Pemkab Biak Numfor Perkuat Pengawasan Hukum dengan Kejaksaan Negeri
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Biak Numfor kembali memperkuat pengawasan hukum dalam tata kelola pemerintahan dengan menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) bersama Kejaksaan Negeri Biak. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mencegah potensi pelanggaran dalam pengelolaan program dan aset daerah.
Penandatanganan MoU tersebut turut disaksikan oleh Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy C. Kapissa, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Zacharias L. Mailoa, Kepala Inspektorat Biak Ferdinan Abidondifu, Kepala BPKAD Biak Gunadi, serta para pejabat di lingkungan Kejaksaan Negeri Biak. Hal ini menunjukkan komitmen tinggi dari berbagai instansi terkait dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.
Kepala Kejaksaan Negeri Biak, Hendra Wijaya, menjelaskan bahwa kerja sama ini difokuskan pada penanganan masalah di bidang perdata dan tata usaha negara. Menurutnya, MoU ini bukan hanya formalitas administratif, tetapi merupakan wujud nyata sinergi antara lembaga penegak hukum dan pemerintah daerah dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.
“Ini bukan sekadar penandatanganan administratif, tetapi implementasi nyata sinergitas yang sudah terbangun. Harapan kami, kerja sama ini berjalan optimal dalam mewujudkan good governance,” ujarnya usai pelaksanaan MoU di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Biak, Jumat sore, (24/4/2026).
Ia menambahkan, melalui peran Jaksa Pengacara Negara, kejaksaan akan memberikan pendampingan hukum terhadap program strategis daerah guna mencegah penyimpangan sejak dini. Selain itu, pihaknya juga akan melakukan mitigasi risiko hukum, memberikan pertimbangan legal yang lebih tajam terhadap dinamika regulasi, serta ikut mengawal penertiban dan penyelamatan aset daerah agar dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat.
“Kami juga mendukung penuh visi pembangunan nasional, termasuk Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045, dengan memastikan setiap program pembangunan di daerah berjalan sesuai koridor hukum,” tambahnya.
Kajari Biak juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Biak Numfor atas kepercayaan yang diberikan kepada kejaksaan. Ia berharap perpanjangan kerja sama ini menjadi langkah akselerasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada pemerintah daerah dan masyarakat.
Visi Bupati Biak Numfor dalam Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
Sementara itu, Bupati Biak Numfor, Markus Mansnembra, menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik menuntut transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap hukum. Dalam pelaksanaannya, kata bupati, pemerintah daerah sering menghadapi persoalan kompleks, mulai dari pengelolaan aset hingga penyusunan kebijakan yang berpotensi menimbulkan risiko hukum.
“Kerja sama ini bukan untuk mencari celah hukum, tetapi sebagai langkah preventif agar setiap kebijakan memiliki landasan hukum yang kuat, terukur dan aman,” kata bupati.
Ia berharap Kejaksaan Negeri Biak dapat terus memberikan pendampingan hukum dalam pelaksanaan proyek strategis, menyusun pendapat hukum dalam perjanjian kerja sama, serta menjalankan fungsi sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam perkara perdata dan tata usaha negara.
Ke depan, bupati juga akan menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memaksimalkan kerja sama tersebut, termasuk aktif berkonsultasi dengan pihak Kejaksaan guna mengantisipasi potensi permasalahan hukum sejak awal.
“Sinergi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mempercepat pembangunan di Biak Numfor,” pungkasnya.
Peran Penting Kejaksaan dalam Mendukung Pembangunan Daerah
Melalui MoU ini, Kejaksaan Negeri Biak tidak hanya bertindak sebagai lembaga penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam memastikan kebijakan dan program pemerintah daerah berjalan sesuai aturan. Dengan adanya pendampingan hukum yang intensif, diharapkan semua kegiatan pemerintahan dapat berjalan secara efektif dan efisien.
Selain itu, kejaksaan juga akan berperan dalam memberikan rekomendasi hukum yang lebih tepat terhadap perubahan regulasi dan dinamika politik di wilayah Biak Numfor. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah tidak hanya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tetapi juga tidak melanggar aturan hukum yang berlaku.
