Keterpurukan Kelas Menengah di Tengah Pertumbuhan Ekonomi yang Stabil
Oleh: Dr. Dewa Putu Yudi Pardita, S.E., M.Si.
Setiap kali pemerintah mengumumkan angka pertumbuhan ekonomi nasional yang stabil di kisaran lima persen, narasi optimisme selalu membanjiri ruang publik. Secara makroekonomi, capaian tersebut merupakan prestasi tersendiri di tengah ketidakpastian iklim finansial global. Namun, jika kita memalingkan wajah dari lembaran laporan statistik ke realitas keseharian, terdapat sebuah paradoks yang amat nyata. Kelas menengah kita justru sedang mengencangkan ikat pinggang secara paksa.
Keterputusan tajam ini terkonfirmasi oleh tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk. Merujuk data Badan Pusat Statistik tahun 2025, Gini Ratio nasional masih bertengger di angka 0,395 pada paruh pertama tahun ini. Bahkan, di pusat ekonomi utama seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat, angka ketimpangan di daerah perkotaan melonjak drastis hingga menyentuh level 0,441 dan 0,426.
Fakta ini menjadi bukti tak terbantahkan bahwa kue pertumbuhan lima persen tersebut tidak terdistribusi secara merata. Pertumbuhan itu ada, tetapi lebih banyak terakumulasi di puncak piramida kelompok atas, sementara kelas menengah ke bawah seolah hanya menikmati sisa remahannya.
Impitan ekonomi kelas menengah ini terekam sangat jelas dalam indikator kesejahteraan terbaru. Jika kita membedah data rata-rata pengeluaran per kapita tahun 2025, beban hidup riil masyarakat di perkotaan sudah sangat mengkhawatirkan. Di Jakarta, misalnya, rata-rata pengeluaran telah menyentuh nyaris tiga juta rupiah per kapita setiap bulannya, dimana porsi terbesar langsung tersedot untuk kebutuhan makanan dan biaya dasar nonmakanan.
Artinya, bagi sebuah keluarga kelas menengah beranggota empat orang, biaya hidup absolut bisa menguras belasan juta rupiah per bulan. Dengan struktur pendapatan yang stagnan, tabungan kelas menengah terus tergerus habis.
Sedikit saja terjadi guncangan finansial seperti pemutusan hubungan kerja, mereka akan langsung tergelincir turun kasta. Hal ini tecermin dari tingkat kemiskinan tahun 2025 di lumbung demografi utama seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat yang masih terus menghantui, menampung limpahan dari kelas menengah yang kehilangan pijakan finansialnya.
Situasi muram ini diperparah oleh tekanan harga yang terus menggerogoti nilai riil pendapatan mereka dari bulan ke bulan. Kenaikan gaji pekerja formal kerap kali tertinggal jauh dari laju inflasi kebutuhan hidup dasar. Berdasarkan catatan inflasi tahun kalender hingga awal tahun 2026, tekanan harga di berbagai daerah terus menunjukkan tren eskalasi yang membebani daya beli.
Secara nominal, slip gaji kelas menengah mungkin terlihat naik tipis setiap awal tahun seiring penyesuaian upah minimum. Akan tetapi, secara riil daya beli mereka sebenarnya negatif karena selisih kenaikan gaji tersebut langsung menguap di pasar, tersedot habis oleh inflasi bahan pangan yang fluktuatif.
Rapuhnya fondasi pendapatan kelas menengah ini berakar dari turbulensi struktural berupa deindustrialisasi dini. Merujuk pada struktur Produk Domestik Bruto atas dasar harga konstan tahun 2025, sektor industri pengolahan atau manufaktur yang seharusnya menjadi mesin utama pencipta lapangan kerja formal bermutu kini hanya mencatatkan nilai tambah sekitar Rp 2.757 triliun rupiah.
Artinya, kontribusi sektor manufaktur terhadap total PDB nasional yang mencapai Rp 13.580 triliun kini tertahan di kisaran 20,3 persen. Roda ekonomi kita justru semakin bergeser ke sektor jasa dan perdagangan yang rapuh. Akibatnya, banyak angkatan kerja muda terpelajar, termasuk para sarjana baru, yang gagal diserap oleh pabrik-pabrik besar dan akhirnya terlempar ke dalam ekonomi paruh waktu dan sektor informal.
Mereka mungkin mendapatkan uang tunai harian yang cukup untuk makan, tetapi mereka kehilangan aspek fundamental dari pekerjaan yang layak seperti jaminan pensiun, pesangon, dan asuransi kesehatan yang komprehensif.
Dari sudut pandang kebijakan publik, kelas menengah seringkali menjadi kelompok yang paling teralienasi oleh instrumen perlindungan negara. Sistem jaring pengaman sosial kita saat ini masih terfokus secara eksklusif pada kelompok miskin di lapisan paling bawah. Sementara itu, kelompok kelas atas memiliki akumulasi kekayaan dan aset yang lebih dari cukup untuk melindungi diri dari badai krisis. Kelas menengah justru dibiarkan berjuang sendirian; mereka dianggap terlalu sejahtera untuk menerima jatah bantuan sosial, namun nyatanya terlalu rentan untuk membiayai seluruh kebutuhan hidup standar secara mandiri tanpa berutang.
Mereka adalah tulang punggung penerimaan pajak penghasilan yang paling patuh, tetapi merasa paling minim menikmati fasilitas pelayanan langsung dari negara. Mengabaikan nasib kelas menengah pada dasarnya sama dengan melakukan bunuh diri ekonomi secara perlahan.
Sebagai penyangga utama, konsumsi rumah tangga kelas menengah menyumbang porsi paling masif dalam produk domestik bruto. Jika daya beli mereka dibiarkan terus berdarah, roda perputaran uang domestik dipastikan akan melambat drastis yang berujung pada resesi sektor riil.
Oleh karena itu, pemerintah perlu segera merekonstruksi paradigma kebijakannya. Keberhasilan ekonomi tidak boleh lagi hanya diukur dari besarnya angka PDB yang semu, melainkan dari seberapa luas keadilan dan lapangan kerja berkualitas itu didistribusikan. Negara harus mulai merancang kebijakan afirmatif yang melindungi kelas rentan ini, melalui insentif potongan pajak yang lebih humanis, intervensi stabilisasi harga pangan, serta penciptaan iklim reindustrialisasi padat karya. Menyelamatkan kelas menengah adalah syarat mutlak agar pertumbuhan ekonomi kita memiliki nyawa dan makna nyata bagi seluruh rakyat.
