Penolakan Undangan Istana dan Kritik Terhadap Program MBG
Tiyo Ardianto, Ketua BEM UGM, mengungkapkan bahwa ia pernah menerima undangan resmi untuk bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana pada Agustus 2025. Namun, ia memilih menolak tawaran tersebut. Alasan utama dari penolakan ini adalah untuk menjaga konsistensinya dalam mengawal kebijakan pemerintah, khususnya terkait program Masyarakat Berdikari (MBG) yang selama ini ia kritisi.
Langkah Tiyo ini dilakukan demi menjaga prinsipnya sebagai aktivis yang kritis terhadap kebijakan publik. Ia menilai bahwa kritik yang disampaikan oleh mahasiswa tidak perlu melalui pertemuan tertutup dengan presiden, tetapi bisa dilakukan secara terbuka dan transparan.
Membuka Ruang Diskusi Terbuka di Kampus
Kini, Tiyo mengajak Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan debat terbuka di kampusnya. Ia ingin mahasiswa diberi ruang untuk berdiskusi dan berdebat langsung dengan presiden mengenai data serta kebijakan yang diyakini pemerintah. Menurutnya, ada jarak antara laporan administratif dengan kenyataan yang dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, ia menyatakan tidak tertarik pada pertemuan tertutup dengan kepala negara.
“Kalau Pak Presiden mau mendengar suara kami, silakan datang ke UGM. Kita siapkan medan terbuka untuk berdiskusi dengan mahasiswa,” ujar Tiyo.
Kritik Terhadap Kebijakan Pemerintah
Dalam sesi podcast di kanal YouTube Terus Terang Media, Tiyo menegaskan bahwa sikap kritisnya bukanlah sekadar reaksi spontan, melainkan prinsip yang telah dipikirkan secara matang. Ia menyoroti sejumlah isu strategis, termasuk revisi UU TNI dan mekanisme mandatory spending yang erat kaitannya dengan MBG.
“Ternyata seluruh kritik yang disampaikan oleh publik itu tidak terolah dengan baik oleh pemerintah. Jadi ada jarak antara suara, telinga, dan otak,” papar Tiyo.
Risiko Pergeseran Dana Pendidikan
Tiyo juga menyampaikan dugaan mengenai pemangkasan atau pergeseran pos anggaran pendidikan demi mendanai MBG. Menurutnya, langkah ini berisiko mengganggu keberlangsungan sektor pendidikan nasional jika skema pendanaannya tidak dikelola secara transparan dan tepat sasaran.
“Yang terjadi adalah demi memberi nutrisi dia melanggar konstitusi. Pasal 31 ayat 4 tentang anggaran pendidikan yang jelas-jelas dirampas oleh BGN dari anggaran pendidikan,” katanya.
Ia mengungkap angka yang cukup fantastis, yakni sebesar Rp223 triliun, sebagai estimasi nilai anggaran yang terdampak akibat kebijakan tersebut.
“Kalau 223 triliun anggaran pendidikan yang dirampas oleh MBG itu kita kelola untuk pendidikan, kita hanya butuh 180 triliun untuk menggratiskan seluruh mahasiswa.”
Kritik Tidak Berarti Menolak Upaya Pemerintah
Meski melayangkan kritik keras, Tiyo memberikan catatan penting. Ia menegaskan bahwa pihaknya sama sekali tidak menolak upaya pemerintah dalam pengentasan stunting di Indonesia.
“BEM UGM tidak pernah mengatakan untuk MBG itu dihentikan karena kita sadar bahwa persoalan stunting itu penting. Tapi MBG yang ugal-ugalan, MBG yang total, MBG yang jadi celah bagi korupsi itulah yang kami kritisi,” ujar Tiyo.
Ia bahkan menyebut program tersebut berpotensi membuka ruang penyimpangan.
“MBG itu investasi yang baik bagi kemenangan politikmu, bukan bagi kesejahteraan rakyat… Justru lebih dekat pada korupsi yang tersistematis, korupsi yang dilegalkan,” kata Tiyo.
Respons Pejabat: Antara Kritik dan Isu Tekanan
Tiyo turut memberikan pandangannya terkait sikap para pemangku kebijakan dalam menanggapi suara kritis mahasiswa.
“Kami ini bosmu… Sebagai rakyat kalian itu buruh outsourcing yang dipekerjakan oleh rakyat,” tegas Tiyo.
Ia menyebut kritik kerasnya lahir dari keprihatinan mendalam.
“Ketika kita yang terbiasa pada kesantunan, terpaksa mengatakan presiden bodoh, berarti ini kejahatannya sudah tidak termaafkan,” katanya.
Tiyo menilai adanya teror sebagai indikator kemunduran demokrasi.
“Teror sebenarnya adalah tanda cacatnya demokrasi. Apalagi ketika teror, pemerintah tidak berpihak pada korban,” papar Tiyo.
Seruan Reformasi Jilid Dua
Di akhir pernyataannya, Tiyo menyerukan refleksi besar terhadap kondisi demokrasi.
“Saya ngajak teman-teman… untuk kita mulai berimajinasi tentang reformasi jilid dua. Karena seluruh syarat terjadinya reformasi itu sudah lengkap,” ujarnya.
Meski keras, ia menyatakan tetap membuka ruang perubahan.
“Kalau saja Pak Presiden bertaubat secara politik dan jadi presiden yang baik, mungkin saya mau kok jadi orang pertama yang akan dukung beliau,” ungkap Tiyo.
Baginya, rakyat tidak menginginkan konflik berkepanjangan dengan pemimpinnya.
“Rakyat ini enggak pengin punya pemimpin yang harus dikritik. Penginnya punya pemimpin yang bisa kita andalkan, bisa kita banggakan.”
