Demonstrasi Mahasiswa di Depan Kodim 0201 Medan
Puluhan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kodim 0201 Kota Medan, Jalan Pengadilan, pada Rabu (17/6/2026). Aksi ini berlangsung setelah mereka terlebih dahulu berorasi di depan Gedung DPRD Kota Medan. Setelah selesai, mereka beralih ke lokasi Kodim dan langsung membakar dua ban bekas. Asap hitam yang mengepul tinggi membuat warga sekitar merasa khawatir.
Mereka juga membentangkan spanduk dengan tulisan “Gulingkan rezim Prabowo – Gibran” dan “Kembalikan supremasi sipil”. Selain itu, para mahasiswa sempat meneriaki prajurit TNI dengan kata-kata seperti “pembunuh”, meskipun tidak ada tindakan represif dari pihak militer.
Pernyataan Dandim 0201 Medan
Komandan Distrik Militer (Dandim) 0201 Medan, Letkol Delli Yuda, menyampaikan bahwa ia mendukung hak mahasiswa untuk menyampaikan aspirasinya. Namun, ia menegaskan bahwa markas TNI adalah tempat yang dilarang untuk digunakan sebagai lokasi unjuk rasa.
Ia menjelaskan bahwa aturan tersebut masih berlaku hingga saat ini. Meski demikian, Dandim memilih untuk tidak melakukan tindakan keras terhadap para demonstran. Ia bahkan menggelar diskusi dengan perwakilan mahasiswa untuk menerima aspirasi mereka.
“Sesuai dengan undang-undang, tempat militer tidak boleh digunakan untuk orasi,” ujar Letkol Delli Yuda. Ia juga menekankan bahwa aksi yang dilakukan oleh mahasiswa dapat mengganggu masyarakat yang melintas jalan.
Alasan Mahasiswa Melakukan Aksi
Damses Sianturi, ketua DPC GMNI Kota Medan, menjelaskan alasan mahasiswa melakukan aksi. Pertama, mereka merasa kesal terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Beberapa isu yang menjadi keluhan antara lain kebijakan yang meningkatkan harga BBM non subsidi, pengenaan pajak yang memberatkan, serta kebijakan internasional yang dianggap merugikan Indonesia. Mereka juga mengkritik penambahan batalyon baru di seluruh Indonesia yang dinilai tidak memiliki urgensi strategis.
Selain itu, mahasiswa menuntut agar TNI kembali ke barak dan tidak lagi terlibat dalam ranah sipil. Mereka menilai TNI telah terlalu banyak mengisi jabatan-jabatan sipil, seperti dalam program makan bergizi gratis (MBG), pendidikan sekolah rakyat, dan koperasi desa merah putih (KDMP).
Tuntutan Mahasiswa Terhadap TNI
Mahasiswa menuntut agar TNI tidak lagi menjadi alat untuk mengintimidasi masyarakat. Mereka juga meminta evaluasi terhadap program pembangunan koperasi desa merah putih (KDMP) yang diduga dikelola oleh TNI. Program ini dinilai tidak efektif dan berpotensi memicu korupsi serta membebani keuangan negara.
Tuntutan lainnya adalah agar penambahan batalyon baru di setiap kabupaten dan kota ditunda atau dihentikan. Mereka menilai bahwa penambahan pasukan tersebut tidak memiliki urgensi dan hanya akan menjadi pemborosan anggaran.
Penutup
Meski aksi unjuk rasa berlangsung secara damai, para mahasiswa tetap mengingatkan bahwa aspirasi mereka harus dianggap serius. Mereka berharap pemerintah dan TNI bisa lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat, serta kembali menjalankan fungsinya sesuai dengan aturan yang berlaku.
