Kuasa Hukum Nadiem Makarim Laporkan Saksi Sidang ke KPK
Pada sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, kuasa hukum eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim, Ari Yusuf, mengungkapkan bahwa dirinya telah melaporkan dua orang saksi yang terlibat dalam dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan ini dilakukan karena keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi tersebut dinilai tidak jelas dan mencurigakan.
Ari Yusuf menyampaikan hal ini di hadapan majelis hakim saat sidang beragendakan pemeriksaan saksi. Ia menegaskan bahwa laporan tersebut sudah dikirimkan ke KPK dan telah memiliki tanda terima. Meskipun Ari tidak menyebutkan secara spesifik nama-nama saksi yang dilaporkannya, ia memperlihatkan bukti tanda terima pelaporan yang dikeluarkan KPK pada tanggal 20 Januari 2026 melalui layar proyektor.
Menurut Ari, para saksi diduga menerima gratifikasi selama proses persidangan. Ia menilai keterangannya tidak konsisten dan terkesan berbelit-belit. “Belajar dari saksi-saksi kemarin, kita menemukan ada saksi yang menerima uang gratifikasi,” ujarnya.
Ari juga menyoroti adanya ketidakwajaran dalam keterangan para saksi, terutama karena mereka memberikan jawaban yang sama persis. Ia mengatakan bahwa keterangan-keterangan tersebut disampaikan dalam bentuk BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang bersamaan dan sangat mirip. Hal ini membuatnya curiga bahwa para saksi diarahkan untuk memberikan keterangan tertentu.
“Sehingga, menjadi kuat dugaan kami bahwa saksi-saksi tersebut diarahkan dan dalam keadaan kondisi tertekan,” katanya.
Tiga Saksi Dicurigai Terima Gratifikasi
Dalam sidang sebelumnya, tim pengacara Nadiem sempat menyatakan akan melaporkan tiga orang saksi ke KPK. Ketiga saksi tersebut adalah mantan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud (Dirjen PAUDasmen) Jumeri, Hamid Muhammad, serta mantan Sekretaris Ditjen PAUDasmen Sutanto.
Berdasarkan surat dakwaan, Jumeri diduga menerima uang senilai Rp 100 juta, Hamid Muhammad menerima Rp 75 juta, dan Sutanto menerima Rp 50 juta. Kuasa hukum Nadiem, Dody Abdulkadir, sempat menanyakan apakah para saksi mengetahui aturan tentang penerimaan gratifikasi yang harus dilaporkan ke KPK dalam waktu 30 hari.
Sutanto mengaku mengetahui peraturan tersebut dan telah menyerahkan uang tersebut ke penyidik. Meskipun demikian, kubu Nadiem meminta majelis hakim mencatat pengakuan para saksi yang menerima uang korupsi Chromebook, meski sudah mengembalikannya ke Kejakatan Agung.
Dody menilai bahwa para saksi seharusnya ditetapkan sebagai tersangka karena menerima gratifikasi. “Mohon dicatat, majelis, tiga orang saksi yang ke semuanya cenderung memberikan kesaksian yang hampir seragam, katanya, Pak Menteri. Kemudian, memberikan keterangan-keterangan yang tendensius, padahal ketiga orang ini sebenarnya memiliki keterkaitan dengan perbuatan gratifikasi,” imbuh Dody.
Kasus Korupsi Chromebook
Dalam kasus ini, eks Mendikbudristek Nadiem Makarim bersama tiga terdakwa lainnya disebut telah menyebabkan kerugian keuangan negara senilai Rp 2,1 triliun. Nadiem didakwa memperkaya diri sendiri senilai Rp 809 miliar. Angka ini disebut berasal dari investasi Google ke Gojek atau PT AKAB.
Nadiem disebut telah menyalahgunakan kewenangannya sehingga membuat Google menjadi satu-satunya penguasa pengadaan TIK, salah satunya laptop, di ekosistem teknologi di Indonesia. Perbuatan ini dilakukan dengan mengarahkan agar kajian pengadaan mengarah pada satu produk, yaitu perangkat berbasis Chrome yang merupakan produk Google.
Perbuatan ini Nadiem lakukan bersama tiga terdakwa lainnya, yaitu eks konsultan teknologi di Kemendikbudristek Ibrahim Arief, eks Direktur Sekolah Menengah Pertama Kemendikbudristek Mulyatsyah, dan Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek Sri Wahyuningsih. Nadiem dan kawan-kawan didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
