Perdebatan tentang Hukum Militer dan Keadilan di Tengah Kasus Penyiraman Air Keras
Kasus dugaan penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, telah memicu perdebatan publik yang luas mengenai penerapan hukum militer dan prinsip lex specialis dalam sistem peradilan di Indonesia. Isu ini tidak hanya menyoroti keberadaan sistem hukum khusus untuk anggota militer, tetapi juga menantang transparansi dan akuntabilitas proses hukum.
Sistem Hukum Militer: Kekuatan dan Keterbatasan
Sistem hukum militer memiliki sanksi tegas dan mekanisme internal seperti Ankum (Atasan yang Berhak Menghukum), yang memungkinkan komandan menjatuhkan sanksi disiplin langsung tanpa melalui pengadilan. Selain itu, prajurit juga dapat dikenai hukuman disiplin internal seperti penahanan, penundaan kenaikan pangkat, hingga penempatan khusus. Dalam beberapa situasi, hukum militer bahkan mengenal sanksi ekstrem seperti hukuman mati untuk pelanggaran berat, terutama dalam konteks perang.
Menurut analis politik dan militer dari Universitas Nasional (UNAS), Dr. Selamat Ginting, konsep lex specialis dalam hukum militer merupakan sistem hukum khusus yang membedakan prajurit dari warga sipil. Ia menegaskan bahwa sistem ini tidak hanya berlaku di Indonesia, tetapi juga diterapkan di berbagai negara sebagai bagian dari kebutuhan menjaga disiplin dan efektivitas militer.
Namun, ia juga menyebut bahwa sering muncul anggapan bahwa peradilan militer lebih “lunak” karena mengadili anggotanya sendiri. Padahal, dalam banyak aspek, justru sebaliknya. Hukum militer dirancang jauh lebih keras daripada hukum sipil.
Pertanyaan Publik tentang Transparansi dan Akuntabilitas
Meski sistem hukum militer memiliki struktur yang ketat, keraguan publik terhadap peradilan militer sering muncul karena keterbatasan akses informasi dan pengawasan. Oleh karena itu, peran institusi seperti Pusat Penerangan TNI, Polisi Militer, serta aparat penegak hukum militer dinilai penting untuk memastikan proses berjalan profesional dan terbuka.
Selamat menegaskan bahwa kepercayaan publik menjadi faktor krusial dalam penegakan hukum, khususnya dalam kasus yang melibatkan aparat negara. Dalam negara hukum, keadilan tidak hanya diukur dari beratnya sanksi, tetapi juga dari keterbukaan, akuntabilitas, dan rasa keadilan publik.
Perspektif Imparsial: Keberatan terhadap Peradilan Militer
Sejumlah pihak menilai upaya membawa perkara ini ke peradilan militer maupun koneksitas tidak tepat, karena berpotensi menggeser fokus penegakan hukum dan melemahkan peluang korban memperoleh keadilan. Organisasi HAM Imparsial menegaskan penolakannya terhadap wacana peradilan militer maupun koneksitas. Menurut mereka, mekanisme tersebut tidak memenuhi prinsip peradilan yang adil (fair trial) dan berisiko menjadi sarana impunitas.
Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra, menyatakan bahwa kasus Andrie harus dibawa ke peradilan umum. Jika presiden tidak mau membawa kasus ini ke peradilan umum, sama artinya otoritas sipil tidak memiliki kemauan politik yang kuat untuk memberi keadilan bagi korban dan masyarakat.
Imparsial menilai peradilan militer tidak sejalan dengan prinsip negara hukum, khususnya asas persamaan di hadapan hukum. Semua warga negara, termasuk anggota militer, seharusnya diadili berdasarkan tindak pidana yang dilakukan, bukan berdasarkan status keanggotaan institusi.
Langkah yang Diusulkan oleh Imparsial
Selain peradilan umum, Imparsial juga membuka opsi Pengadilan HAM dengan Komnas HAM sebagai penyelidik, mengingat adanya dugaan unsur sistematis dan terencana dalam kasus ini. Menurut mereka, jika presiden tidak membawa kasus Andrie ke peradilan umum, hal itu menunjukkan lemahnya kemauan politik otoritas sipil dan berpotensi membiarkan kejahatan terjadi tanpa pertanggungjawaban hukum.
Imparsial mendesak Presiden menggunakan Pasal 65 UU TNI sebagai dasar hukum agar kasus ini diproses di peradilan umum. Jika terdapat hambatan normatif, presiden juga diminta menerbitkan Perppu reformasi peradilan militer. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan keadilan bagi korban dan mencegah praktik impunitas.
Kesimpulan
Kasus Andrie Yunus menjadi momentum penting untuk menguji sejauh mana sistem hukum militer mampu menjawab tuntutan transparansi dan akuntabilitas di hadapan publik. Prinsip lex specialis tetap dapat dipertahankan, namun harus disertai dengan pengawasan yang kuat dan selaras dengan nilai-nilai demokrasi. Dengan demikian, keadilan bisa diwujudkan tanpa mengorbankan prinsip hukum yang adil dan merata.
