Kekhawatiran Eropa terhadap Komitmen AS dan Pemikiran Alternatif
Sejumlah negara di Eropa Utara dan Baltik mulai mempertimbangkan skenario cadangan dalam menghadapi kemungkinan melemahnya komitmen Amerika Serikat terhadap NATO. Hal ini muncul akibat ketidakpastian kebijakan luar negeri Washington di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump. Dengan situasi tersebut, muncul gagasan membentuk sistem pertahanan alternatif yang dipimpin oleh Inggris Raya.
Konsep ini dikenal sebagai “Plan B”, yaitu kerangka keamanan baru untuk melindungi Eropa dari ancaman Rusia jika NATO dianggap tidak lagi mampu menjamin keamanan kolektif. Pasal 5 NATO menyatakan bahwa serangan terhadap satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota, sehingga semua sekutu wajib memberikan bantuan militer. Namun, kekhawatiran terhadap komitmen AS membuat negara-negara Nordik dan Baltik mencari opsi lain.
Kekuatan Inggris dalam “Plan B”
Laporan yang diterbitkan oleh EurAsian Times pada 28 Mei 2026 menyebutkan bahwa elite strategis di sepuluh negara Nordik dan Baltik menilai bahwa Inggris masih memiliki kapasitas penting. Meski kekuatan Inggris tidak sebesar era imperium abad ke-19, London tetap memiliki keunggulan strategis melalui senjata nuklir, kursi tetap di Dewan Keamanan PBB, jaringan intelijen global, serta posisi kuat dalam pengembangan Artificial Intelligence (AI).
“Plan B” pada dasarnya muncul dari kekhawatiran terhadap melemahnya dukungan Amerika Serikat terhadap Pasal 5 NATO. Perdebatan mengenai skenario alternatif sebenarnya sudah berlangsung secara diam-diam di kalangan pembuat kebijakan Eropa dalam beberapa tahun terakhir. Namun, invasi Rusia ke Ukraina membuat diskusi itu semakin terbuka dan mendesak.
Konsep “Nordic Plus” dan Peran Negara-Negara Skandinavia
Konsep “Plan B” mulai mendapatkan bentuk yang lebih jelas pada 2025 ketika dua peneliti Finnish Institute of International Affairs (FIIA), Matti Pesu dan Tomas Wallenius, menerbitkan kajian tentang perlunya arsitektur keamanan baru di Eropa Utara. Mereka menyebut konsep itu sebagai “Nordic Plus”. Dalam kajian tersebut, Pesu dan Wallenius menilai Finlandia kemungkinan besar akan semakin bergantung pada Swedia, Norwegia, Inggris Raya, dan bahkan Prancis untuk menghadapi ancaman Rusia.
Menurut mereka, negara-negara Skandinavia memiliki peran penting dalam jalur logistik dan pasokan militer apabila perang terjadi di kawasan utara Eropa. “Negara-negara ini berpotensi menyediakan kemampuan militer yang signifikan,” tulis Pesu dan Wallenius. Keduanya menjelaskan bahwa negara-negara Nordik bersama-sama memiliki sekitar 200 jet tempur modern. Selain itu, Norwegia dan Swedia yang relatif makmur diperkirakan mampu meningkatkan belanja militernya dalam beberapa tahun ke depan.
Peran Inggris dan Prancis dalam “Plan B”
Inggris Raya dipandang sebagai elemen utama dalam rancangan tersebut. Pesu dan Wallenius menyebut London sebagai “penyedia keamanan serius yang memiliki kepentingan nyata terhadap keamanan Eropa Utara”. “Inggris berpotensi menawarkan spektrum dukungan militer yang luas di darat, laut, dan udara, termasuk kemampuan khusus seperti intelijen, pengintaian, dan pengawasan,” tulis mereka. Selain Inggris, Prancis juga dianggap memiliki posisi strategis karena kekuatan nuklirnya. Menurut kedua peneliti Finlandia itu, bukan tidak mungkin wilayah udara Finlandia di masa depan akan menjadi lokasi latihan jet tempur Prancis yang mampu membawa senjata nuklir.
Struktur Militer Alternatif: Joint Expeditionary Force (JEF)
Majalah ternama Inggris, The Economist, turut memperkuat wacana tersebut. Dalam laporan terbarunya, media itu menilai “Plan B” tidak cukup hanya dengan membeli lebih banyak senjata, melainkan harus disertai pembentukan struktur komando militer baru yang benar-benar dapat digunakan untuk berperang. Dalam konteks itu, The Economist menilai struktur paling realistis adalah Joint Expeditionary Force (JEF), yakni koalisi militer reaksi cepat yang dipimpin Inggris.
Markas komando JEF berada di dekat London dan saat ini beranggotakan Inggris, Denmark, Estonia, Finlandia, Islandia, Latvia, Lithuania, Belanda, Swedia, dan Norwegia. JEF sendiri dibentuk pada 2014 sebagai pelengkap NATO. Berbeda dengan NATO yang membutuhkan konsensus seluruh anggota sebelum mengambil tindakan, JEF dapat bergerak tanpa harus menunggu persetujuan semua negara sekutu. Mekanisme itu dianggap lebih fleksibel untuk merespons krisis mendadak di kawasan Arktik, Atlantik Utara, dan Laut Baltik.
Tantangan dan Kendala dalam “Plan B”
Meskipun dinilai lebih lincah, “Plan B” berbasis JEF tetap menghadapi banyak kendala. Salah satunya adalah keterbatasan kekuatan tempur untuk perang konvensional berskala besar. Koalisi ini dinilai belum memiliki cukup tank, logistik, maupun jumlah pasukan untuk menghadapi perang berkepanjangan melawan negara besar seperti Rusia. Selain itu, JEF juga dianggap terlalu berfokus pada kawasan Eropa Utara dan Baltik, sehingga kemampuannya untuk menangani konflik di kawasan lain Eropa masih dipertanyakan.
Yang paling krusial, koalisi ini belum melibatkan kekuatan besar Eropa seperti Jerman, Polandia, dan Prancis secara penuh. Di sisi lain, kapasitas Inggris sendiri untuk memimpin pertahanan Eropa mulai diragukan. Dalam laporan Komite Pertahanan Parlemen Inggris pada November tahun lalu, disebutkan bahwa Inggris “masih jauh” dari kondisi ideal untuk mempertahankan diri maupun melindungi sekutunya di tengah meningkatnya ancaman keamanan di Eropa.
Faktor Amerika Serikat dan Kemungkinan “Plan C”
Faktor Amerika Serikat tetap menjadi persoalan paling menentukan. Bahkan Pesu dan Wallenius mengakui bahwa tanpa kepemimpinan Washington, Eropa akan kesulitan mengoordinasikan sistem keamanannya sendiri. Mereka mengingatkan sejarah tahun 1920-an ketika Amerika Serikat menjauh dari urusan Eropa, sementara Inggris dan Prancis gagal mencegah munculnya kekuatan revisionis karena lemahnya ekonomi dan militer mereka.
Menariknya, kedua peneliti Finlandia tersebut bahkan mulai membahas kemungkinan “Plan C” apabila dukungan sekutu terhadap keamanan Finlandia semakin sulit dipertahankan. Dalam skenario itu, Finlandia disebut dapat mempertimbangkan pendekatan baru terhadap Rusia. “Jika mempertahankan dukungan sekutu bagi keamanan Finlandia semakin sulit, maka bukan tidak mungkin Finlandia akan mengeksplorasi kemungkinan Plan C berbasis pendekatan kembali dengan Rusia,” tulis Pesu dan Wallenius.
Pernyataan itu memperlihatkan bagaimana perubahan lanskap geopolitik Eropa mulai memunculkan kecemasan mendalam, bahkan di negara-negara yang baru bergabung dengan NATO seperti Finlandia pada 2023 lalu. Di tengah ketidakpastian komitmen Amerika Serikat dan ancaman Rusia yang terus membayangi, Eropa kini tampak mulai mempersiapkan masa depan keamanan yang lebih mandiri, meski jalannya masih penuh tanda tanya.
