Berkah di Bulan Puasa, 4 Provinsi Ini Masih Gelar Diskon dan Pemutihan Pajak Kendaraan
Bulan puasa sering kali menjadi momen penting bagi masyarakat untuk melakukan berbagai hal yang bermanfaat. Di tengah situasi tersebut, beberapa provinsi di Indonesia masih memberikan kesempatan bagi pemilik kendaraan untuk melunasi kewajiban pajak kendaraannya dengan diskon atau pemutihan. Hal ini bertujuan untuk membantu meringankan beban masyarakat, terutama mereka yang terlambat membayar pajak kendaraan dalam beberapa tahun terakhir.
Program ini memungkinkan pemilik kendaraan untuk memperpanjang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tanpa harus membayar denda keterlambatan. Bahkan, di sejumlah daerah, pemerintah juga memberikan pembebasan pokok tunggakan pajak untuk tahun-tahun tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Berikut adalah empat provinsi yang masih menggelar program diskon dan pemutihan pajak kendaraan pada Maret 2026:
1. Jawa Tengah
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meluncurkan program keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bertajuk “Gas Jateng 5 Persen”. Program ini merupakan respons atas penerapan opsen pajak kendaraan, dengan memberikan potongan pokok PKB sebesar 5 persen kepada masyarakat yang membayar pajak kendaraan.
Diskon 5 persen tersebut resmi diberlakukan sejak 20 Februari 2026 dan berlaku hingga 21 Desember 2026. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/43 Tahun 2026 tentang Pemberian Pengurangan atas Pajak Kendaraan Bermotor bagi Masyarakat.
Dalam keputusan itu, terdapat empat poin kemudahan, yaitu:
– Pengurangan pokok PKB sebesar 5 persen.
– Sanksi administratif dihitung berdasarkan pokok PKB setelah dikurangi 5 persen.
– Pengurangan tunggakan pokok PKB beserta sanksi administrasinya untuk masa pajak tertentu.
– Pengurangan pokok, sanksi administrasi, dan tunggakan diberikan bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran pada periode 20 Februari–21 Desember 2026.
2. Sulawesi Tenggara
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara masih menggelar program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang berlaku hingga April 2026. Program ini mencakup penghapusan denda serta pokok tunggakan pajak kendaraan bermotor tahun 2024 dan sebelumnya, khusus bagi pelajar dan mahasiswa.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 100.3.3.1/107 Tahun 2025. Langkah ini bertujuan membantu generasi muda agar dapat fokus menempuh pendidikan tanpa terbebani kewajiban administrasi pajak.
Syarat yang perlu disiapkan antara lain:
– KTP dan STNK asli atas nama pelajar/mahasiswa (jika belum atas nama sendiri, wajib melakukan balik nama)
– Bukti status pelajar atau mahasiswa (kartu pelajar/kartu mahasiswa)
– Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).
3. Bali
Pemerintah Provinsi Bali menghadirkan kebijakan keringanan pajak kendaraan sejak 5 Januari 2026. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 53 Tahun 2025 tentang Pemberian Keringanan dan/atau Pengurangan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
Bentuk keringanan yang diberikan meliputi:
– Pengurangan pokok PKB sebesar 8 persen untuk kendaraan hingga 200 cc.
– Pengurangan 9 persen untuk kendaraan di atas 200 cc.
– Tambahan pengurangan bagi wajib pajak patuh tanpa tunggakan, yakni 10 persen (200 cc).
Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong kepatuhan masyarakat sekaligus meningkatkan penerimaan daerah.
4. Aceh
Pemerintah Provinsi Aceh memperpanjang program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2025. Berdasarkan informasi dari laman resmi Samsat Aceh Barat, program ini diperpanjang hingga 30 April 2026.
Kasi Pendataan dan Penetapan UPTD PPA Wilayah XII BPKA atau Samsat Aceh Barat, Awal Muhaddir, menyampaikan kebijakan ini memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pajak tanpa dikenai denda.
Syarat yang perlu disiapkan antara lain:
– KTP pemilik kendaraan
– Nota pajak asli
– STNK asli atau surat keterangan kehilangan
– Berkas pendukung lain sesuai ketentuan.
