Perang AS-Israel dan Iran: Tantangan bagi BRICS
Perluasan konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran telah memicu tekanan terhadap negara-negara anggota BRICS. Blok yang kini terdiri dari 11 negara berkembang, termasuk Iran yang bergabung pada 2024, menghadapi tantangan dalam menyusun sikap bersama. Keterbatasan kemampuan BRICS untuk merespons secara kolektif menunjukkan perpecahan internal dan kepentingan yang saling bertentangan.
Iran, yang menjadi anggota baru BRICS, menyerukan tindakan lebih proaktif dari blok tersebut dalam menghadapi “agresi militer” yang disebutnya. Pihak Teheran berharap BRICS dapat mengeluarkan pernyataan bersama yang tegas dan meningkatkan perannya dalam menjaga stabilitas kawasan. Namun, hingga saat ini, India, sebagai ketua BRICS, tetap memilih untuk tidak mengambil posisi yang jelas dalam konflik ini.
India menyerukan penahanan diri, deeskalasi, dan kembali ke dialog. Sikap ini dianggap oleh Washington sebagai strategi, bukan bentuk solidaritas terhadap Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Randhir Jaiswal, mengatakan bahwa beberapa anggota BRICS terlibat langsung dalam situasi saat ini di kawasan Asia Barat, yang memengaruhi upaya membangun konsensus.
“Sebagai ketua BRICS, India telah memfasilitasi diskusi antaranggota melalui jalur Sherpa,” kata Jaiswal, merujuk pada saluran utama komunikasi dan koordinasi antarnegara anggota. Meskipun demikian, para analis menilai kemampuan BRICS untuk merespons terbatas, meskipun Iran memiliki ekspektasi tinggi.
Perbedaan Pandangan dalam Satu Blok
Perluasan keanggotaan BRICS justru memperdalam perbedaan internal. Negara-negara Teluk seperti Uni Emirat Arab dan Arab Saudi bersikap waspada terhadap Iran, sementara negara lain enggan mengambil posisi yang bisa dianggap berseberangan dengan Amerika Serikat. Shanthie Mariet D’Souza, presiden lembaga riset independen Mantraya, mengatakan kepada DW bahwa meskipun BRICS berpotensi menjadi forum dialog, tidak realistis mengharapkan blok ini mengeluarkan pernyataan bersama, apalagi melakukan intervensi.
“Hal itu bisa terjadi ketika konflik mencapai kebuntuan yang merugikan bagi negara-negara anggota,” ujar D’Souza. Ia menambahkan bahwa Iran memiliki “masalah mendasar” dengan Uni Emirat Arab dan Arab Saudi. “Sulit untuk membangun konsensus karena Iran sendiri merupakan pihak dalam konflik, meskipun sebagian besar sebagai respons terhadap agresi AS-Israel,” katanya.
Meera Shankar, mantan duta besar India untuk Amerika Serikat, menilai bahwa pernyataan konsensus tampaknya belum mungkin saat ini. “BRICS bukanlah aliansi negara-negara yang memiliki pandangan serupa,” katanya. “Ini adalah kelompok longgar dengan agenda luas yang mencakup perdagangan, pembangunan, kerja sama ekonomi, dan penguatan multilateralisme.”
Dilema India dan Taruhan Energi
Presiden Iran Masoud Pezeshkian telah berbicara dengan Perdana Menteri India Narendra Modi. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi juga beberapa kali berkomunikasi dengan mitranya dari India, S Jaishankar, untuk mendorong aktivasi BRICS dalam menjaga stabilitas dan mengutuk serangan AS-Israel. Gulshan Sachdeva, profesor di Jawaharlal Nehru University, mengatakan bahwa meskipun memegang presidensi BRICS, New Delhi tetap relatif tidak menonjol dalam merespons perang AS-Israel terhadap Iran.
“Perang yang sedang berlangsung, termasuk penutupan efektif Selat Hormuz yang sangat bergantung bagi impor energi India, memaksa New Delhi untuk mempertimbangkan ulang posisinya,” ujarnya. Sachdeva menunjukkan bahwa Teheran mulai mengizinkan kapal berbendera India melintas di Selat Hormuz dalam beberapa kasus, meski kemungkinan mereka mengharapkan sinyal politik sebagai balasan.
“Iran mungkin mengharapkan pernyataan tegas dari BRICS, tetapi India juga harus menyeimbangkan posisi anggota regional lain seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab,” kata Sachdeva. Kedua negara tersebut menjadi tuan rumah pangkalan militer AS dan turut menghadapi serangan Iran selama konflik.
Terbelah oleh Kepentingan
Krisis ini menyingkap perpecahan tajam di dalam BRICS, dengan sejumlah anggota berada di pihak yang berseberangan, sementara India memilih tidak mengkritik serangan AS-Israel. Ajay Bisaria, mantan diplomat India, mengatakan kepada DW bahwa krisis di Timur Tengah “telah menyingkap kontradiksi politik dalam BRICS yang telah diperluas.”
“Para anggotanya berada di pihak yang berseberangan dalam konflik bersenjata, dengan Iran menyerang infrastruktur di Arab Saudi dan Uni Emirat Arab,” ujarnya. “India, dalam posisinya sebagai ketua, mendefinisikan BRICS sebagai klub ekonomi ‘non-Barat’, bukan sebagai aliansi keamanan ‘anti-Barat’.”
“Kegagalan untuk mengeluarkan pernyataan bersama BRICS menegaskan keterbatasan geopolitik blok ini serta fokusnya sebagai kelompok ekonomi ‘negara berkembang’,” tambahnya. Menurut Bisaria, sebagai ketua, India sebenarnya dapat mengambil posisi yang lebih proaktif.
“India dapat mengeluarkan pernyataan ketua yang menyampaikan keprihatinan mendalam atas serangan tersebut dan atas berlanjutnya permusuhan yang melibatkan salah satu anggota BRICS,” ujarnya. Ia menambahkan, blok tersebut juga bisa menyerukan penghentian segera permusuhan untuk membuka ruang “dialog dan diplomasi.”
Lebih jauh, ia menilai krisis ini juga membuka peluang bagi India untuk berperan sebagai mediator perdamaian bersama anggota BRICS lain yang netral.
D’Souza menambahkan bahwa ini bukan pertama kalinya BRICS menghadapi tantangan serupa. Perang di Ukraina, dengan Rusia sebagai pihak agresor, sebelumnya juga menunjukkan keterbatasan blok dalam membangun konsensus. “Dalam dunia saat ini, forum multilateral dan organisasi regional tampaknya memiliki pengaruh yang semakin terbatas terhadap tindakan sebuah negara,” katanya.
