Pengamatan politik terhadap perpindahan kader dari partai besar ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menunjukkan adanya dinamika yang signifikan dalam peta kepartaian nasional. Menurut pengamat politik Arifki Chaniago, fenomena ini tidak hanya sekadar migrasi biasa, tetapi juga mencerminkan pengaruh besar Joko Widodo di lingkungan PSI.
Beberapa nama yang dikaitkan dengan perpindahan tersebut antara lain Ahmad Ali dan Bestari Barus dari Partai NasDem, serta Rusdi Masae yang disebut ikut bergabung dengan PSI. Dari Partai Golkar, Wayan Suyasa dilantik sebagai Ketua DPD PSI Bali, yang kemungkinan akan berdampak pada kader-kader Golkar lainnya.
Arifki menyatakan bahwa perpindahan kader potensial ke PSI sulit dilakukan oleh partai kecil tanpa dukungan figur mantan presiden. Ia menjelaskan bahwa keberadaan Jokowi di sekitar PSI menciptakan situasi yang tidak lazim dalam peta kepartaian.
Dalam pengalaman elektoral, partai kecil sering menghadapi keterbatasan sumber daya, jaringan, dan kepercayaan pemilih. Namun, PSI dinilai memiliki peluang untuk melompati hambatan struktural tersebut karena didukung oleh figur presiden dua periode.
“Ini seperti jalan pintas yang sah secara politik. Partai kecil biasanya harus berjuang lama untuk mendapatkan pengakuan, tetapi ketika langsung ditopang mantan presiden, posisi tawarnya otomatis naik. Itu pilihan yang realistis, bukan spekulatif,” kata Arifki.
Menurutnya, alasan mengapa PSI mulai dilirik kader-kader dari partai mapan adalah karena kalkulasi rasional elite dalam membaca arah kekuasaan ke depan. Banyak kader tidak sedang pindah rumah, tetapi pindah kendaraan. Mereka melihat PSI sebagai jalur alternatif yang dinilai memiliki mesin politik dan pengemudi yang jelas.
Arifki mengingatkan bahwa dalam sejarah politik Indonesia, figur mantan presiden hampir selalu berfungsi sebagai jangkar elektoral. PDI Perjuangan bertumpu pada figur Megawati Soekarnoputri, Partai Demokrat tumbuh dalam bayang-bayang Susilo Bambang Yudhoyono, sementara Partai Kebangkitan Bangsa tidak pernah sepenuhnya lepas dari warisan Abdurrahman Wahid, meskipun cukup lama dipimpin Muhaimin Iskandar.
“Figur seperti Jokowi tidak bisa direplikasi. Karena itu, strategi membangun politik alternatif melalui partai kecil dengan dukungan mantan presiden menjadi sesuatu yang sulit ditiru partai lain,” ujarnya.
Dia menilai apabila Jokowi benar-benar mengambil peran strategis penuh di PSI, misalnya sebagai dewan pembina, maka ukuran keberhasilan partai tersebut tidak cukup hanya lolos ke parlemen. PSI, menurutnya, dituntut untuk naik kelas menjadi partai papan menengah dalam satu siklus pemilu agar politik alternatif yang dibangun memiliki daya saing nyata.
“Kalau hanya lolos parlemen, itu seperti membuka bandara tetapi tidak punya rute strategis. Politik alternatif membutuhkan kapasitas kekuasaan, bukan sekadar eksistensi simbolik,” ujarnya.
PSI juga dipandang berpotensi menjadi kendaraan politik utama bagi Gibran Rakabuming Raka menuju Pilpres 2029, baik untuk kembali mendampingi Prabowo Subianto maupun membuka skenario pencalonan lain. Di sisi lain, kemunculan Partai Gerakan Rakyat yang lebih awal mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan dinilai turut mempercepat dinamika konsolidasi partai-partai lain.
Kontestasi menuju 2029, menurut Arifki, tidak lagi dimulai menjelang pemilu, melainkan jauh lebih awal. “Kereta 2029 sudah berjalan. Jokowi memilih tidak menunggu di peron, tetapi mungkin saja sedang menyiapkan jalur alternatif sejak dini,” katanya.
Dia menegaskan migrasi kader ke PSI menjadi sinyal bahwa politik nasional mulai bergerak dari politik loyalitas menuju politik realisme kekuasaan. Dalam konteks tersebut, Jokowi dinilai memiliki modal politik untuk mengubah partai kecil menjadi kekuatan politik yang kompetitif, meski efektivitasnya tetap akan diuji melalui proses elektoral.
