Pertemuan antara delegasi Iran dan Amerika Serikat (AS) di Jenewa, Swiss, pada 17 Februari menjadi momen penting dalam upaya menciptakan perdamaian. Perundingan ini merupakan kelanjutan dari putaran pertama yang dilakukan di Oman pasca-perang 12 hari antara Iran dan Israel-AS tahun lalu. Meski begitu, peluang keberhasilannya tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang melibatkan kepentingan politik dan militer kedua negara.
Presiden AS Donald Trump telah mengambil langkah-langkah besar-besaran untuk menekan Iran. Pemobilisan aset militer AS seperti kapal induk USS Abraham Lincoln dan gugus tempur kapal perang, serta kapal induk USS Gerald Ford yang membawa 75 jet tempur, menunjukkan komitmen Washington untuk memperkuat tekanan terhadap Iran. Namun, Iran tidak dalam posisi untuk menyerah meskipun ekonomi mereka sedang dalam kondisi sulit dan kapasitas militernya merosot.
Tuntutan AS terhadap Iran sangat ekstrem. Iran diminta untuk menghentikan seluruh program nuklirnya, membatasi program rudal, serta memutus hubungan dengan jaringan proksinya di Irak, Lebanon, Palestina, dan Yaman. Di sisi lain, retorika ancaman perang antara Trump dan pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, semakin meningkat. Latihan militer besar-besaran oleh Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) di Selat Hormuz menunjukkan bahwa Iran siap bertempur jika diperlukan.
Perundingan tiga jam di Geneva memberi harapan bahwa perdamaian masih mungkin tercapai jika konsesi yang ditawarkan Iran dapat diterima oleh Trump. Meski demikian, hasilnya masih tergantung pada kemampuan kedua pihak untuk menemukan titik temu.
Proyek Netanyahu
Tuntutan Trump terhadap Iran berbeda dari yang ia ajukan saat ia mundur dari kesepakatan multilateral Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) pada 2018. Pada masa itu, ia ingin memaksa Iran merundingkan kembali JCPOA yang tidak memuaskan Israel di bawah PM Benjamin Netanyahu. Tuntutan tersebut juga mendapat dukungan dari lobi Yahudi AIPAC, kaum hawkish di Partai Republik, dan komunitas Evangelis.
Pertemuan Trump dengan Netanyahu di Mar-a-Lago pada 29 Desember 2023 menunjukkan adanya koordinasi antara keduanya dalam menghadapi isu Iran. AS mengirim 6.000 unit Starlink ke Iran untuk merespons blackout internet yang dilakukan rezim mullah, mendorong demonstran untuk menduduki lembaga pemerintah, dan menjanjikan bantuan jika aparat Iran masih menembaki demonstran.
Strategi Pemerintahan Trump di Timur Tengah
Strategi pemerintahan Trump di Timur Tengah beririsan dengan kepentingan Israel. Dalam konsep Strategi Keamanan Nasional AS yang dirilis tahun lalu, Washington tidak lagi memprioritaskan Timur Tengah dalam kebijakan luar negerinya. Untuk itu, Israel harus diperkuat agar bisa mempertahankan dirinya sendiri. Namun, situasi politik di kawasan telah berubah setelah pecah perang 7 Oktober 2023.
Kini, Israel bukan lagi dianggap sebagai ancaman nyata oleh Arab. Rezim Bashar al-Assad di Suriah, musuh Arab sekaligus sekutu Iran, telah runtuh. Di bawah pemerintahan baru Suriah, Saudi menjalin hubungan erat dengannya. Riyadh juga memperkuat pengaruhnya di Lebanon setelah Hezbollah melemah.
Perang yang Tidak Masuk Akal
Iran dikenal sebagai perunding ulung. Namun, apakah dia akan berhasil membawa Trump pada perdamaian komprehensif? Ada beberapa hal yang memungkinkan hal itu terjadi. Pertama, posisi politik Trump di kawasan lemah. Tidak ada satupun negara di kawasan bersedia mendukung serangan AS ke Iran. Dampaknya tak tertanggungkan. Mereka bukan hanya menanggung serangan balasan Iran, tapi juga keterlibatan proksi Iran seperti Kataib Hezbollah (Irak), Houthi (Yaman), dan Hizbullah (Lebanon).
Kedua, kendati militer AS terkuat di dunia, AS tidak akan memenangkan perang melawan Iran. Target serangan AS di Iran bisa sukses, tapi kecil kemungkinannya bisa menghasilkan penggantian rezim karena tidak ada kelompok oposisi yang kuat dan kredibel. Sebaliknya, serangan AS justru akan menyatukan rakyat Iran.
Kesimpulan
Perundingan di Geneva adalah peluang menghindari perang yang merugikan seluruh dunia. Setelah perundingan, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan pemahaman tentang prinsip-prinsip pedoman kesepakatan telah dicapai. Iran bersedia mereduksi tingkat pengayaan uranium hingga ke aras yang diizinkan oleh Pakta Nonproliferasi Nuklir (NPT). Namun, sebagai imbalan, Iran menuntut pencabutan semua sanksi AS.
Kalau dalam perundingan berikutnya – kalau perundingan akan terjadi – mungkin Iran bisa menambah konsesi berupa kesediaannya mengurangi atau bahkan memutuskan pertaliannya dengan proksi-proksinya, posisi Iran di mata negara-negara Arab kian kuat. Sebaliknya, posisi AS dan Israel semakin lemah. Jika konsesi Iran ditolak AS, perang tak bisa dihindari, dan dunia siap-siap menghadapi krisis ekonomi yang serius. Indonesia harus siap-siap menghadapi dampak buruk ini.
