Infomalangraya.com.CO.ID, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengambil langkah tegas terhadap dua perusahaan teknologi besar, yaitu Meta dan Google. Pemanggilan tersebut dilakukan sebagai respons atas ketidakpatuhan mereka terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pelindungan Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) serta aturan turunannya.
Meutya menyatakan bahwa kedua raksasa teknologi ini melanggar ketentuan dari Peraturan Menteri Komdigi Nomor 9 Tahun 2026, yang merupakan aturan pelaksana dari PP Tunas. “Kepada keduanya, pemerintah hari ini mengirimkan surat pemanggilan sebagai bagian dari penerapan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya dalam pernyataan yang diterima pada Senin (30/3/2026) malam.
Pemanggilan ini dilakukan setelah PP Tunas mulai berlaku selama dua hari sejak Sabtu (28/3/2026). Meta, yang menjadi induk dari platform digital seperti Threads, Facebook, dan Instagram, serta Google, yang menjadi induk dari YouTube, belum memenuhi kewajibannya untuk membatasi akses anak ke layanan mereka.
Menurut Peraturan Menteri Komdigi Nomor 9 Tahun 2026, platform-platform digital tersebut dikategorikan sebagai platform berisiko tinggi dan wajib membatasi akses anak ke layanannya. Namun, hingga aturan itu berlaku, seluruh platform tersebut belum juga menunaikan kewajibannya tersebut.
Selain memanggil Meta dan Google, Meutya juga menyampaikan surat peringatan kepada TikTok dan Roblox. Kedua platform ini dikategorikan sebagai platform yang kooperatif sebagian. Dalam surat peringatan tersebut, pemerintah menekankan agar TikTok dan Roblox segera memenuhi komitmennya untuk membatasi akses layanan mereka kepada anak-anak sesuai aturan yang ada di Indonesia.
“Jika selanjutnya kedua platform ini (TikTok dan Roblox) belum juga menunjukkan kepatuhan secara penuh, maka pemerintah akan menyesuaikan untuk juga melakukan surat panggilan kepada kedua platform tersebut,” kata Meutya.
Meutya mengungkapkan bahwa ia tidak terkejut menemukan adanya entitas bisnis yang tidak patuh terhadap PP Tunas karena sejak awal mereka sudah menolak regulasi tersebut. Sejauh ini, hanya platform X dan Bigo Live yang sepenuhnya patuh terhadap regulasi tersebut.
Dalam pernyataannya, Menkomdigi menegaskan bahwa Indonesia menghargai platform digital yang mengikuti perundang-undangan untuk memastikan perlindungan optimal bagi anak-anak. “Indonesia, kami akan fokus untuk bekerja sama dengan platform yang memiliki iktikad untuk menghormati Indonesia dan tidak hanya sebagai pasar digital tapi juga komitmen terhadap perundangan dan produk hukum di Indonesia dalam rangka melakukan pelindungan anak,” tegas Meutya.
Sebelumnya, pemerintah telah resmi memberlakukan PP Tunas pada 28 Maret 2026. Aturan ini bertujuan untuk membatasi akses anak terhadap platform-platform digital berisiko tinggi. Awalnya, aturan ini berlaku untuk delapan platform digital, yaitu YouTube, TikTok, Facebook, Threads, Instagram, X, Bigo Live, dan Roblox.
Dalam Peraturan Menteri Komdigi Nomor 9 Tahun 2026, disebutkan beberapa sanksi yang berlaku bagi platform yang tidak mematuhi aturan. Sanksi-sanksi tersebut antara lain pemberian surat teguran, penghentian akses sementara, hingga pemutusan akses.
