Peristiwa Pamer Paspor Anak Jadi WNA Inggris yang Menimbulkan Kontroversi
Seorang penerima beasiswa LPDP, Dwi Sasetyaningtyas atau lebih dikenal dengan nama Tyas, menjadi sorotan setelah video yang menunjukkan dirinya memperlihatkan paspor anaknya sebagai warga negara Inggris beredar di media sosial. Video tersebut mengundang banyak kritik dari masyarakat, hingga akhirnya membuatnya menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.
Dalam video tersebut, ia menunjukkan dokumen kewarganegaraan Inggris milik anaknya sambil menyampaikan rasa bahagianya. Ia berkata, “Aku tahu dunia terlihat nggak adil, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu.” Ucapannya ini kemudian menuai kritik tajam dari netizen.
Banyak orang menganggap pernyataan tersebut terkesan meremehkan paspor Indonesia dan kurang mencerminkan sikap nasionalisme, terlebih karena ia diketahui sebagai penerima beasiswa dari LPDP yang pendanaannya berasal dari anggaran negara. Beberapa komentar menyebut bahwa ucapannya tidak sensitif dan menyinggung statusnya sebagai awardee LPDP yang memiliki kewajiban pengabdian setelah menyelesaikan studi.
Setelah video tersebut dihapus dari akun pribadinya, potongan rekamannya sudah lebih dulu tersebar luas dan menjadi perbincangan publik. Hal ini memicu gelombang kritik yang semakin besar.
Klarifikasi dan Permohonan Maaf
Menanggapi kritik yang muncul, Dwi Sasetyaningtyas akhirnya menyampaikan klarifikasi sekaligus permintaan maaf melalui akun media sosialnya. Ia mengakui bahwa pernyataannya telah memicu polemik dan menimbulkan salah paham di tengah masyarakat.
“Saya meminta maaf atas pernyataan saya yang menimbulkan kegaduhan dan melukai perasaan banyak pihak. Tidak ada sedikit pun niat saya untuk merendahkan bangsa sendiri. Saya bangga menjadi WNI,” tulisnya.
Ia menegaskan bahwa video tersebut merupakan ekspresi pribadi sebagai orang tua, bukan bentuk sikap terhadap Indonesia. Berikut pernyataan dan permintaan maaf lengkap dari Dwi:
“Sehubungan dengan unggahan saya sebelumnya yang memuat kalimat “cukup saya saja yang WNI, anak-anak saya jangan”, dengan ini saya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada seluruh masyarakat yang merasa tersakiti, tersinggung, maupun tidak nyaman atas pernyataan tersebut.
Pernyataan tersebut lahir sepenuhnya dari rasa kecewa, lelah, dan frustrasi pribadi saya sebagai Warga Negara Indonesia terhadap berbagai kondisi yang saya rasakan.
Namun, saya menyadari bahwa kekecewaan tersebut tidak seharusnya disampaikan dengan cara yang berpotensi melukai perasaan banyak orang, terlebih berkaitan dengan identitas kebangsaan yang kita junjung bersama.
Saya menyadari sepenuhnya bahwa kalimat tersebut kurang tepat dan dapat dimaknai sebagai bentuk perendahan terhadap identitas sebagai Warga Negara Indonesia.
Untuk itu, saya mengakui kesalahan saya dalam pemilihan kata dan menyampaikannya di ruang publik. Apa pun latar belakang emosi yang melatarinya, dampak dari pernyataan tersebut tetap menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.
Melalui pernyataan ini, saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang merasa tersakiti serta atas kegaduhan yang terjadi.
Saya sangat menghargai setiap kritik dan masukan yang telah disampaikan secara baik dan konstruktif, sebagai pembelajaran untuk terus memperbaiki diri, termasuk belajar berkomunikasi dengan lebih bijaksana, lebih jernih, dan lebih berempati dalam menyampaikan pandangan di ruang publik.
Saya mencintai Indonesia, dengan segala harapan dan tantangannya, dan semoga saya tetap bisa terus berkontribusi untuk Indonesia hari ini dan di masa depan.
Semoga di bulan suci Ramadan ini, kita bisa saling menata hati, memperbaiki diri, dan fokus menjalankan ibadah sepenuh hati.”
Profil dan Latar Belakang
Dwi Sasetyaningtyas tercatat sebagai alumni penerima beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di Institut Teknologi Bandung, kemudian melanjutkan studi magister di Delft University of Technology.
Dalam kesehariannya, ia dikenal aktif mengampanyekan isu lingkungan dan pengelolaan sampah, serta rutin membagikan konten edukatif melalui media sosial. Kontroversi yang muncul ikut memantik kembali diskusi mengenai kewajiban pengabdian alumni LPDP di Indonesia melalui skema 2n+1, yakni dua kali masa studi ditambah satu tahun.
Meski begitu, sebagian kalangan berpendapat bahwa kewarganegaraan anak dan keputusan keluarga tetap menjadi ranah pribadi. Kasus ini mencerminkan besarnya harapan publik terhadap penerima beasiswa negara, bukan hanya dalam hal capaian akademik, tetapi juga sebagai representasi komitmen terhadap bangsa.
