Penggugat Menyatakan Pasal 106 UU LLAJ Tidak Efektif Melindungi Keselamatan Pengemudi
Seorang warga bernama Muhammad Reihan Alfariziq mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Gugatan ini dilakukan karena ia merasa dirugikan secara langsung akibat norma yang dianggap tidak tegas dalam melarang aktivitas merokok saat berkendara.
Reihan menyampaikan bahwa dalam perkara nomor 8/PUU-XXIV/2026, ia mempersoalkan ketidaktegasan UU LLAJ dalam mengatur larangan merokok saat berkendara. Ia menilai hal ini membahayakan konsentrasi pengemudi dan menimbulkan risiko keselamatan bagi pengguna jalan lainnya.
Dalam berkas gugatannya, Reihan menjelaskan pengalaman pribadinya yang nyaris berujung pada kematian. Pada 23 Maret 2025, ia mengalami kecelakaan yang disebabkan oleh puntung rokok dari pengemudi mobil pribadi. Puntung rokok tersebut mengenai Reihan yang sedang mengendarai motor, sehingga membuatnya kehilangan fokus.
“Pemohon ditabrak dari belakang oleh sebuah truk colt diesel yang nyaris melindas. Yang jika terjadi akan mengakibatkan akibat fatal atau kehilangan nyawa,” ujarnya dalam berkas gugatannya.
Kejadian tersebut juga membuat dua pengendara yang menyebabkan insiden tersebut kabur dari lokasi kejadian. Reihan mengaku dalam kondisi gemetaran dan syok setelah kejadian tersebut. Meskipun begitu, ia tetap berusaha menjaga keselamatan diri agar tidak tertabrak lagi.
Reihan menuturkan bahwa kerugian yang dialaminya bersifat spesifik, aktual, potensial, dan risiko serupa dapat terus terjadi kepada siapa pun jika norma tersebut tidak diperbaiki. Ia menilai bahwa norma Pasal 106 UU LLAJ tidak cukup untuk melindungi hak konstitusional Pemohon maupun publik atas keselamatan dan kesehatan.
Pasal 106 UU LLAJ ini mengatur sejumlah hal yang wajib dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor saat berkendara di jalan. Namun, pasal tersebut belum secara spesifik mengatur larangan pengemudi untuk tidak merokok selama berkendara.
Dalam petitumnya, Reihan meminta Mahkamah Konstitusi:
* Menyatakan bahwa Pasal 106 UU LLAJ bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena norma tersebut tidak memberikan perlindungan efektif terhadap keselamatan dan kesehatan pengendara maupun masyarakat umum.
* Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya agar menjadi pedoman hukum bagi perlindungan hak konstitusional warga negara.
* Memohon apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono), dengan mempertimbangkan risiko serius yang dialami Pemohon, termasuk pengalaman nyaris dilindas truk akibat pengendara lain yang merokok saat berkendara, dan potensi risiko serupa yang dapat menimpa siapapun di jalan raya.
Gugatan ini menunjukkan pentingnya perbaikan regulasi yang dapat melindungi keselamatan pengemudi dan pengguna jalan lainnya. Dengan adanya gugatan ini, diharapkan Mahkamah Konstitusi dapat memberikan putusan yang adil dan memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat.
