Kebijakan Impor Kendaraan Niaga: Tantangan bagi Industri Otomotif Nasional
Di tengah kondisi industri otomotif yang sedang mengalami penurunan, terdapat rencana yang menimbulkan kekhawatiran. Rencana ini adalah mendatangkan kendaraan niaga impor yang dinilai bisa memperparah arus impor yang telah berlangsung sebelumnya. Dengan adanya rencana ini, industri nasional khususnya di sektor komponen dan perakitan tampaknya tidak memiliki peluang untuk berkembang.
Sejarah Program Ekonomi Benteng
Industri otomotif nasional memiliki sejarah panjang, dimulai dari pemikiran Soemitro Djojohadikusumo, ayah dari Presiden Prabowo Subianto. Ia merancang “Program Ekonomi Benteng” yang awalnya memberikan kesempatan bagi pengusaha lokal untuk mendapatkan modal dan lisensi impor. Tujuannya adalah agar setelah industri lokal muncul, kebijakan industri bisa berjalan secara mandiri.
Menurut semangat Soemitro, industri nasional harus hadir dengan tahapan substitusi impor. Setelah itu, sektor industri akan menjadi lokomotif untuk sektor lainnya, termasuk UMKM dan IKM. Dengan kebijakan ini, banyak nama-nama pengusaha lokal muncul, seperti Achmad Bakrie, Gobel dengan Panasonic, hingga Hasjim Ning di sektor otomotif.
Pengaruh Program Benteng
Efek dari Program Benteng terus berlanjut hingga era 1970-an. Pengusaha lokal yang sudah siap menjalin kerja sama dengan industri global mulai menjadi mitra strategis. Contohnya Astra dengan Toyota, Indomobil dan Suzuki, serta Krama Yudha bersama Mitsubishi. Desain kebijakan industri selalu mengutamakan kemampuan dalam negeri, untuk meningkatkan nilai tambah dan kualitas SDM industri nasional.
Kritik atas Rencana Impor
Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyatakan bahwa rencana mendatangkan 105.000 unit kendaraan niaga dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) berada di luar jalur kebijakan pengembangan industri tersebut. Menurutnya, industri ini sangat dibutuhkan untuk menyerap tenaga kerja dan mengembangkan ekonomi. Namun, kebijakan ini justru meningkatkan ketergantungan pada impor.
PT Agrinas Pangan Nusantara, bagian dari Danantara, harus meninjau kembali rencana tersebut. Saat ini, industri otomotif yang telah lama dibangun mengalami penurunan signifikan, dengan ribuan tenaga kerja terancam, terutama dari komponen lokal.
Dampak Impor pada Industri Lokal
Bhima menyimpulkan bahwa rencana importasi 105.000 unit dari Tata dan Mahindra menambah beban industri otomotif, terutama produsen mobil niaga. Faktor pendongkrak mereka adalah sektor komoditas, tetapi sektor ini justru mengimpor, sebelumnya truk China bebas di kawasan tambang seperti Morowali, tanpa memberikan nilai lebih.
Dia mengakui pentingnya peran pemikiran Soemitro yang menempatkan industri sebagai sektor prioritas. “Karena sektor industri ini yang akan membuka luas lapangan kerja, mengurangi impor, serta rentetan kepada industri di bawahnya,” tambah Bhima.
Utilisasi Pabrik Otomotif
Akibat aliran deras impor, pabrik otomotif khususnya kendaraan niaga angkat tangan. Hino Motors Manufacturing Indonesia, yang telah berdiri sejak 1980-an, kini nyaris tutup. Utilisasi pabrik Hino tersisa 25% sepanjang tahun lalu. Hal serupa dirasakan produsen komponen lokal. Gabungan Industri Alat-alat Mobil dan Motor (GIAMM) mencatat penurunan produksi yang signifikan.
Sekretaris Jenderal GIAMM Rachmad Basuki menyayangkan rencana importasi ratusan ribu unit kendaraan komersial tersebut. Setelah order dihajar habis impor mobil listrik, lantas truk China, kini kue ekonomi dari belanja BUMN malah diobral untuk produk impor dari India.
Harapan untuk Kemandirian Industri
Ketua Umum Perkumpulan Industri Kecil dan Menengah Komponen Otomotif (PIKKO) Rosalina Faried mengungkapkan hal senada. Menurutnya, di tengah utilisasi pabrik yang rendah akibat pelemahan pasar, rencana importasi kendaraan niaga menambah beban produsen komponen lokal.
“Dampak impor kendaraan utuh tidak hanya dirasakan pabrikan, tetapi juga pada sekitar 6.000 tenaga kerja di sepanjang rantai pasok industri komponen otomotif. Langkah ini akan menimbulkan disrupsi pada keberlangsungan ekosistem industri otomotif nasional,” simpul Rosalina.
Dia mengharapkan dibuka kesempatan untuk memasok kebutuhan KDKMP. Hal ini, lanjutnya, akan mampu mendongkrak kemandirian industri lokal, dan tentunya memperluas lapangan kerja. “Ujungnya akan meningkatkan pendapatan pajak negara, mengurangi ketergantungan impor dari negara luar,” jelas Rosalina.
Di sisi lain, aksi main impor ini seperti meruntuhkan desain kebijakan industri nasional, terutama mengenai relevansi pengadaan dengan acuan Tingkat Komponen Dalam Negeri alias TKDN. Entah bagaimana mendiang sang Begawan melihatnya kini?
