Surat Terbuka Amnesty International Indonesia ke DPR RI
Amnesty International Indonesia mengirimkan surat terbuka kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, meminta agar partisipasi Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ditinjau kembali. Dalam surat tersebut, lembaga ini menyoroti berbagai risiko dan konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia dalam mekanisme tersebut.
Surat terbuka yang diterima oleh Infomalangraya.com pada malam hari tanggal 12 Februari 2026, ditandatangani oleh Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Surat itu ditujukan kepada Ketua DPR RI Puan Maharani. Isi surat tersebut menyampaikan tiga permintaan utama kepada DPR RI:
- Mengingatkan Pemerintah bahwa keikutsertaan dalam BoP, termasuk pengiriman pasukan TNI ke Gaza, berisiko melibatkan Indonesia dalam mekanisme yang akan memperkuat pelanggaran Hukum Humaniter Internasional. Hal ini mencakup membiarkan pendudukan ilegal Israel serta memperparah penindasan terhadap warga Palestina di Gaza.
-
Mendesak Pemerintah untuk memperkuat komitmen terhadap hukum internasional dengan tidak mengabaikannya demi mekanisme ad hoc yang dibentuk atas kepentingan ekonomi dan politik kelompok tertentu. Hal ini juga melibatkan ambisi personal dan pemujaan berlebihan terhadap sosok tertentu yang merusak otoritas dan mandat lembaga-lembaga PBB.
-
Memastikan kebijakan luar negeri Indonesia mengacu pada hukum internasional dan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia. Ini dilakukan dengan memastikan transparansi dan akuntabilitas penuh terkait implikasi politik, keamanan, hukum, dan anggaran atas keikutsertaan Indonesia di BoP dan pengiriman pasukan TNI.
Amnesty International Indonesia menilai pembentukan BoP dirancang di luar kerangka hukum internasional dan diluncurkan di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026. Lembaga ini juga mengkritik rencana pemerintah yang berencana mengirimkan 8 ribu personel TNI ke Gaza dalam naungan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF). Menurut mereka, langkah ini berisiko turut melibatkan Indonesia dalam mekanisme yang akan memperburuk pelanggaran hukum humaniter internasional, termasuk membiarkan Israel melanjutkan sistem apartheid dan genosida di Gaza.
Dewan Perdamaian, menurut Amnesty, tidak beranggotakan Palestina yang paling dirugikan, justru beranggotakan Israel, yang selama delapan dekade terakhir melakukan pendudukan ilegal dan penerapan apartheid terhadap warga Palestina, bahkan kejahatan genosida di Gaza. Lebih lanjut, Amnesty menilai BoP memiliki fungsi-fungsi “pembangunan perdamaian” di wilayah-wilayah terdampak konflik tanpa kejelasan batas geografis, jangka waktu, dan tanpa jaminan hak asasi manusia.
Salah satu prinsip yang menjadi perhatian adalah inadmissibility of territory acquisition by force, yaitu larangan bagi suatu negara untuk mengakui atau menganggap sah perolehan wilayah lain yang diperoleh lewat serangan, perang, atau kekuasaan. Menurut Amnesty, keanggotaan Indonesia di BoP bertentangan dengan peran Indonesia sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia PBB saat ini.
Amnesty juga menyoroti bahwa partisipasi Indonesia dalam BoP dapat melegitimasi pelanggaran Israel, yang tidak sejalan dengan kewajiban-kewajiban Indonesia di bawah hukum internasional, termasuk putusan Mahkamah Keadilan Internasional. Mereka menyarankan agar Indonesia lebih fokus pada pelaksanaan rekomendasi-rekomendasi badan-badan perjanjian dan prosedur khusus PBB, serta mendesak Israel untuk mempertanggungjawabkan kejahatannya sesuai mekanisme hukum internasional.
Selain itu, Amnesty menyoroti tanggung jawab fiskal negara. Partisipasi finansial Indonesia yang mencapai lebih dari USD1 miliar atau setara Rp16,8 triliun untuk status keanggotaan permanen dan kegiatan organisasi ke depan berpotensi melemahkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat di berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan pencegahan bencana alam.
Pemerintah Menerima Undangan
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menerima undangan untuk menghadiri pertemuan perdana anggota BoP di AS pada 19 Februari 2026. Namun, ia mengatakan pemerintah belum memutuskan apakah akan hadir dalam pertemuan tersebut, yang direncanakan digelar di Institut Perdamaian AS di Washington.
TNI Menunggu Perintah
Terkait rencana pengiriman pasukan, Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto menyatakan bahwa pemerintah akan memutuskan jumlah pasukan perdamaian yang akan dikirim ke Gaza pada akhir Februari 2026. Ia menyebut keputusan akan ditandatangani langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Panglima TNI sudah menyiapkan prajurit untuk sewaktu-waktu diberangkatkan, dan saat ini hanya menunggu perintah terkait hal itu.
