Isu Perombakan Kabinet Kembali Muncul
Isu perombakan kabinet atau reshuffle dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali mencuat. Kabar ini beredar luas di Jakarta, terutama setelah muncul berbagai sinyal politik serta dinamika di internal pemerintahan yang dinilai mengarah pada evaluasi kinerja para menteri.
Reshuffle kabinet sendiri merupakan istilah yang merujuk pada perubahan susunan menteri dalam pemerintahan. Dalam sistem presidensial seperti Indonesia, keputusan ini sepenuhnya berada di tangan presiden dan dikenal sebagai hak prerogatif, yaitu kewenangan mutlak yang tidak dapat diintervensi pihak lain.
Sejumlah sumber menyebutkan bahwa reshuffle kali ini berpotensi menyasar lebih dari lima kementerian strategis. Bahkan, isu tersebut semakin menguat seiring perjalanan pemerintahan Prabowo-Gibran yang telah memasuki usia lebih dari satu tahun sejak dilantik pada Oktober 2024.
Sinyal dari Istana
Sinyal paling jelas datang dari lingkungan Istana Kepresidenan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memberikan pernyataan singkat namun penuh makna ketika dimintai tanggapan terkait isu reshuffle. “Tunggu saja. Nanti Bapak Presiden yang menceritakan,” ujar Teddy di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Pernyataan tersebut memicu spekulasi luas bahwa perombakan kabinet hanya tinggal menunggu waktu pengumuman resmi dari Presiden Prabowo Subianto. Meski tidak memberikan kepastian waktu, Teddy menegaskan bahwa keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan presiden.
Sebelumnya, isu reshuffle ini juga sempat berembus sejak akhir tahun 2025. Bahkan, sempat dikabarkan akan dilakukan pada Januari 2026 setelah Presiden kembali dari lawatan luar negeri ke Inggris dan London. Namun, rencana tersebut belum terealisasi hingga kini.
Tiga Faktor Penentu Reshuffle Menurut Pengamat
Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio atau yang akrab disapa Hensa turut memberikan pandangannya terkait isu reshuffle ini. Ia menilai bahwa langkah perombakan kabinet merupakan hal yang wajar dalam dinamika pemerintahan.
Menurut Hensa, terdapat tiga faktor utama yang menjadi pertimbangan Presiden Prabowo dalam menentukan reshuffle. “Ada tiga menurut saya yang menentukan presiden melakukan reshuffle yaitu subjektifitas alias suka atau tidak suka, objektifitas terkait kinerja, dan yang paling penting politis dalam arti mengganggu soliditas kabinet atau tidak,” ujar Hensa.
Penjelasan tersebut menyoroti bahwa reshuffle tidak hanya didasarkan pada kinerja semata, tetapi juga mempertimbangkan faktor hubungan personal serta stabilitas politik dalam kabinet. Ia juga menyinggung pentingnya meritokrasi, yaitu sistem penilaian berdasarkan kemampuan dan kinerja, dalam pengisian jabatan publik.
“Buat pejabat, ini penting buat pejabat di sini, kalau emang tidak bisa di bidang itu, jangan diterima kerjaan itu, jadilah pejabat yang meritokrasi,” katanya. Hensa bahkan mengkritik fenomena di mana sejumlah pejabat menduduki posisi tanpa memahami bidang yang dijalankan.
“Semisal contoh, Nadiem misalnya, kalau tidak bisa jadi menteri pendidikan ya jangan diambil (jabatannya), atau misalnya siapa lah, kalau tidak bisa jadi menteri kehutanan, jangan diambil, yang susah tuh rakyat,” ujarnya.
Riwayat Reshuffle di Era Prabowo
Sejak menjabat pada Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto tercatat telah melakukan tiga kali reshuffle kabinet. Perombakan pertama terjadi pada 19 Februari 2025, ketika posisi Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi diisi oleh Brian Yuliarto menggantikan Satryo Brodjonegoro.
Kemudian reshuffle kedua dilakukan pada 8 September 2025, yang melibatkan sejumlah perubahan posisi menteri dan wakil menteri, termasuk pengisian jabatan yang sebelumnya kosong. Tak lama berselang, reshuffle ketiga kembali dilakukan pada 17 September 2025, dengan salah satu perubahan signifikan yakni Erick Thohir yang digeser menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga.
Dengan riwayat tersebut, wacana reshuffle jilid berikutnya menjadi hal yang tidak mengejutkan dalam dinamika pemerintahan.
Respons Parpol: Serahkan ke Presiden
Mencuatnya isu reshuffle juga memicu respons dari berbagai partai politik. Namun, secara umum, para elite partai kompak menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Presiden Prabowo.
Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan bahwa reshuffle merupakan kewenangan presiden. “Hak prerogatif Presiden, silakan tanya ke Istana. Makasih,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Sikap serupa juga disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji. Ia mengaku belum menerima informasi resmi terkait rencana reshuffle dalam waktu dekat. “Enggak, saya belum dengar. Yang kali ini saya belum dengar. Dan saya belum ketemu Ketua Umum untuk menanyakan pasca Ketua Umum mendampingi Presiden ke Rusia dan Prancis. Mudah-mudahan saya segera bisa ketemu dan bisa menanyakan,” katanya.
Senada dengan itu, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, juga menyatakan bahwa pihaknya belum mengetahui detail rencana perombakan kabinet. “Jadi, Pak Presiden ini ya akan melakukan reshuffle atau tidak, memilih siapa, ya itu adalah urusannya beliau. Sehingga kita serahkan saja supaya juga beliau bisa kerja dengan nyaman dan mampu untuk bisa melewati berbagai tantangan dalam pembangunan ini,” ujarnya.
PSI: Belum Siapkan Nama Pengganti
Sementara itu, dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), juru bicara muda I Putu Yogya Saputra memastikan bahwa partainya belum menyiapkan nama kader untuk mengisi posisi menteri jika reshuffle benar-benar terjadi. “Enggak (PSI enggak menyiapkan calon). Setahu saya Ketum belum ada bicara itu (Kader PSI pengganti posisi menteri yang akan direshuffle),” kata Putu.
Ia juga menyampaikan keyakinannya bahwa kader PSI yang saat ini berada di pemerintahan masih bekerja dengan baik. “Insya Allah enggak. Kalau melihat dari kemarin, kita melihat pada saat Pak Presiden memberi taklimat kemarin kan, saya rasa terhadap Pak Raja Juli kan memberi apresiasi yang baik,” ujarnya.
Meski demikian, PSI tetap menegaskan bahwa keputusan reshuffle sepenuhnya berada di tangan Presiden. “Tapi sekali lagi terkait isu reshuffle, itu hak prerogatif Presiden. Partai hanya memberi kader terbaiknya untuk mengabdi ke pemerintah, sisanya kembali ke Pak Presiden,” kata Putu.
