Pengalaman Pahit Petugas Sensus Ekonomi 2026 di Bondowoso
Seorang petugas sensus ekonomi yang berinisial BN mengalami penolakan dari seorang ibu muda saat melakukan pendataan door to door di Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso. Ini menjadi pengalaman pertama bagi BN sejak ia aktif sebagai petugas lapangan BPS sejak tahun 2015 lalu.
Penolakan dengan Nada Tinggi
Menurut BN, penolakan terjadi karena warga tersebut termakan narasi hoaks di media sosial TikTok yang menyebut petugas sensus sebagai gadungan. Sebelum BN sempat menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan, warga tersebut langsung mengusirnya dengan nada bicara yang sangat tinggi.
“Engkok tak usa data, ka essah been (saya tidak usah didata. Ke sana kamu),” kata BN menirukan perkataan responden pada Selasa (7/7/2026). Padahal, BN sudah memakai atribut resmi dari BPS seperti ID card, rompi, serta menunjukkan surat tugas.
BN mengaku merasa kesal karena hak warga untuk menolak tetap dihargai, namun ia juga menjelaskan bahwa dirinya hanya menjalankan tugas sesuai surat resmi yang diberikan.
Tindakan Provokatif dan Peredaan Situasi
Selain itu, oknum warga tersebut juga sempat memprovokasi warga lain. Namun, beruntung warga di sekitarnya masih bisa menerima kedatangan petugas. BN mengaku baru kali ini mendapatkan penolakan sejak pertama kali menjadi petugas sensus pada tahun 2015 lalu.
Hal senada diakui oleh petugas lain bernama JA yang hampir mengalami penolakan serupa. Menurutnya, warga enggan didata karena termakan narasi negatif di aplikasi TikTok yang menyebut petugas sensus sebagai gadungan atau palsu.
“Ya mungkin karena terprovokasi konten negatif di TikTok. Setelah saya jelaskan dan tunjukkan ID card serta surat tugas, akhirnya kami diterima,” katanya.
JA berharap masyarakat bisa lebih kooperatif saat didatangi oleh petugas lapangan. “Kami hanya mendata dan menjalankan tugas. Data mereka juga dijamin aman,” ucapnya.
Pentingnya Profiling Ekonomi
Fenomena penolakan warga akibat pengaruh media sosial ini turut memicu perhatian dari jajaran pemerintah daerah. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, menekankan pentingnya profiling ekonomi dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
“Yang paling penting dari sensus ini kita akan bisa melihat bagaimana strata ekonomi masyarakat secara riil. Dimana yang terbawah nanti akan menjadi PR bagi pemerintah untuk kita entaskan, supaya tepat sasaran setiap program yang kita laksanakan,” jelasnya.
Adhy mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan pendataan sosial ekonomi yang dilakukan BPS dengan menerima petugas sensus yang datang langsung ke rumah-rumah. Ia menyayangkan adanya dinamika di media sosial yang memperlihatkan masyarakat menolak untuk dilakukan pendataan sensus ekonomi.
Padahal, menurut Adhy, pendataan sangat penting karena akan menghasilkan basis data yang mampu memotret kondisi sosial ekonomi masyarakat secara menyeluruh, mulai dari identitas, pendidikan, pekerjaan, hingga kondisi ekonomi keluarga.
Progres Sensus Ekonomi 2026 di Jawa Timur
Sementara itu, Plt Kepala BPS Jawa Timur, Herum Fajarwati, menyampaikan hingga awal Juli 2026 capaian pendataan di Jawa Timur telah sukses bergulir hingga mencapai lebih dari 20 persen. Untuk menyukseskan agenda nasional ini, BPS Jawa Timur mengerahkan sebanyak 41.538 petugas yang melakukan pendataan secara door to door ke seluruh wilayah.
“Hingga hari ini kurang lebih sudah 20 persen lebih untuk se-Jawa Timur. Insyaallah dalam dua sampai tiga hari ke depan akan mencapai 25 persen,” ujarnya.
Pihak BPS juga mengakui di lapangan masih ditemukan sejumlah warga yang awalnya menolak atau merasa curiga terhadap kedatangan petugas sensus. Namun, setelah diberikan penjelasan logis mengenai tujuan pendataan, sebagian besar warga akhirnya melunak dan bersedia memberikan data mereka.
Menurut Herum, data yang dikumpulkan tidak hanya mencakup kondisi ekonomi, tetapi juga pendidikan, pekerjaan, hingga data penyandang disabilitas yang nantinya menjadi dasar penyusunan berbagai program pembangunan pemerintah.
