Kasus Amsal Christy Sitepu: Dugaan Korupsi dan Kritik terhadap Penegakan Hukum
Seorang videografer asal Sumatera Utara, Amsal Christy Sitepu, kini tengah menghadapi ancaman hukuman 2 tahun penjara atas dugaan korupsi dalam proyek pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo. Proyek ini menimbulkan kerugian negara sebesar Rp202 juta berdasarkan perhitungan jaksa. Meski begitu, kuasa hukum Amsal mempertanyakan kredibilitas perhitungan tersebut dan menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai serta dibayar tanpa ada keluhan dari para kepala desa.
Perkembangan Kasus
Kasus ini bermula ketika Amsal Christy Sitepu, yang merupakan Direktur CV Promiseland, menawarkan proyek pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo pada tahun anggaran 2020-2022. Melalui perusahaannya, CV Promiseland, Amsal mengajukan proposal ke 20 desa di empat kecamatan, yaitu Tiganderket, Tigabinanga, Tigapanah, dan Namanteran. Dalam proposal tersebut, biaya pembuatan video dipatok sekitar Rp30 juta per desa.
Proyek ini sudah berjalan dan selesai dilaksanakan. Namun, muncul masalah hukum karena diduga adanya mark-up dalam proposal yang diajukan. Hasil analisis auditor Inspektorat Kabupaten Karo menunjukkan bahwa biaya pembuatan video seharusnya hanya sekitar Rp24,1 juta per desa. Selisih nilai inilah yang menjadi dasar dugaan kerugian negara.
Sidang dan Tuntutan Jaksa
Dalam sidang di Pengadilan Negeri Medan, jaksa menuntut Amsal dengan pidana dua tahun penjara dan denda Rp50 juta. Jika denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan kurungan selama tiga bulan. Ia juga dituntut untuk mengembalikan kerugian negara sebesar Rp202 juta.
Dalam dakwaan, Amsal disebut menyusun proposal tidak benar atau melakukan mark-up sebagai dasar RAB, serta tidak melaksanakan pekerjaan sesuai anggaran dalam proyek video profil desa. Atas perbuatannya, ia didakwa melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Kritik dari Kuasa Hukum
Kuasa hukum Amsal, Willyam Raja Dev, mempertanyakan dasar JPU dalam menghitung kerugian negara. Menurutnya, perhitungan Rp200 juta ini berasal dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Karo atas permintaan jaksa. Namun, dalam sidang terungkap bahwa perhitungan itu melibatkan pihak Dinas Komunikasi dan Digital (Komdigi) Karo.
Willyam menyatakan bahwa orang Komdigi ini tidak pernah diperiksa di penyidikan dan tidak pernah dihadirkan di persidangan. Selain itu, ia juga menyoroti adanya ketidaksesuaian antara dokumen dan fakta persidangan terkait proses klarifikasi.
Menurut Willyam, sejumlah kades yang dihadirkan menjadi saksi mengaku tidak pernah diperiksa oleh Inspektorat. Bahkan, sebagian kepala desa mempertanyakan mengapa proyek tersebut menjadi perkara hukum. “Kades pun ada yang bingung, kenapa ini jadi masalah. Pekerjaan sudah selesai, sudah dibayar,” ujar Willyam menirukan pernyataan salah satu kepala desa.
Respons DPR RI
Menyikapi kasus hukum yang menimpa Amsal, Komisi III DPR RI dijadwalkan akan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Ketua Komisi III DPR Habiburrokhman menyebut bahwa pekerjaan videografi merupakan sektor kreatif yang tidak memiliki standar harga baku, sehingga penilaiannya bisa bersifat subjektif.
Menurutnya, pendekatan penegakan hukum seharusnya tidak hanya formal, tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif. “RDPU ini digelar untuk menyikapi banyaknya desakan masyarakat yang menganggap kasus ini diwarnai ketidakadilan,” terang Habiburrokhman.
Habiburrokhman menilai kasus ini berkaitan dengan jasa kreatif yang tidak memiliki standar harga baku. Menurut dia, penilaian terhadap pekerjaan videografi cenderung subjektif, sehingga penegakan hukum perlu mengedepankan keadilan substantif. “Prioritas pemberantasan korupsi seharusnya adalah maksimalisasi pengemblian kerugian keuangan negara pada kasus-kasus kakap,” jelasnya.
