Penjelasan KPK tentang Pengadaan Mobil Dinas Gubernur Kaltim
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya turut menyoroti polemik pengadaan mobil dinas baru untuk Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud. Mobil tersebut memiliki nilai sebesar Rp8,5 miliar dan menjadi perhatian publik karena spek yang dianggap tinggi.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa pihaknya memantau perbincangan publik terkait pengadaan kendaraan mewah untuk orang nomor satu di Pemprov Kaltim tersebut. Ia mengingatkan bahwa sektor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) merupakan area yang sangat rawan menjadi ladang tindak pidana korupsi.
Budi menjelaskan bahwa berbagai modus kerap terjadi jika mekanisme pengadaan tidak diawasi dengan ketat. “Pengondisian, penyimpangan, mark-up harga, downgrade spek, itu semuanya harus secara betul-betul kita lihat, semua mekanisme itu apakah sudah dijalankan sebagaimana mestinya?” ujar Budi.
Lebih lanjut, Budi mewanti-wanti seluruh instansi, baik di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah, agar berbelanja murni berdasarkan asas kebutuhan fungsional. “Termasuk juga soal kebutuhan, apakah barang dan jasa yang dibelanjakan atau pengadaannya harus betul-betul sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai juga butuhnya A, belanjanya B,” tambah Budi.
Peran Mobil Dinas dalam Mendukung Tugas Gubernur
Sebelumnya, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud telah merespons kritik publik terkait pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar tersebut. Menurutnya, mobil tersebut diperlukan untuk menjaga marwah Kalimantan Timur, mengingat posisi wilayahnya yang kini menjadi penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Rudy menyebut mobilitasnya tinggi dalam menyambut berbagai tamu penting, dan hingga saat ini ia mengaku masih menggunakan kendaraan pribadi untuk bertugas. “Berkaitan dengan mobil, sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil untuk di Kalimantan Timur, jadi tidak ada mobilnya. Mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan,” ungkap Rudy.
“Kalimantan Timur adalah Ibu Kota Nusantara, miniatur Indonesia. Tamu bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tapi juga global. Masa iya kepala daerahnya pakai mobil (se)kadarnya. Kita jaga marwahnya Kaltim,” ucapnya membela diri.
Spesifikasi Kendaraan dan Proses Pengadaan
Terkait harga dan spesifikasi, Rudy menjelaskan bahwa pengadaan kendaraan dinas tersebut telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006. Aturan tersebut mengatur batasan kapasitas mesin untuk kendaraan kepala daerah, yakni jenis sedan maksimal 3.000 cc dan jenis jeep maksimal 4.200 cc.
Kendaraan yang direncanakan tersebut merupakan jenis hybrid. Opsi ini dipilih dengan mempertimbangkan kondisi infrastruktur pengisian daya listrik di Kalimantan Timur yang belum merata di semua wilayah. “Ini mobil hybrid. Bisa listrik, bisa BBM. Fasilitas charging belum sepenuhnya siap, jadi dipilih yang bisa menyesuaikan kondisi daerah,” ujar Sudarno.
Hingga kini, kendaraan tersebut masih berada di Jakarta dan belum digunakan. Sudarno menyebut gubernur siap mengikuti arahan pemerintah pusat apabila pengadaan tersebut perlu ditinjau ulang atau dibatalkan. “Pak Gubernur tunduk dan patuh pada kebijakan pemerintah pusat. Kalau mau dikembalikan, ditukar, atau dinolkan, silakan. Kita ikut mekanisme,” katanya.
Respons Istri Gubernur Terhadap Kritik
Gaya berpakaian istri Gubernur Kaltim, Sarifah Suraidah, menjadi sorotan. Ia sering kali terlihat memakai pakaian yang dianggap berlebihan untuk kegiatan sehari-hari. Namun, Sarifah menghadapi kritik dengan santai. Ia menanggapi keviralan ini melalui sebuah unggahan di Instagram story-nya.
“Baju dan gayanya kok berlebihan??” tulis Sarifah mewakili komentar netizen. Tak mau ambil pusing, istri Gubernur Kaltim ini pilih melakukan apa yang dia inginkan. “Hidup cuma sekali, hidup gak bisa diputar lagi. Lakukan apa yang mau dilakukan,” tulis Sarifah.
Terlebih ia hidup bukan untuk menyenangkan banyak orang. Ia pun memilih untuk menjadi diri sendiri. “Kita gak hidup buat untuk menyenangkan, jadilah diri sendiri,” lanjutnya. Sarifah juga mengunggah cuplikan ceramah soal membalas perlakuan orang. Ia pun memilih memaafkan orang-orang yang sudah mengejeknya.
Tanggapan dari Tim Ahli
Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) Bidang Komunikasi Politik dan Komunikasi Publik, Sudarno, memberikan jawaban atas kritik publik. Ia meminta agar kritik dari masyarakat tidak menyeret ke wilayah personal. Sebab menurutnya, gaya busana Sarifah memang sudah seperti itu sejak sebelum suaminya menjadi gubernur.
“Itu sudah puluhan tahun seperti itu. Bukan pada saat jadi gubernur ini,” ujarnya. Sudarno menambahkan bahwa latar belakang keluarga tersebut memang sudah mapan sejak lama. Ia berharap kritik publik lebih diarahkan pada kebijakan dan kinerja pemerintah.
Keterbukaan Pemerintah Daerah terhadap Kritik
Pemerintah daerah menyatakan terbuka terhadap kritik dari masyarakat. Sudarno menyebut masukan publik sebagai bentuk kepedulian terhadap jalannya pemerintahan di Kalimantan Timur. “Kami berterima kasih atas kritik. Itu vitamin bagi pemerintah,” ujarnya.
Sudarno juga menanggapi kritik publik soal mobil dinas seharga Rp8,5 miliar yang dipakai Rudy Masud. Menurut Sudarno, mobil itu direncanakan untuk menunjang aktivitas gubernur di lapangan sekaligus menerima tamu resmi negara. “Mobil itu untuk lapangan dan untuk mengurus tamu. Kalau ada tamu dari kementerian, DPR RI, bahkan dari kedutaan, tentu tidak sekadar berkeliling di dalam kota,” ujarnya.
