Kenaikan Ketegangan di Timur Tengah Akibat Tekanan AS terhadap Oman
Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah kembali memanas setelah pemerintahan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dilaporkan meningkatkan tekanan terhadap Oman. Hal ini terkait dengan hubungan dekat negara tersebut dengan Iran, yang dinilai oleh Washington sebagai ancaman terhadap kepentingan AS di kawasan.
Posisi Netral Oman Dianggap Tidak Sesuai
Oman dikenal sebagai salah satu negara Teluk yang memilih jalur diplomasi untuk menjaga hubungan dengan Iran. Namun, di tengah memanasnya konflik AS-Iran, sikap netral Muscat justru mulai dipandang sebagai masalah oleh Washington. Menurut laporan dari The Wall Street Journal, AS bahkan mendesak Oman untuk memutus hubungan diplomatik dengan Iran, sebuah langkah yang menandai perubahan sikap Washington terhadap sekutu lamanya di kawasan.
Di saat yang sama, hubungan Oman dengan sejumlah negara Teluk juga menjadi sorotan. Uni Emirat Arab (UEA) dan Arab Saudi disebut semakin tidak nyaman dengan sikap Muscat yang dinilai terlalu lunak terhadap Teheran. Situasi ini memicu kekhawatiran baru mengenai stabilitas kawasan, terutama karena Selat Hormuz yang berada di antara Oman dan Iran merupakan salah satu jalur distribusi minyak paling strategis di dunia.
Ancaman Sanksi dan Serangan Militer
Tekanan terhadap Oman disebut meningkat dalam beberapa hari terakhir. Pemerintahan Trump dikabarkan mempertimbangkan sanksi bahkan ancaman militer setelah muncul penilaian intelijen bahwa Muscat berencana bergabung dengan Iran dalam mengenakan pungutan terhadap kapal yang melintasi Selat Hormuz.
Menteri Informasi Oman, Abdulla Al-Harrasi, tidak memberikan komentar langsung mengenai tekanan agar negaranya memutus hubungan dengan Iran. Meski demikian, ia menegaskan posisi resmi pemerintah Oman: “Oman siap bekerja sama dengan Amerika Serikat dan seluruh mitra yang bertanggung jawab untuk mempromosikan stabilitas, mencegah gangguan, dan melindungi kepentingan strategis bersama kita.”
Gedung Putih merujuk pada pernyataan Trump dalam rapat kabinet pekan lalu ketika diminta menjelaskan sikap AS terhadap Oman. Dalam kesempatan itu, Trump menyatakan kemungkinan memerintahkan serangan udara terhadap Oman apabila negara tersebut mendukung rencana Iran memungut biaya dari kapal-kapal yang melintas di Selat Hormuz.
Ancaman serupa juga datang dari Menteri Keuangan AS Scott Bessent yang memperingatkan Oman melalui media sosial mengenai kemungkinan sanksi ekonomi. Namun sehari setelahnya, Bessent mengatakan Duta Besar Oman untuk Washington, Talal Alrahbi, telah memberikan penjelasan bahwa Oman “tidak memiliki rencana untuk mengenakan pungutan.”
Oman Terkejut Hadapi Tekanan dari Washington
Menurut sejumlah pejabat Arab, pemerintah Oman cukup terkejut dengan munculnya sikap yang dianggap semakin keras dari Washington. Muscat kini disebut tengah mencari berbagai cara untuk meredakan ketegangan tersebut, termasuk mempertimbangkan kampanye hubungan masyarakat guna menunjukkan kontribusi Oman dalam menjaga keamanan pelayaran internasional.
Oman juga diketahui bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membantu memastikan kapal pengangkut bahan baku pupuk dapat melintasi kawasan secara aman demi mendukung negara-negara Afrika yang menghadapi krisis pangan. Sejak konflik berlangsung, Oman disebut turut membantu berbagai kapal, termasuk kapal Amerika Serikat, melalui layanan navigasi, operasi pencarian dan penyelamatan, hingga bantuan medis bagi awak kapal.
Al-Harrasi menegaskan negaranya tetap berkomitmen menjaga kelancaran perdagangan dan distribusi energi global. “Setiap ancaman terhadap kebebasan navigasi di perairan ini akan merugikan kepentingan seluruh komunitas internasional, termasuk Amerika Serikat,” ujarnya.
Hubungan dengan Iran Menimbulkan Ketidakpuasan
Hubungan dekat Oman dengan Iran juga memunculkan ketidakpuasan di kalangan negara-negara Teluk lainnya. Muscat diketahui tidak secara terbuka mengecam Iran setelah berbagai insiden serangan terhadap lalu lintas kapal maupun serangan rudal dan drone di kawasan.
Seorang sumber yang mengetahui persoalan tersebut menyebut sikap itu merupakan bagian dari tradisi diplomasi Oman yang selama ini mengutamakan netralitas. Ketika perang pecah, Menteri Luar Negeri Oman Badr Albusaidi bahkan sempat menyatakan bahwa konflik tersebut melemahkan kawasan dan memberi sinyal perlunya negara-negara Teluk meninjau kembali hubungan keamanan mereka dengan Amerika Serikat.
Pada Mei lalu, Oman menjadi satu-satunya negara di kawasan Teluk Persia yang menolak menandatangani pernyataan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dipimpin Uni Emirat Arab untuk mengecam langkah Iran terkait pungutan di Selat Hormuz.
Peran Oman sebagai Mediator Kini Terancam
Selama puluhan tahun, Oman dikenal sebagai salah satu mediator paling penting di Timur Tengah. Negara itu pernah menjadi tuan rumah perundingan yang membantu mengakhiri perang Iran-Irak pada dekade 1980-an. Muscat juga berperan dalam komunikasi rahasia antara Iran dan pemerintahan Presiden Barack Obama yang akhirnya melahirkan kesepakatan nuklir tahun 2015.
Belakangan, Oman kembali dipercaya menjadi mediator dalam dua putaran perundingan nuklir antara Teheran dan Washington sebelum proses tersebut terganggu oleh serangan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran. Namun menurut sejumlah pejabat AS, tingkat kepercayaan pemerintahan Trump terhadap Muscat mulai menurun menjelang gelombang pertama serangan udara AS-Israel.
