Gugatan terhadap Pasal KUHP Baru yang Dianggap Mengancam Kebebasan Berbicara
Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen, mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait tiga pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Gugatan ini dilakukan karena ketiga pasal tersebut dinilai membahayakan kebebasan berbicara dan hak asasi manusia. Ketiga pasal tersebut adalah Pasal 246, Pasal 263, dan Pasal 264.
Isi dari Pasal-Pasal yang Digugat
Pasal 246 mengatur tentang tindak pidana penghasutan di muka umum. Dalam pasal ini, setiap orang yang dengan lisan atau tulisan menghasut orang untuk melakukan tindak pidana atau melawan penguasa umum dengan kekerasan dapat dipidana dengan hukuman penjara maksimal 4 tahun atau denda kategori V.
Pasal 263 menyebutkan bahwa setiap orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita bohong yang diketahuinya dan mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat dapat dipidana dengan hukuman penjara maksimal 6 tahun atau denda kategori V. Sementara itu, jika berita tersebut hanya diduga bohong namun dapat menyebabkan kerusuhan, maka hukumannya adalah penjara maksimal 4 tahun atau denda kategori IV.
Pasal 264 mengatur tentang penyebaran berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau tidak lengkap, yang diketahui atau diduga dapat menyebabkan kerusuhan di masyarakat. Pelaku akan dipidana dengan hukuman penjara maksimal 2 tahun atau denda kategori III.
Delpedro mengajukan gugatan ini bersama Muzaffar Salim, yang juga menjadi terdakwa dalam kasus dugaan penghasutan di media sosial terkait aksi demonstrasi Agustus 2025. Menurut Delpedro, pasal-pasal tersebut selama demonstrasi Agustus lalu telah menjerat banyak orang, termasuk dirinya sendiri.
“Jadi pasal ini adalah pasal yang menjerat kami. Pasal ini juga yang menjerat hampir dari banyak tahanan politik lain berkaitan dengan demonstrasi Agustus,” ujar Delpedro setelah mengajukan permohonan di MK, Jakarta, Kamis (5/3).
Menurutnya, gugatan ini merupakan upaya untuk menyelamatkan demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Ia menyebutkan bahwa ketentuan yang diuji ini merupakan pasal karet yang sebelumnya telah dibatalkan, tetapi masih diadopsi dalam KUHP baru.
“Ini bagian dari ikhtiar untuk dapat menyelamatkan demokrasi dan Hak Asasi Manusia di tengah pasal karet tersebut yang sebenarnya telah dibatalkan sebelumnya. Tapi di dalam rumusan KUHP baru masih diadopsi, sekaligus juga masih digunakan dalam mempidana rakyat-rakyat, mahasiswa yang berbicara kritis di dalam ruang publik,” tambah Delpedro.
Penjelasan dari Kuasa Hukum
Salah satu kuasa hukum, Fahrul, menjelaskan bahwa Pasal 263 dan Pasal 264 telah diputuskan oleh MK melalui putusan Nomor 78/PUU-XXI/2023 bahwa kedua pasal tersebut ambigu.
“Pasal mengenai berita bohong itu juga sudah diputuskan oleh MK, di mana tidak bisa ditafsirkan mengenai berita bohong itu adalah bentuk ambiguitas sebenarnya. Jadi tidak bisa kita menetapkan kebenaran itu terhadap satu perspektif,” kata Fahrul.
Fahrul juga menyebutkan bahwa Pasal 246 sebenarnya telah diputuskan oleh MK melalui Putusan Nomor 7/PUU-VII/2009 sebagai delik materiil. Artinya tindak pidana tersebut tidak selesai hanya di perbuatan, melainkan mengacu pada akibat dari perbuatan.
“Nah, selain itu mengenai pasal penghasutan sendiri itu juga sudah pernah diputuskan oleh MK, itu adalah delik materiil sebenarnya, harus ada dampak akibatnya. Namun saat ini juga dikenakan terhadap Delpedro gitu, mengenai pasal penghasutan tersebut,” jelas Fahrul.
