Kritik terhadap Arah Kebijakan Pemerintahan oleh Said Didu
Aktivis sekaligus mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, memberikan kritik terhadap arah kebijakan yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto dan elite pemerintahan saat ini. Menurutnya, pondasi pengelolaan negara tengah “goyang” karena pejabat lebih merasa sebagai penguasa ketimbang pemegang kewenangan dari rakyat.
Dalam sebuah podcast YouTube Forum Keadilan TV yang dipandu oleh Indra J. Piliang, Said Didu menyampaikan pernyataannya pada hari Rabu (24/2/2026). Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan negara harus melalui enam variabel kontrol, yaitu: sesuai konstitusi, legal secara hukum, layak secara ekonomi-fiskal, bisa dijalankan birokrasi, dapat diterima politik, dan berkeadilan sosial.
“Kontrol terhadap penguasa betul-betul dibuang ke tong sampah. Seorang pengelola negara yang punya kewenangan itu kontrol pertama adalah apakah yang dia lakukan sesuai konstitusi. Kalau ini sudah dicoret, maka semua berikutnya harus dihilangkan,” ujar Said Didu.
Ia menyebut saat ini banyak pejabat merasa memiliki kekuasaan, bukan sekadar kewenangan dari rakyat. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa ia merasa frustrasi dengan cara pelaksanaan kebijakan yang diambil oleh Presiden Prabowo.
Setuju Niat, Tapi Frustrasi pada Cara
Said Didu mengaku 1000 persen setuju terhadap niat Prabowo membela rakyat. Namun, ia frustrasi pada cara pelaksanaannya. Ia bahkan menyampaikan langsung kepada Presiden bahwa posisinya kini berada di titik krusial.
“Saya bilang, Bapak sekarang ada di titik to kill or to be killed. Waktu Bapak pendek,” ungkap Said Didu.
Menurutnya, Prabowo adalah presiden pertama yang berani menyentuh oligarki yang kini menguasai politik, hukum, dan sumber daya alam. Namun, ia menilai “korek api” untuk menyalakan perubahan masih dipegang kelompok yang ia sebut sebagai geng Solo dan oligarki partai.
Desak Ganti Kabinet
Said Didu menilai problem utama terletak pada kualitas dan sensitivitas kabinet. “Delivery dari Prabowo tidak kelihatan karena kabinetnya masing-masing jalan sendiri,” katanya.
Ia menyarankan Presiden mengganti menteri yang tak mampu menerjemahkan visi dan tak sensitif terhadap isu publik. Ia mencontohkan polemik program makan bergizi gratis (MBG), impor truk, hingga komunikasi publik yang dinilai tak solid.
“Tidak ada jalan lain. Harus mengganti kabinet,” ujarnya. Said juga menyoroti lemahnya juru bicara pemerintah dalam menjelaskan pernyataan Presiden, termasuk soal oligarki dan kebijakan ekonomi.
Waspadai Gejolak Sosial
Menurut Said, ancaman terbesar bukan politik partai, melainkan gejolak sosial akibat tekanan ekonomi. “Yang perlu diwaspadai adalah gejolak sosial, bukan politik partai. Kalau ekonomi meledak, itu sosial yang ditunggangi politik,” katanya.
Ia mengingatkan sejarah 1966, 1974, hingga 1998 sebagai contoh perubahan besar yang dipicu kondisi sosial-ekonomi.
Lima Agenda Prioritas
Said menyebut ada lima agenda mendesak yang harus dijalankan Presiden:
- Berantas korupsi.
- Kembalikan kedaulatan dari oligarki ke rakyat.
- Kembalikan penguasaan sumber daya alam untuk negara.
- Tegakkan hukum.
- Wujudkan pemerintahan bersih.
“Balas budi sudah selesai. Kalau terus balas budi, yang datang balasnya dari rakyat,” katanya.
Ia menegaskan pilihan terbaik saat ini adalah memperbaiki kepemimpinan Prabowo, bukan berjudi dengan alternatif politik lain. “Memperbaiki Pak Prabowo jauh lebih mudah daripada berjudi dengan cara lain,” ujar Said.
Oligarki dan Ancaman Besar
Menurut Said Didu, tantangan terbesar Prabowo saat ini adalah menghadapi cengkeraman oligarki yang sudah masuk jauh ke dalam jantung politik dan hukum Indonesia. Ia menyoroti perilaku pejabat saat ini yang lebih menonjolkan simbol kekuasaan daripada fungsi pengelolaan negara.
“Orang sekarang menganggap diri penguasa, padahal hanya dapat kewenangan dari rakyat. Lihatlah mobil pakai ‘ngiung-ngiung’ (sirine), itu simbol penguasa, bukan orang yang berwenang,” ujarnya.
Dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo, Said Didu menyampaikan analisis metaforis yang berani. Ia mengibaratkan upaya Prabowo menyentuh oligarki seperti mengambil sarang madu di tengah kerumunan lebah.
“Bapak sekarang ada di titik to kill or to be killed. Waktu Bapak pendek,” kata Said Didu mengulang pernyataannya kepada Presiden.
Ia menganalisis bahwa Prabowo memiliki ‘tongkat’ (kekuasaan) dan ‘obor’ (asap untuk mengusir lebah), namun ‘korek api’ untuk menyalakan obor tersebut masih dipegang pihak lain. “Korek apinya masih dipegang oleh SOP: Geng Solo, Oligarki, dan Parco (Partai Cokelat). Jika Bapak tidak diberikan korek itu, maka rakyat dan tokoh bangsa yang akan menyiapkannya,” ungkapnya.
Ekonomi ‘Bom Waktu’ dan Kabinet One Man Show
Said Didu juga mengungkapkan kekhawatirannya akan kondisi ekonomi yang disebutnya sebagai “bom waktu”. Berdasarkan hasil diskusinya dengan tokoh bangsa seperti Emil Salim dan Jusuf Kalla, ekonomi Indonesia membutuhkan kepastian antara ucapan dan aksi nyata Presiden.
Ia mengkritik komposisi kabinet yang dianggap terlalu gemuk dan minim tokoh sekaliber Wijoyo Nitisastro atau Sumitro Djojohadikusumo. “Sekarang tidak ada tokoh seperti itu. Presiden seperti one man show. Kabinetnya masing-masing jalan sendiri. Bahkan ada Menko yang hanya menjadi juru bicara menterinya,” sindir Said.
Program unggulan MBG juga tak luput dari sorotan. Said menyayangkan kebijakan yang justru terlihat pro-impor daripada memberdayakan ekonomi lokal. “Kenapa yang muncul kurma dan susu impor? Mana sagunya? Mana ubinya? Ini sepertinya ada yang sengaja menutupi atau mencari keuntungan baru,” tambahnya.
Ia menutup dengan pesan bahwa waktu “balas budi” politik Prabowo harus segera diakhiri. Jika tidak, “balasnya” yang akan datang dari rakyat dalam bentuk kemarahan sosial, sementara “budinya” akan pergi.
