Respons Pemerintah Kota Malang terhadap Rencana Pengadaan Pikap untuk Koperasi Merah Putih
Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang, Eko Sri Yuliadi memberikan respons terkait rencana pengadaan pikap bagi Koperasi Merah Putih (KMP). Menurutnya, hingga saat ini belum ada sosialisasi yang dilakukan mengenai pengadaan kendaraan tersebut. Ia juga menyatakan bahwa pemerintah daerah belum menerima instruksi teknis terkait hal ini.
Eko menjelaskan bahwa kendaraan pikap memang diperlukan untuk menunjang operasional koperasi, terutama dalam kegiatan distribusi barang. Namun, ia menepis anggapan bahwa Pemkot Malang mengalokasikan dana sebesar Rp 1 miliar untuk modal koperasi atau pembelian sarana tersebut. Menurutnya, pendanaan yang dimaksud berasal dari perbankan.
“Katanya siapa dari pemerintah kota? Itu tidak ada. Dana Rp 1 miliar itu dari perbankan,” ujarnya. Selain itu, Eko juga menyebut adanya alokasi pendanaan sebesar Rp 3 miliar yang selama ini disebut-sebut akan diterima koperasi. Ia menegaskan bahwa sumber dana tersebut juga bukan dari Pemkot Malang, melainkan berasal dari perbankan dan diberikan berdasarkan proposal bisnis masing-masing koperasi.
“Yang Rp 3 miliar itu dari perbankan juga, berbasis proposal bisnis. Jadi harus ada business plan dari setiap koperasi,” tambahnya.
Terkait aktivitas kelembagaan Koperasi Merah Putih, Eko menyatakan bahwa seluruh koperasi kelurahan sebenarnya sudah aktif. Namun, ia mengakui bahwa beberapa kantor koperasi di sejumlah wilayah masih menghadapi keterbatasan fasilitas.
“Semuanya sudah aktif, tapi kantornya memang masih ada yang kurang,” ucapnya. Eko mendorong para pengurus koperasi agar menjalankan fungsi organisasi secara maksimal. Ia mengaku telah melakukan sosialisasi dan pembinaan perkoperasian untuk mengaktifkan kembali pengurus dan anggota yang sebelumnya dinilai pasif.
“Pengurusnya kita jalankan terus. Kita sosialisasi terus soal perkoperasian supaya semuanya bisa berjalan,” katanya. Eko meminta seluruh pengurus koperasi untuk tetap menjaga konsistensi dan menunggu proses pembentukan sarana pendukung seperti perkantoran, gerai, dan pelatihan.
“Koperasi keberadaannya tetap diaktifkan. Nanti koperasi akan dibentuk bertahap sambil menunggu perkantoran dan koordinasi ke depan,” jelasnya.
Penolakan KMP terhadap Impor Pikap India
Sebelumnya, Ketua Koperasi Merah Putih Kelurahan Karangbesuki, Susy Kurnia menolak impor pikap India. Ia merespons wacana pikap India untuk mendukung operasional koperasi kelurahan. Hal ini disampaikan Susy pada Kamis (26/2/2026), menanggapi rencana pengadaan sarana angkutan untuk menunjang distribusi barang.
Menurutnya, keberadaan pikap justru berpotensi menjadi beban baru karena menurut informasi yang ia terima, pikap itu harus dibeli, sementara koperasi masih kesulitan dana. “Kami tidak butuh pikap. Saya dengar pikap itu nanti harus dibayar, sedangkan kami kesulitan dana. Mending uangnya saya putar untuk usaha koperasi,” ujarnya, Kamis (26/2/2026).
Susy menjelaskan bahwa koperasi yang ia pimpin tergolong baru, sehingga masih membutuhkan waktu untuk berkembang secara finansial. Ia menegaskan, jika pemerintah tetap ingin menyalurkan kendaraan tersebut, maka koperasi meminta agar diberikan secara cuma-cuma. “Kalau ada pikap, kami minta free, jangan membebani anggaran koperasi,” katanya.
Ia juga mengaku tidak pernah mendapat sosialisasi terkait pengadaan pikap itu. Bahkan sebelumnya muncul informasi bahwa koperasi akan menerima dana Rp 3 miliar, namun realisasinya tak pernah ada.
