Infomalangraya.com,
JAKARTA – Sejak awal 2026, dunia menghadapi realitas yang tidak bisa dipungkiri: perekonomian global bergerak sangat dinamis. Eskalasi konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah semakin memburuk, bukan hanya menjadi isu politik, tetapi juga mulai mengganggu stabilitas ekonomi dunia. Volatilitas meningkat, sentimen pasar menurun, dan ketidakpastian yang terus meningkat selalu menghantui hampir seluruh negara di seluruh dunia.
Kondisi ini nyata-nyata telah memicu kenaikan harga minyak dunia, yang pada akhirnya menyebabkan inflasi, memberikan tekanan terhadap nilai tukar dan suku bunga, serta menghambat laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
Bagi Indonesia, kenaikan harga minyak dan tekanan terhadap nilai tukar menjadi dampak paling nyata. Hal ini akan menciptakan tekanan besar terhadap keberlanjutan fiskal, sehingga diperlukan upaya mitigasi yang kuat dan efektif.
Di tengah gejolak global ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak lagi dapat dilihat sebagai alat belanja rutin. APBN harus menjadi garda depan dalam meredam dampak guncangan eksternal, memastikan pembangunan tetap berjalan, dan memberikan perlindungan bagi kelompok masyarakat yang rentan. Namun, semua itu harus dilakukan secara terukur dan terkendali agar ruang fiskal tetap terjaga.
Untuk mendukung peran strategis tersebut, pola belanja harus dirancang lebih responsif dan efektif. Selama bertahun-tahun, pola belanja kita masih menghadapi masalah klasik, yaitu belanja yang lambat di awal tahun dan terakumulasi di akhir tahun. Hal ini menciptakan ilusi stimulus yang datang terlambat, sehingga multiplier effect-nya tidak optimal (slow-low).
Fenomena slow-low ini membuat belanja kurang responsif dalam menjaga momentum, sehingga dorongan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan menjadi tidak optimal. Efek stimulus baru terasa ketika tahun anggaran hampir berakhir, dan multiplier effect-nya baru dirasakan di tahun berikutnya.
Kondisi inilah yang mendorong perlu adanya perubahan “cara kerja” APBN dalam merealisasikan belanjanya. Tahun 2026 menjadi momen penting dalam perubahan ini. Pemerintah mendorong percepatan belanja sejak awal tahun, dengan tujuan mengubah pola belanja dari slow-low menjadi quick-high. Dengan pola quick-high, diharapkan belanja negara lebih responsif sesuai kebutuhan, sehingga dapat memberikan dorongan ekonomi yang lebih cepat dan merata setiap triwulan, dengan tetap menjaga pengelolaan fiskal yang prudent dan sustainable, serta menjaga defisit di bawah 3% PDB.
Syukur Alhamdulillah, perubahan pola tersebut sudah mulai terlihat. Realisasi triwulan I/2026 menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 31,4% (YoY), jauh melampaui capaian tahun sebelumnya yang hanya 1,4% (YoY). Sementara itu, pendapatan negara juga tumbuh tinggi mencapai 10,5% (YoY), di mana penerimaan pajak tumbuh kuat sebesar 20,7% (YoY). Capaian pendapatan ini jauh melebihi realisasi tahun lalu yang masih mengalami kontraksi 17,5% untuk pendapatan dan 18,8% untuk penerimaan pajak. Meskipun demikian, pelebaran defisit menjadi 0,93% PDB, lebih lebar dari periode yang sama tahun lalu sebesar 0,41% PDB. Namun, perlu diingat bahwa pelebaran defisit pada triwulan I ini tidak berarti defisit pada akhir tahun 2026 akan tidak terkendali.
Upaya yang dilakukan pemerintah ini bertujuan untuk mengubah pola belanja agar lebih cepat di awal dan lebih merata setiap triwulan, sambil tetap menjaga koridor pengendalian defisit dalam batas aman.
Secara kasat mata, perubahan pola pada triwulan I ini sudah terjadi, yang menjadi bukti bahwa APBN “bekerja lebih cepat, lebih merata, dan tetap terukur”. Dengan demikian, APBN akan berkontribusi optimal bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, seperti berikut:
- Pertama, belanja yang responsif dan antisipatif untuk meredam berbagai goncangan, seperti dampak gejolak global dan penanganan pasca bencana.
- Kedua, belanja sebagai automatic stabilizer, yaitu menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi.
- Ketiga, belanja sebagai proteksi bagi masyarakat miskin, dengan eksekusi program perlindungan sosial yang tepat waktu untuk menjaga daya beli masyarakat rentan.
- Keempat, belanja sebagai agen pembangunan, mendukung pelaksanaan berbagai program unggulan yang berjalan optimal.
- Kelima, belanja sebagai stimulus untuk mendorong pertumbuhan, sehingga aktivitas ekonomi berputar lebih cepat dan tumbuh lebih tinggi. Fiskal yang lebih ekspansif digunakan untuk menjaga momentum ekonomi di tengah ketidakpastian global.
PERUBAHAN POLA
Saat ini, perubahan pola belanja sudah mulai terjadi. Belanja dipercepat dan merata, namun pemerintah juga harus memastikan pengeluarannya lebih tertata. Oleh karena itu, belanja-belanja pendukung yang tidak mendesak dan tidak prioritas perlu dipertajam dan difokuskan kembali. Mulai dari perjalanan dinas, rapat, penggunaan jasa konsultan, hingga pengadaan barang yang tidak berkaitan langsung dengan layanan utama. Kebijakan work from home dan penyederhanaan sejumlah program menunjukkan bahwa percepatan belanja tetap disertai pengawasan dan pengendalian yang baik.
Dengan belanja pemerintah yang bergerak lebih cepat dan merata sejak awal tahun, dorongan ke perekonomian diharapkan bisa langsung terasa. Kebijakan ini menjadi salah satu penyangga aktivitas ekonomi pada triwulan I/2026, yang diperkirakan mampu tumbuh sekitar 5,5% atau lebih tinggi. Angka ini memberi sinyal bahwa perekonomian domestik tetap kokoh, meski tekanan global masih membayangi.
Ke depan, peran belanja pemerintah yang semakin cepat, merata, dan terukur serta tepat sasaran membuka ruang optimisme bagi kinerja ekonomi sepanjang 2026. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan berada di kisaran 5,5%—6,0%, dengan konsumsi masyarakat tetap menjadi penggerak utama berkat dukungan perlindungan sosial dan harga yang lebih stabil.
Di saat yang sama, investasi diperkirakan dapat terus mengalir seiring terjaganya kepercayaan dunia usaha dan iklim ekonomi yang relatif kondusif. Dengan kombinasi kebijakan yang responsif dan pondasi ekonomi yang solid, Indonesia memiliki modal kuat untuk menjaga momentum pertumbuhan lebih tinggi dengan defisit fiskal yang prudent dan berkelanjutan sepanjang tahun.
