahkan secara parsial.
Sholeh juga mewanti-wanti pihak PLN agar selama masa pemulihan ini, pelaksanaan pemadaman bergilir harus dilakukan secara transparan dan adil. Manajemen beban tidak boleh berat sebelah, dan jadwal pemadaman harus didistribusikan secara merata tanpa menganaktirikan wilayah tertentu.
Prioritas Pemadaman untuk Fasilitas Vital
Terakhir, Ketua DPRD menekankan bahwa objek-objek vital yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan pelayanan publik wajib dipisahkan dari jalur pemadaman berkala. Sektor krusial seperti pusat kesehatan, sarana transportasi udara, hingga kantor pemerintahan harus tetap menyala agar pelayanan publik tidak lumpuh total.
“Saya pesan kepada Pak Manager, tolong buat surat. Pertama, untuk mempercepat perbaikan sebagai tindak lanjut atas desakan masyarakat Kabupaten Ketapang agar bisa mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Kedua, meminta bantuan jalur pendistribusian listrik dari Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Ketiga, menyampaikan informasi mengenai fasilitas-fasilitas penting, baik perkantoran maupun rumah sakit yang melayani masyarakat umum, sehingga pasokan listrik di lokasi-lokasi tersebut bisa dijaga,” pungkasnya.
