Infomalangraya.com.CO.ID, JAKARTA — Sebanyak 378 jamaah haji kloter pertama asal Probolinggo mendarat di Surabaya pada 1 Juni 2026 pukul 20.25 WIB, menjadi bagian dari gelombang kepulangan 17 kloter yang diberangkatkan dari Bandara King Abdul Aziz, Jeddah. Mereka pulang membawa kenangan, kelelahan, dan tidak sedikit keluhan. Bukan tentang Makkah atau Madinah yang terus berbenah, melainkan tentang layanan dari sisi Indonesia sendiri: informasi yang lambat sampai ke keluarga, aplikasi yang lumpuh di momen kritis, koordinasi petugas yang masih terasa seperti improvisasi dadakan.
Di tengah kepulangan yang semestinya menjadi momen syukur itu, ada cermin besar yang perlu kita tatap jujur. Bayangkan Arab Saudi dan Indonesia sebagai dua pelari dalam satu lintasan. Yang pertama berlari dengan sepatu berteknologi tinggi, didorong mesin, dibekali peta digital yang diperbarui setiap detik. Yang kedua masih sibuk berdebat soal jenis sepatu apa yang akan dipakai musim depan. Itulah, kurang lebih, gambaran perbandingan pengelolaan haji kedua negara hari ini.
Arab Saudi tidak sedang bermain-main. Di bawah Visi 2030, Kerajaan menargetkan 30 juta jamaah haji dan umrah per tahun pada penghujung dekade ini, hampir tiga kali lipat kapasitas sebelum pandemi. Di Mina dan Arafah, kecerdasan buatan memantau jutaan manusia secara real-time untuk mencegah tragedi kerumunan. Di lorong Masjidil Haram, robot melayani jamaah lansia. Kereta Haramain menghubungkan Makkah, Madinah, dan Jeddah dalam hitungan menit. Platform digital Nusuk mengintegrasikan pendaftaran, akomodasi, transportasi, hingga jadwal ziarah dalam satu genggaman.
Ini bukan sekadar modernisasi, ini adalah ‘revolusi’ peradaban pelayanan: bahwa melayani tamu Allah ‘syarafun lana’ (kemuliaan kami) adalah tanggung jawab yang tidak boleh setengah-setengah. Lalu bagaimana Indonesia, negara pengirim jamaah terbesar di dunia? Kita masih debat.
Lingkaran Tidak Pernah Putus
Setiap tahun, menjelang musim haji, perhatian publik kerap tertuju pada pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Diskusi mengenai besaran biaya memang penting karena berkaitan langsung dengan kemampuan jamaah dan keberlanjutan pengelolaan dana haji. Namun, di tengah perdebatan tersebut, ada agenda lain yang tidak kalah strategis dan perlu mendapat perhatian lebih besar, yakni transformasi digital penyelenggaraan haji.
Ke depan, Indonesia memerlukan peta jalan digitalisasi haji yang jelas, terukur, dan berkelanjutan lintas periode kepemimpinan. Digitalisasi tidak cukup hanya menghadirkan aplikasi, tetapi harus mampu mengintegrasikan seluruh layanan, mulai dari data jamaah, rekam medis, status keberangkatan, hingga informasi layanan selama berada di Tanah Suci. Penguatan sistem digital ini akan memberikan manfaat besar, terutama dalam situasi yang membutuhkan respons cepat.
Keluarga jamaah di Indonesia, misalnya, dapat memperoleh informasi yang lebih akurat dan tepat waktu apabila terjadi kondisi darurat kesehatan atau perubahan layanan selama pelaksanaan ibadah haji. Sejumlah penyelenggara perjalanan haji dan umrah swasta telah menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan kualitas layanan melalui fitur pelacakan jamaah, notifikasi otomatis kepada keluarga, maupun layanan konsultasi kesehatan jarak jauh. Pengalaman tersebut dapat menjadi referensi berharga bagi pemerintah dalam memperkuat layanan bagi jamaah haji reguler yang jumlahnya jauh lebih besar dan memiliki kebutuhan yang semakin beragam.
Dengan jumlah jamaah yang mencapai ratusan ribu orang setiap tahun, transformasi digital seyogianya tidak lagi dipandang sebagai pelengkap, melainkan sebagai fondasi penting dalam membangun penyelenggaraan haji yang lebih responsif, transparan, dan berorientasi pada kenyamanan serta keselamatan jamaah.
Peluang yang Bisa Menjadi Jebakan
Tahun 2026 menandai babak baru: penyelenggaraan haji resmi berpindah dari Kementerian Agama ke KHU, entitas baru yang lahir dari pengakuan bahwa urusan sebesar ini tidak bisa lagi ditangani secara sambilan. Ini adalah peluang langka: lembaran kosong, struktur baru, dan mandat yang lebih terfokus. Namun peluang bisa dengan mudah berubah menjadi jebakan apabila KHU hanya mewarisi cara lama dalam bungkus organisasi yang berbeda.
Tanda-tandanya sudah ada: petugas haji masih diseleksi berdasarkan representasi organisasi, bukan kompetensi digital. Koordinasi lapangan masih bertumpu pada grup WhatsApp, bukan sistem manajemen operasional terintegrasi. Anggaran inovasi teknologi tidak pernah dipublikasikan secara transparan. Publik tidak membutuhkan pergantian nama kementerian, mereka membutuhkan pergantian cara kerja.
Tiga Langkah yang Tidak Bisa Ditunda
KHU harus berpikir dalam tiga cakrawala sekaligus. Pertama, bangun platform pra-haji nasional yang menyatukan pendaftaran, pelunasan, manasik digital interaktif, pemeriksaan kesehatan daring, dan simulasi navigasi di Tanah Suci, bukan aplikasi tambal-sulam yang dikembangkan ulang tiap tahun anggaran. Sertai dengan program literasi digital berbasis komunitas di tingkat kecamatan, jauh sebelum jadwal keberangkatan, agar jamaah lansia tidak menjadi korban kesenjangan teknologi.
Kedua, integrasikan sistem Indonesia secara resmi dengan platform Nusuk dan Absher milik Arab Saudi, sehingga data posisi, kondisi kesehatan, dan status jamaah mengalir otomatis ke keluarga di Tanah Air, tanpa menunggu laporan manual petugas yang sering terlambat. Rekrut dan latih petugas haji sebagai operator teknologi, bukan sekadar pendamping administratif.
Ketiga, rancang sistem manajemen kepulangan berbasis prediksi: pantau kondisi kesehatan jamaah sejak pekan terakhir di Madinah, prioritaskan pemulangan berdasarkan risiko medis, dan kirimkan notifikasi akurat kepada keluarga jauh sebelum pesawat mendarat. Saudi sudah melakukannya hari ini. Yang dibutuhkan Indonesia bukan lagi studi banding, melainkan keputusan politik untuk benar-benar berubah.
Transparansi Bukan Pilihan, Melainkan Kewajiban
Satu hal lain yang juga layak menjadi perhatian adalah penguatan peran media dalam ekosistem penyelenggaraan haji. Selama ini, Media Center Haji, termasuk jurnalis dan influencer yang terlibat dalam peliputan penyelenggaraan haji, telah berkontribusi menyampaikan berbagai informasi kepada publik. Namun ke depan, ruang untuk menghadirkan gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi di lapangan perlu terus diperluas.
Informasi mengenai keberhasilan penyelenggaraan tentu penting disampaikan. Akan tetapi, berbagai tantangan yang dihadapi jamaah dan petugas di lapangan juga perlu mendapat porsi perhatian yang memadai. Dengan demikian, media tidak hanya menjadi saluran informasi, tetapi juga sumber masukan yang berharga bagi proses evaluasi dan perbaikan layanan.
Karena itu, Kementerian Haji dan Umrah (KHU) diharapkan dapat mendorong iklim peliputan yang semakin terbuka. Berbagai dinamika di lapangan, mulai dari antrean layanan, kendala sistem digital, kebutuhan jamaah, hingga beban kerja petugas, dapat menjadi bahan pembelajaran yang penting untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pada musim haji berikutnya.
Keterbukaan semacam ini bukanlah upaya untuk mencari kekurangan atau memperlihatkan kelemahan institusi. Sebaliknya, hal tersebut merupakan bagian dari komitmen untuk terus memperbaiki pelayanan. Masukan yang jujur dan berbasis fakta sering kali menjadi pijakan terbaik bagi lahirnya kebijakan yang lebih responsif dan efektif.
Berhenti Berdebat, Mulai Berlari
Sudah terlalu lama bangsa ini berdebat, dan yang paling merisaukan, perdebatan itu kerap bukan untuk kepentingan jamaah, melainkan untuk memetik keuntungan individual dan sektoral dari prosesi tahunan yang sejatinya adalah amanah suci. Ada yang mengincar kursi petugas haji sebagai privilege perjalanan gratis. Ada yang memperebutkan pengaruh organisasi dalam struktur pelayanan.
Ada pula yang justru nyaman dengan sistem yang tidak transparan karena di situlah ruang gerak kepentingan mereka tumbuh subur. Sementara itu, jamaah, yang telah menabung puluhan tahun demi satu perjalanan seumur hidup, terus menanggung akibatnya.
KHU tidak punya kemewahan waktu. Saudi tengah mengembangkan biometrik penuh untuk identifikasi jamaah, kendaraan otonom untuk evakuasi medis di Mina, dan model prediktif berbasis AI untuk mencegah kepadatan fatal di Jamarat. Jarak kita dengan mereka bukan lagi soal satu atau dua tahun ketinggalan, ini sudah menjadi jurang peradaban.
Haji adalah puncak pengorbanan hidup bagi jutaan keluarga Indonesia. Mereka berhak mendapatkan layanan yang sepadan dengan besarnya pengorbanan itu. Mereka tidak butuh pidato dan keputusan berbelit birokratis. Mereka butuh bukti pelayanan terbaik mengejar revolusi peradaban pelayanan Saudi kini.
Saatnya Indonesia berhenti berdebat dan mulai berlari.
