Delegasi Iran Tiba di Islamabad untuk Perundingan Damai dengan AS
Media pemerintah Iran melaporkan bahwa delegasi Iran telah tiba di Islamabad menjelang perundingan damai dengan Amerika Serikat. Perundingan ini dijadwalkan berlangsung pada hari Sabtu (11/04). Delegasi tersebut dipimpin oleh Ketua Parlemen Iran, Mohammad-Bagher Ghalibaf. Ia didampingi oleh Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi; Sekretaris Dewan Pertahanan, Ali Akbar Ahmadian; Gubernur Bank Sentral, Abdolnaser Hemmati; serta sejumlah anggota parlemen Iran.
Delegasi ini akan menghadapi Wakil Presiden AS, JD Vance, yang sedang dalam perjalanan ke Islamabad untuk mewakili AS dalam perundingan tersebut. Vance akan ditemani oleh utusan khusus Steve Witkoff serta menantu sekaligus penasihat Presiden Donald Trump, Jared Kushner.
Trump menyatakan bahwa AS telah menerima proposal 10 butir dari Iran yang ia sebut sebagai “dasar yang dapat dijalankan untuk bernegosiasi”. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, juga menyebutkan adanya proposal 15 butir. Namun, apakah kedua belah pihak akan bisa mencapai kesepakatan masih menjadi pertanyaan besar.
Isu-isu Kritis yang Bisa Menggagalkan Perundingan
Salah satu isu kritis yang berpotensi menggagalkan perundingan adalah serangan Israel terhadap sekutu Iran di Lebanon, yaitu kelompok Hizbullah. Serangan ini dapat mengganggu proses negosiasi bahkan sebelum dimulai. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menulis di X bahwa “kelanjutan tindakan-tindakan ini akan membuat perundingan menjadi tanpa makna.” Ia menegaskan bahwa “jari-jari kami tetap berada di pelatuk. Iran tidak akan pernah meninggalkan saudara-saudari Lebanon kami.”
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan bahwa tidak ada “gencatan senjata” jika menyangkut Hizbullah. Meskipun begitu, peringatan Israel kepada warga pinggiran selatan Beirut untuk mengungsi sejauh ini belum menghasilkan tindakan lebih lanjut.
Selain itu, isu lain yang bisa memicu ketegangan adalah jalur pelayaran krusial Selat Hormuz. Trump mengatakan bahwa Iran “melakukan pekerjaan yang sangat buruk” dalam mengizinkan kapal-kapal melintas di selat tersebut. Saat ini, masih banyak kapal dan sekitar 20.000 pelaut terjebak di perairan Teluk. Iran mengklaim bahwa Selat Hormuz adalah perairan kedaulatan mereka dan akan merilis regulasi baru untuk mengatur kapal mana yang boleh melintas.
Persoalan Nuklir yang Paling Rumit
Topik nuklir bisa dibilang menjadi sumber perselisihan terbesar antara AS dan Iran. Trump mengatakan bahwa ia meluncurkan Operation Epic Fury untuk memastikan Iran “tidak akan pernah memiliki senjata nuklir.” Iran menegaskan bahwa mereka tidak pernah berusaha membangun bom, klaim yang dipandang skeptis oleh sebagian besar negara Barat. Sebagai penandatangan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir, Iran menekankan bahwa mereka memiliki hak untuk memperkaya uranium untuk tujuan sipil.
Proposal 10 butir dari Iran, yang disebut Trump sebagai “dasar yang dapat diterapkan untuk bernegosiasi”, mencakup tuntutan pengakuan internasional atas hak pengayaan uranium. Sementara itu, rencana 15 poin yang digagas Trump dilaporkan menuntut agar Iran “mengakhiri seluruh pengayaan uranium di wilayah Iran.”
Pengaruh Sekutu-sekutu Iran di Timur Tengah
Jaringan sekutu dan proksi regional Iran—seperti Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, Hamas di Gaza, dan beragam milisi di Irak—telah memberikan Teheran pengaruh di Timur Tengah. Hal ini memungkinkan Iran menjalankan apa yang sering disebut sebagai “pertahanan ke depan” dalam perselisihan panjangnya dengan Israel dan Amerika Serikat.
Namun, sejak dimulainya serangan Gaza pada Oktober 2023, jaringan yang disebut Iran sebagai “Poros Perlawanan” terus-menerus digempur. Meski ekonomi Iran tertekan, banyak warga Iran ingin melihat pemerintah mereka mengurangi pengeluaran untuk sekutu-sekutu di luar negeri dan lebih banyak membelanjakan dana untuk kepentingan domestik warga. Namun, sampai saat ini hanya ada sedikit tanda bahwa Iran siap melepaskan para sekutunya.
Permintaan Pencairan Aset yang Dibekukan
Iran telah dikenai rentetan sanksi internasional yang melumpuhkan selama puluhan tahun. Iran menuntut AS dan berbagai negara mencabut sanksi sebagai bagian dari kesepakatan damai. Pada Jumat (10/04), Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Qalibaf, mengatakan bahwa sekitar US$120 miliar aset Iran yang dibekukan harus dicairkan sebelum perundingan dimulai. Menurutnya, ini adalah salah satu dari dua langkah yang telah disepakati sebelumnya (yang lainnya adalah gencatan senjata di Lebanon).
Namun, pernyataan pada 7 April dari Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, yang mengumumkan gencatan senjata dua minggu tidak menyebutkan apa pun mengenai pencairan aset yang dibekukan. Tidak jelas kesepakatan apa yang dirujuk oleh Qalibaf. Apakah pemerintahan Trump bersedia membuat konsesi sebesar itu? Langkah tersebut masih harus dilihat.
