Kebijakan Pengendalian Anggaran Pegawai di Kota Malang
Pemerintah Kota Malang sedang menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam menjaga keseimbangan anggaran daerah. Dengan kebutuhan pembangunan yang terus meningkat, pemerintah kini merancang langkah strategis untuk memastikan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tetap sehat tanpa mengorbankan stabilitas sumber daya manusia.
Fokus utama dari kebijakan ini adalah pengendalian belanja pegawai agar sesuai dengan regulasi nasional yang mengatur batas maksimal sebesar 30 persen dari total APBD pada tahun 2027. Meski demikian, pemerintah daerah memastikan bahwa langkah efisiensi tersebut tidak akan dilakukan dengan cara mengurangi jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Malang, Hendru Martono, menegaskan bahwa kebijakan penghematan anggaran tidak akan berdampak pada keberlanjutan tenaga PPPK yang saat ini menjadi bagian penting dalam pelayanan publik. Menurutnya, hingga saat ini Pemkot Malang tidak memiliki rencana untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap PPPK.
Kebijakan yang diambil lebih diarahkan pada pengendalian pertumbuhan jumlah pegawai secara alami dan terukur. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), yang mendorong pemerintah daerah untuk lebih efisien dalam mengelola belanja pegawai. Tujuannya adalah agar alokasi anggaran dapat lebih difokuskan pada sektor pembangunan dan pelayanan publik.
Saat ini, komposisi belanja pegawai dalam APBD Kota Malang tahun 2026 masih tergolong tinggi, yakni mendekati 50 persen atau sekitar Rp1,18 triliun. Tingginya angka tersebut tidak lepas dari kebijakan pengangkatan lebih dari 3.000 PPPK sepanjang tahun 2025, yang turut menambah beban anggaran.
Untuk mencapai target pengurangan porsi belanja pegawai tanpa mengurangi jumlah tenaga kerja, BKPSDM telah menyiapkan sejumlah strategi. Salah satunya adalah menghentikan sementara proses rekrutmen baru serta penerimaan mutasi PPPK dari daerah lain. Selain itu, pemerintah juga akan memanfaatkan faktor alami berupa pensiun pegawai sebagai salah satu solusi utama.
Diperkirakan hingga tahun depan akan ada sekitar 663 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memasuki masa pensiun, sehingga secara bertahap jumlah pegawai dapat berkurang tanpa kebijakan pemangkasan langsung. Saat ini, total ASN di lingkungan Pemkot Malang mencapai 9.890 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.799 merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau sekitar 48,5 persen, sementara 5.091 lainnya adalah PPPK yang mencakup sekitar 51,5 persen.
Dari sisi struktur jabatan, ASN di Kota Malang terdiri atas 511 pejabat struktural, 5.020 pejabat fungsional, serta 4.539 tenaga pelaksana. Komposisi ini menunjukkan besarnya peran tenaga PPPK dalam mendukung operasional pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Terkait kemungkinan efisiensi lanjutan, termasuk penyesuaian tunjangan, Hendru menyampaikan bahwa hal tersebut masih menunggu keputusan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta arahan dari pemerintah pusat. Sebelumnya, Pemkot Malang juga telah melakukan pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) hingga 60 persen bagi ASN tertentu pada tahun 2026 sebagai bagian dari langkah efisiensi.
Dengan berbagai strategi yang telah disiapkan, Pemkot Malang optimistis dapat memenuhi target pengendalian belanja pegawai sesuai ketentuan nasional. Pendekatan yang diambil menekankan keseimbangan antara efisiensi anggaran dan keberlanjutan tenaga kerja, sehingga roda pemerintahan tetap berjalan optimal. Langkah ini sekaligus menunjukkan bahwa efisiensi tidak selalu identik dengan pengurangan tenaga kerja, melainkan dapat dicapai melalui perencanaan yang matang, pengelolaan yang bijak, serta pemanfaatan dinamika alami dalam sistem kepegawaian.
