Upaya Penyelesaian Konflik Sosial di Distrik Kapiraya
Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa bersama Wakil Gubernur Deinas Geley menggelar pertemuan khusus untuk membahas penyelesaian konflik sosial yang terjadi di Distrik Kapiraya. Pertemuan ini dihadiri oleh Bupati Deiyai Melkianus Mote, Bupati Dogiyai Yudas Tebai, dan Bupati Mimika Johannes Rettob yang hadir melalui Zoom.
Pertemuan tersebut dipimpin oleh Penjabat Sekda Provinsi Papua Tengah, dr Silwanus Soemoele, dan berlangsung di Kantor Gubernur Papua Tengah di Kawasan Bandara Lama Nabire, Jalan Sisingamangaraja, Distrik Nabire pada Jumat (20/2/2026) malam. Dalam pertemuan ini, Gubernur Meki Fritz Nawipa memerintahkan tiga kepala daerah untuk membentuk tim harmonisasi guna meredam konflik antarsuku di Distrik Kapiraya.
Langkah Konsolidasi dan Koordinasi
Menurut pernyataan Gubernur, tiga bupati harus segera mengirimkan tim mereka ke Timika pada hari Senin (23/2/2026). Setelah itu, tim akan langsung menuju Distrik Kapiraya untuk melakukan pemeriksaan lokasi secara langsung. Ia menegaskan bahwa langkah-langkah ini penting agar masyarakat dapat melihat komitmen dan sinergi antar pimpinan daerah dalam menangani masalah konflik.
Selain itu, Gubernur juga meminta Bupati Mimika, Johannes Rettob untuk segera melayangkan undangan resmi agar tim dari Deiyai dan Dogiyai dapat bertemu di Kota Timika. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari koordinasi lanjutan yang akan difasilitasi oleh Pemkab Mimika.
Peran Tim Harmonisasi
Setelah pertemuan di Timika, semua pejabat terkait dan tim harmonisasi gabungan akan segera bertolak ke Distrik Kapiraya pada Selasa (24/2/2026). Mereka akan bertatap muka langsung dengan masyarakat kedua belah pihak yang sedang berselisih. Transportasi laut dan udara sudah disiapkan, termasuk surat akses penerbangan khusus yang akan diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
Gubernur menekankan bahwa penyelesaian konflik tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Ia menegaskan bahwa akar masalah harus dibongkar dari sumbernya, yaitu penetapan tapal batas adat. Ini akan menjadi dasar rekonsiliasi yang sesungguhnya.
Partisipasi Tokoh Lokal
Meki Fritz Nawipa memberikan instruksi khusus mengenai siapa yang boleh terlibat dalam proses mediasi. Hanya tokoh-tokoh asli yang memiliki hubungan langsung dengan wilayah Kapiraya yang harus dilibatkan. Masyarakat dari luar wilayah tersebut diminta menjaga jarak dan tetap netral. Ia menegaskan, “Jangan libatkan orang yang bukan asli Kapiraya. Tidak boleh ada orang baru masuk, karena dia tidak tahu tapal batas.”
Pemerintah dan tim harmonisasi hanya bertindak sebagai mediator. Keputusan terkait batas wilayah adat dan hak ulayat sepenuhnya di tangan masyarakat setempat melalui musyawarah.
Apresiasi kepada Kabupaten Terkait
Gubernur menyampaikan apresiasi tinggi kepada tiga kabupaten yang telah sigap membentuk tim harmonisasi. Baginya, ini adalah sinyal awal positif menuju penyelesaian konflik berlarut-larut. Sebuah harapan damai untuk Distrik Kapiraya yang kini menanti kejelasan batas dan kebersamaan.
Akar Masalah Konflik
Konflik sosial di Distrik Kapiraya dipicu oleh perebutan hak ulayat (tapal batas adat) yang diperparah dengan aktivitas pertambangan emas ilegal di wilayah tersebut. Akhirnya, bentrok antara kelompok masyarakat suku Kamoro dan suku Mee tak bisa dihindarkan lagi.
Bentrok ini menimbulkan dampak yang serius, seperti jatuhnya korban jiwa, pembakaran rumah warga dan fasilitas umum, serta krisis pangan dan obat-obatan. Akses ke wilayah tersebut juga terhambat, bahkan pasokan logistik melalui pesawat perintis sempat terhenti, menciptakan situasi bencana kemanusiaan.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah beserta kabupaten terkait (Mimika, Deiyai, Dogiyai) terus berupaya melakukan mediasi dan menyelesaikan konflik melalui pendekatan adat.
