Sosialisasi KUHP Nasional di Lapas Kelas IIA Lombok Barat
Pada Jumat (20/2), Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Nusa Tenggara Barat (NTB) melaksanakan kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional. Kegiatan ini digelar di Lapas Kelas IIA Lombok Barat, dengan menghadirkan jajaran petugas pemasyarakatan sebagai peserta utama.
Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk memperkuat pemahaman terhadap penerapan KUHP Nasional yang telah resmi berlaku sejak 2 Januari 2026. Menurut Kadiv PPPH Edward James Sinaga, yang mewakili Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati, perubahan dalam KUHP Nasional tidak hanya berupa perubahan norma hukum, tetapi juga pergeseran paradigma dalam sistem pemidanaan.
“Pemberlakuan KUHP Nasional menandai langkah menuju sistem pemidanaan yang lebih humanis, berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan,” ujar Edward James Sinaga. Ia menekankan bahwa pemahaman yang komprehensif bagi seluruh jajaran pemasyarakatan sangat penting dalam menjalankan implementasi aturan baru ini.
Pendekatan Politik Hukum yang Baru
Politik hukum pembaruan pidana dalam KUHP Nasional menitikberatkan pada semangat dekolonisasi, supremasi hukum, demokratisasi, serta perlindungan hak asasi manusia. Pembaruan ini diselaraskan dengan revisi KUHAP dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana, guna menciptakan sistem peradilan pidana yang terpadu dan konsisten dengan perkembangan hukum nasional maupun internasional.
Dalam aspek substansi hukum, KUHP Nasional mengakui adanya “hukum yang hidup dalam masyarakat” (living law) sebagai salah satu dasar pemidanaan. Namun, syaratnya adalah hukum tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum.
Pendekatan Keadilan Restoratif
Salah satu hal yang ditegaskan dalam KUHP Nasional adalah penekanan pada paradigma keadilan restoratif. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemulihan dan keseimbangan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Hal ini menjadi bagian dari upaya untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan menyentuh perasaan semua pihak yang terlibat.
Dari sisi tujuan dan pedoman pemidanaan, KUHP Nasional mengedepankan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Pertimbangan dalam pemidanaan mencakup tingkat kesalahan, motif, dampak terhadap korban, kondisi pelaku, serta nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat.
Orientasi pemidanaan diarahkan pada pencegahan, pembinaan, pemulihan, serta reintegrasi sosial. Dengan pendekatan ini, diharapkan mampu memberikan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam menangani kasus-kasus pidana.
Penguatan Struktur Hukum
Selain itu, penguatan struktur hukum juga menjadi fokus utama dalam KUHP Nasional. Peran pemasyarakatan ditekankan dalam penguatan struktur hukum ini. Beberapa aspek seperti optimalisasi pembimbing kemasyarakatan, pengaturan pembebasan bersyarat, pidana pengawasan, serta pidana kerja sosial diharapkan dapat mendukung sistem pemidanaan yang lebih humanis, proporsional, dan berorientasi pada rehabilitasi.
Harapan Masa Depan
Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan jajaran pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Lombok Barat semakin siap dalam mengimplementasikan KUHP Nasional secara komprehensif dan profesional. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan kebijakan hukum yang baru ini mampu memberikan dampak positif bagi sistem peradilan dan masyarakat secara keseluruhan.
