Peran Indonesia sebagai Penengah dalam Konflik Timur Tengah
Menteri Luar Negeri periode 2004 hingga 2009, Noer Hasan Wirajuda menyatakan bahwa untuk menjadi penengah dalam agresi Israel dan Amerika Serikat (AS) terhadap Iran, diperlukan penerimaan dari kedua belah pihak. Syarat ini juga harus dipenuhi oleh Indonesia jika ingin menjadi mediator dan mencari titik temu agar konflik di kawasan Timur Tengah tidak berkepanjangan. Namun, hingga saat ini, Hasan belum melihat adanya penerimaan dari kedua belah pihak terhadap usulan Indonesia tersebut.
“Bila ingin menjadi mediator kan harus ada penerimaan dari kedua belah pihak yang bertikai. Kami belum melihat adanya tanda-tanda itu (penerimaan dari AS, Israel dan Iran),” ujar Hasan di Istana Kepresidenan usai diundang Presiden Prabowo Subianto dan dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden pada Rabu (4/3/2026).
Usulan Indonesia untuk menjadi mediator disampaikan melalui akun media sosial Kementerian Luar Negeri pada Sabtu (28/2/2026). Di dalam unggahan tersebut, Kemlu menulis bahwa Prabowo bersedia terbang langsung ke Tehran, Iran untuk memulai proses mediasi. Namun, usulan tersebut menuai protes dari publik di Tanah Air. Mereka menilai sejak Prabowo memutuskan bergabung ke dalam Board of Peace (BoP), maka posisi Indonesia sudah condong memihak Negeri Paman Sam dan Israel. Apalagi AS dan Israel turut ikut BoP.
Di tempat yang sama, Menteri Luar Negeri Sugiono mengakui sudah menerima telepon dari Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi. Indonesia, kata Sugiono, mendengarkan posisi Iran. Pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal di Partai Gerindra itu turut menyampaikan penyesalan Indonesia karena perundingan antara Iran dan AS soal kepemilikan senjata nuklir gagal mencapai kesepakatan. Namun, Sugiono kembali menekankan pentingnya untuk kembali ke meja perundingan dan mencegah ketegangan meningkat.
“Kami juga menyampaikan kembali keinginan dari bapak presiden untuk menjadi mediator dalam upaya mendinginkan dan menurunkan eskalasi di wilayah tersebut. Ini merupakan pandangan-pandangan yang Beliau terima,” kata Sugiono.
Ia turut menyampaikan kekhawatiran dari negara-negara tetangga Iran di kawasan Timur Tengah. Sebab, mereka turut menjadi sasaran serangan Iran karena bersedia menjadi pangkalan militer Negeri Paman Sam.
Ketika ditanyakan respons pemerintah soal sikap Iran yang enggan kembali bernegosiasi maka Sugiono menyerahkan pandangan tersebut ke Pemerintah Iran.
Sebelumnya Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi menilai saat ini mediasi sudah bukan lagi menjadi solusi. Sebab, tidak ada jaminan Amerika Serikat akan patuh terhadap sebuah kesepakatan.
“Kami tentu menyampaikan apresiasi atas pesan dan kesiapan (mediasi) yang telah disampaikan oleh Indonesia, tetapi bagi kami, tidak ada negosiasi dengan negara yang melancarkan permusuhan dengan kami, yaitu Amerika Serikat (AS),” ujar Boroujerdi ketika memberikan keterangan di kediamannya, Jakarta Selatan pada Senin (2/3/2026).
Serangan terhadap Tehran pun tetap dilakukan meskipun mereka sedang melakukan negosiasi.
Sementara, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf “JK” Kalla, menilai rencana mendamaikan AS dan Iran merupakan hal baik. Tetapi situasi yang saat ini terjadi jauh lebih besar dari masalah yang ada. Ia mengatakan upaya mendamaikan kedua negara yang berkonflik tidak mudah. JK mencontohkan konflik Israel dan Palestina yang hingga kini sulit diselesaikan. Menurut JK, kondisi geopolitik global ditentukan oleh langkah-langkah yang diambil Amerika Serikat.
Sementara itu, JK menilai Indonesia tidak berada dalam posisi setara dengan AS. Menurut dia, perjanjian perdagangan resiprokal atau agreement on reciprocal trade (ART) yang diteken dengan AS tidak seimbang dan justru merugikan Indonesia.
“Itu saja kita tidak setara (dengan) Amerika. Bagaimana mendamaikan orang yang tidak setara dalam keadaan ini dalam hal perundingan seperti itu?” tanya JK di kediamannya, Brawijaya, Jakarta Selatan pada Minggu (1/3/2026).
