Konsensus Awal yang Mengikat Negeri
Pernyataan dari Sang Proklamator, Ir. Soekarno, bukanlah retorika kosong yang ditelan waktu. Kalimat tersebut adalah roh, nyawa, dan fondasi yang kemudian dikristalisasi ke dalam sebuah naskah pada 18 Agustus 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, para pendiri bangsa duduk bersama, menyingkirkan ego sektoral, dan memahat sebuah konsensus tertinggi: Undang-Undang Dasar 1945.
Kini, pada 2026, saat kita memperingati Hari Konstitusi, kita dihadapkan pada sebuah tema yang memanggil kembali nurani kebangsaan kita:
“Dari Konstitusi untuk Kesejahteraan Rakyat: Menguatkan Konstitusi Kebangsaan Menuju Indonesia Emas.” Tema ini bukan sekadar pemanis bibir di mimbar upacara, melainkan sebuah autokritik, cambuk sejarah, sekaligus mercusuar kemana arah perahu Republik ini harus didayung.
Momentum refleksi ini menuntut kita untuk menelaah kembali, apakah janji-janji kemerdekaan yang termaktub dalam konstitusi sudah sungguh-sungguh mewujud dalam denyut nadi kehidupan rakyat?
Kedalaman Konsensus
Untuk memahami kedalaman konstitusi kita, tidak cukup hanya dengan membaca teksnya; kita harus menyelami tiga dimensi esensial yang membentuk dan mengujinya.
Melihat pada jejak waktunya, mari kita putar kembali jarum jam ke pagi hari tanggal 18 Agustus 1945 di Gedung Tyuuoo Sangi-In (kini Gedung Pancasila) di Jakarta. Suasana kebatinan saat itu dipenuhi ketegangan yang pekat sekaligus heroisme yang menyala. Ruang sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) bukanlah panggung sandiwara politik untuk mencari panggung, melainkan kawah candradimuka tempat nasib dan format sebuah negara yang baru berumur sehari dipertaruhkan secara mutlak.
Seniman memainkan alat musik tradisional di antara lukisan yang dipajang saat pameran lukisan bertajuk Jejak Putera Sang Fajar di Perpustakaan Nasional Bung Karno Blitar, Jawa Timur, Jumat (18/6/2021). Sebanyak 30 lukisan karya 30 seniman lukis nasional asal Jogjakarta, Jakarta, Solo, dan Denpasar tersebut digelar dalam rangka jelang peringatan meninggalnya (Haul) Presiden Soekarno pada 21 Juni. – (ANTARA/Irfan Anshori)
Di mimbar pimpinan, Bung Karno memimpin jalannya persidangan dengan perpaduan antara wibawa karismatik dan ketegasan yang terukur. Ia sangat menyadari bahwa proklamasi kemerdekaan bisa hancur berkeping-keping jika ego ideologis dari berbagai faksi gagal diredam. Ujian terbesar meledak pada diskursus krusial mengenai rancangan Pembukaan UUD, spesifik pada frasa “Tujuh Kata” dalam Piagam Jakarta: “…dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”
Di lorong-lorong dan ruang lobi sebelum sidang paripurna, sejarah mencatat manuver diplomasi tingkat tinggi. Bung Hatta membawa pesan krusial dari utusan wilayah Timur Indonesia yang keberatan dengan frasa tersebut. Di ruang-ruang perdebatan itulah dialektika para tokoh bangsa mencapai titik didihnya, sekaligus titik paling terang. Bung Hatta berdialog dari hati ke hati dengan tokoh-tokoh Islam terkemuka seperti Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimedjo, Teuku Mohammad Hasan, dan KH Wahid Hasyim.
Tidak ada adu fisik, tidak ada pelemparan palu atau kericuhan nir-makna seperti yang kerap kita saksikan pada panggung politik modern. Yang terjadi adalah pertunjukan kenegarawanan paripurna. Bung Karno merangkul dan menjahit semua kutub pemikiran, sementara para tokoh Islam—dengan kebesaran jiwa yang luar biasa dan tangis haru tertahan—sepakat menghapus “Tujuh Kata” tersebut dan memadatkannya menjadi asas yang merangkul semua: “Ketuhanan Yang Maha Esa.”
Di detik itulah, embrio persatuan direkatkan secara abadi. Konstitusi kita terbukti lahir bukan dari ruang hampa, bukan pula produk instan. Ia lahir dari rahim penderitaan kolonialisme, tetesan darah syuhada, dan pengorbanan ideologis para bapak bangsa yang rela menelan ego kelompok demi memastikan Republik Indonesia berdiri utuh dari ujung Sumatera hingga Papua.
Benteng Terakhir
Dalam menghadapi tantangan masa depan, mulai dari disrupsi teknologi, ketegangan geopolitik global, hingga polarisasi sosial yang kian tajam, konstitusi tidak berdiri sendiri. Ia ditopang oleh tiga pilar penyangga yang tidak terpisahkan yaitu Pancasila sebagai norma dasar, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai wadah kedaulatan, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pengikat simpul keberagaman.
Pancasila adalah alat uji utama. Setiap kebijakan negara, undang-undang, hingga tata aturan di tingkat daerah harus bernapas dengan ritme yang sama dengan Pancasila. Ketika ada rumusan kebijakan yang mengorbankan masyarakat kecil, kebijakan itu telah mengkhianati Sila Keadilan Sosial. Ketika diskriminasi dibiarkan tumbuh, hal itu telah menodai Sila Ketuhanan dan Kemanusiaan.
Suasana Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (14/8/2024). Rapat paripurna tersebut beragendakan pidato kenegaraan Presiden dalam rangka Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya – (Infomalangraya.com/Prayogi)
Di sisi lain, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI adalah jawaban mutlak atas ancaman perpecahan. Di era di mana identitas kerap dipolitisasi, memori kolektif tentang konsensus kebangsaan harus terus dihidupkan. Bangsa ini terlalu besar untuk dikerdilkan oleh sekat-sekat sektoral. Sebagaimana peringatan tajam dari Bung Hatta: “Jatuh bangunnya negara ini, sangat tergantung dari bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian, Indonesia hanyalah sekadar nama dan gambar seuntaian pulau di peta.”
Menuju Indonesia Emas, Apa yang Harus Diperjuangkan?
Cita-cita Indonesia Emas 2045 tidak akan terwujud hanya dengan membangun infrastruktur megah atau merayakan angka pertumbuhan ekonomi, apabila di saat yang sama ketimpangan struktur hukum dan ketidakadilan sosial masih menganga lebar. Menguatkan konstitusi kebangsaan menuntut keberanian untuk melakukan pembenahan fundamental yaitu sebagai berikut:
Pemurnian dan keselarasan legislasi
Bangsa ini harus menghentikan produksi peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan berwatak sentralistik-kapitalistik. Setiap rancangan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus melalui harmonisasi dan pengawalan yang ketat agar selaras dengan jiwa UUD 1945. Konstitusi harus diposisikan sebagai panglima dalam setiap perumusan norma hukum, bukan sekadar stempel legalitas bagi kehendak penguasa.Kemandirian sistem peradilan dan aparatur penegak hukum adalah fondasi yang tidak bisa ditawar
Pemberantasan korupsi yang merampok kesejahteraan rakyat harus dilakukan tanpa pandang bulu. Integritas institusi hukum adalah nyawa dari kepercayaan publik terhadap negara.
Warga memasang Garuda Pancasila untuk area spot foto di Kampung Cibahong, Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin (3/8/2026). Lorong yang dihiasi Bendera Merah Putih sepanjang 650 meter itu menghubungkan empat kampung dan dibuat secara gotong royong dengan biaya swadaya sekitar Rp16 juta untuk memeriahkan HUT Ke-81 Kemerdekaan RI. – (ANTARA FOTO)
Pemerataan kesejahteraan dan demokrasi ekonomi
Demokrasi tidak boleh direduksi menjadi sekadar ritual lima tahunan di bilik suara. Kita harus mewujudkan keadilan ekonomi. Penguasaan aset strategis negara harus dikembalikan pada esensi perlindungan rakyat. Alokasi anggaran negara harus benar-benar diabdikan untuk pendidikan yang inklusif, jaminan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat bawah.Kesejahteraan tidak boleh hanya tersentralisasi
Desain kebijakan yang menjembatani kepentingan daerah harus dioptimalkan. Suara dan aspirasi dari wilayah-wilayah di seluruh penjuru nusantara harus terintegrasi kuat dalam arsitektur legislasi nasional, memastikan bahwa pembangunan benar-benar merata dan berkeadilan secara geografis.
Merawat Nyala Api Republik
Hari Konstitusi 18 Agustus 2026 adalah momentum pencerahan dan gugatan. Jangan biarkan UUD 1945 hanya menjadi lembaran sejarah yang tertidur kaku di rak arsip, atau sekadar teks wajib yang dirapalkan saat upacara. Konstitusi adalah “Naskah yang Bernyawa”. Ia harus hidup dan berdenyut dalam setiap draf kebijakan pemerintah, dalam palu keadilan, dalam naskah akademik undang-undang, dan yang terpenting, dalam senyum rakyat yang merasa dilindungi oleh negaranya.
Mari kita camkan kembali pesan abadi dari Bung Karno: “Jadikan deritaku ini sebagai kesaksian, bahwa kekuasaan seorang presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan yang langgeng hanyalah kekuasaan rakyat. Dan di atas segalanya adalah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa.”
Ke depan, perjuangan kita adalah memerangi keserakahan, ketidakadilan, dan kelemahan sistem di dalam tubuh bangsa sendiri. Hanya dengan kesetiaan mutlak dan implementasi nyata atas konstitusi sajalah, kita dapat merangkai mozaik kesejahteraan rakyat secara utuh, melangkah tegap menyongsong fajar kemegahan Indonesia Emas.
Dirgahayu Konstitusi Republik Indonesia. Hiduplah Rakyatnya, Hiduplah Bangsanya!
