Stunting di Kabupaten Banjar Masih Menjadi Tantangan Besar
Kabupaten Banjar, yang terletak di Kalimantan Selatan, kembali menjadi perhatian terkait tingginya angka stunting atau gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Gizi Terintegrasi (Sigizi) Kalsel, wilayah ini memiliki angka stunting tertinggi dibanding kabupaten/kota lainnya.
Wakil Ketua Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (TP3S) Banjar, Nashrullah Shadiq, mengungkapkan bahwa prevalensi stunting di kabupaten ini mencapai sekitar 26,85 persen. Angka ini masih lebih tinggi dibanding daerah lain di provinsi tersebut.
“Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi kami semua,” ujarnya. Ia menjelaskan bahwa tingginya angka stunting tidak lepas dari beberapa faktor, salah satunya adalah partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan kesehatan dasar seperti posyandu yang masih rendah.
Saat ini, cakupan penimbangan bayi di posyandu baru sekitar 77 persen. “Bisa saja bayi yang tidak datang ke posyandu kondisinya baik. Namun karena tidak ditimbang, data akhirnya terlihat lebih tinggi. Ini yang menjadi bias dalam pengukuran,” jelasnya.
Untuk mengatasi hal ini, pemerintah kabupaten berencana meningkatkan partisipasi masyarakat melalui konsolidasi hingga tingkat desa dan rukun tetangga (RT). TP3S Banjar akan melibatkan aparat desa hingga RT untuk mengajak masyarakat lebih aktif mengunjungi posyandu.
Selain itu, optimalisasi Tim Pendamping Keluarga (TPK) juga menjadi fokus utama. Saat ini, cakupan pendampingan keluarga hanya sekitar 67 persen, sehingga banyak keluarga belum mendapatkan edukasi mengenai pola asuh dan pemenuhan gizi.
Di sisi lain, beberapa layanan intervensi gizi dinilai belum maksimal. Misalnya pemberian makanan tambahan (PMT), tablet tambah darah bagi ibu hamil, serta pemenuhan gizi bagi balita. “Cakupan program-program ini harus kita dorong agar minimal bisa mencapai di atas 90 persen,” ujarnya.
Dari segi sebaran wilayah, tiga daerah dengan kasus stunting tertinggi berada di wilayah kerja Puskesmas Paramasan, Aluh-Aluh, dan Sungai Tabuk. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah daerah sedang menyiapkan data spasial stunting. Melalui pemetaan ini, wilayah dengan kategori risiko tinggi akan dianalisis lebih detail, termasuk kondisi lingkungan seperti sanitasi dan akses air bersih.
“Dengan data spasial kita bisa mengetahui daerah mana yang masuk kategori merah, sehingga intervensinya bisa lebih tepat sasaran,” kata Nashrullah.
Upaya Penanganan Stunting oleh Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan
Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan tetap menjadikan penanganan stunting sebagai prioritas utama. Meski ada efisiensi anggaran, program penurunan stunting tetap menjadi prioritas dan mendapat dukungan anggaran.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas), Rahmadi, menyatakan bahwa pada 2026 akan ada tambahan alokasi anggaran secara khusus. Salah satunya melalui program Pemberian Pangan Keperluan Medis Khusus (PKMK).
Dinkes Kalsel juga menggiatkan sinergi lintas sektor dalam menjalankan program-program prioritas. “Dinas kesehatan provinsi akan terus berupaya secara optimal bersinergi dengan lintas sektor terkait dalam melaksanakan program-program prioritas yang memiliki daya ungkit besar terhadap penurunan stunting,” jelasnya.
