Persoalan Harga Tiket Pesawat Domestik dan Dampaknya pada Konsumen
Seiring dengan meningkatnya keluhan masyarakat terhadap harga tiket pesawat domestik yang dinilai mahal, berbagai pihak mulai mempertanyakan solusi yang diambil oleh pemerintah. Salah satu isu yang kini menjadi perbincangan adalah wacana meniadakan rute transit melalui platform online travel agent (OTA). Namun, menurut Sekretaris Jenderal Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Maulana Yusran, langkah ini justru tidak tepat dan bisa merugikan konsumen.
Kritik terhadap Wacana Meniadakan Rute Transit
Maulana Yusran menyatakan bahwa wacana tersebut bukanlah solusi yang efektif untuk mengatasi masalah harga tiket yang tinggi. Ia menilai bahwa menutup opsi transit justru akan mempersempit akses antarwilayah dan memberi dampak negatif bagi para pengguna jasa transportasi udara. “Traveler saat ini memiliki kebutuhan beragam, baik untuk tujuan bisnis maupun wisata. Mereka membutuhkan pilihan yang fleksibel,” ujarnya dalam keterangan resmi.
Menurutnya, masalah utama bukanlah platform OTA itu sendiri, melainkan faktor-faktor lain yang membuat harga tiket domestik mahal. “Yang harus dievaluasi adalah faktor penyebab mahalnya harga tiket, bukan menutup informasinya,” tegasnya.
Peran OTA dalam Pemenuhan Kebutuhan Konsumen
Maulana juga menjelaskan bahwa platform digital seperti OTA hadir untuk membantu konsumen merancang perjalanan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. “OTA bertugas untuk menampilkan pilihan-pilihan yang tersedia, termasuk rute transit. Menutup opsi ini justru tidak menyelesaikan masalah karena rute tersebut tetap akan muncul di platform lain,” jelasnya.
Ia mempertanyakan alasan di balik wacana tersebut. Jika tujuannya adalah agar harga mahal tidak terlihat oleh publik, ia menilai pendekatan ini tidak tepat. “Ini justru menunjukkan bahwa pemerintah lebih fokus pada persepsi daripada solusi nyata,” ujarnya.
Masalah Struktural dalam Konektivitas Domestik
Selain itu, Maulana menyoroti realitas bahwa perjalanan ke wilayah Indonesia Timur dan Sumatera masih sangat mahal. Hal ini disebabkan oleh struktur geografis negara kepulauan yang luas. “Tidak bisa dipungkiri bahwa perjalanan ke daerah-daerah tersebut membutuhkan biaya yang lebih besar,” jelasnya.
Namun, ia menegaskan bahwa menutup akses ke rute-rute tersebut justru akan memperburuk kondisi daerah yang sudah kesulitan dalam hal konektivitas dan distribusi wisatawan. “Jangan karena mahal, aksesnya malah dihilangkan,” tambahnya.
Perbandingan dengan Sistem Pencarian Hotel
Maulana juga membandingkan mekanisme pencarian tiket pesawat dengan sistem pencarian hotel. Ia menjelaskan bahwa konsumen dapat melihat berbagai pilihan harga, rating, dan kelas hotel secara terbuka. “Digitalisasi justru memberi keleluasaan bagi masyarakat untuk memilih kombinasi perjalanan yang paling masuk akal,” ujarnya.
Menurutnya, jika wacana tersebut diterapkan, maka hanya akan mengurangi informasi yang tersedia tanpa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Ini justru merugikan karena informasinya hilang,” katanya.
Isu Konektivitas dan Pengaruh pada Wisatawan
Salah satu contoh yang disampaikan oleh Maulana adalah Aceh. Ia menjelaskan bahwa saat ini, banyak orang yang harus melakukan transit ke Kuala Lumpur untuk sampai ke Aceh. “Penerbangan domestik dari Jakarta ke Aceh sangat terbatas, sementara penerbangan dari Sumatera ke Malaysia justru lebih murah,” ujarnya.
Hal ini menunjukkan bahwa masalah konektivitas domestik justru membuat rute luar negeri lebih menarik bagi wisatawan. “Ini menjadi tantangan besar bagi industri pariwisata dan transportasi nasional,” tambahnya.
Tantangan Regulasi dan Keberlanjutan Bisnis
Dari sisi industri, Maulana juga mengingatkan adanya risiko ketidakpastian hukum dan iklim usaha. Ia mempertanyakan sejauh mana Kemenhub bisa memaksa seluruh OTA, terutama OTA asing yang tidak berbadan hukum di Indonesia, untuk mematuhi imbauan tersebut. “Himbauan itu apakah akan dituruti semua OTA? Kan tidak. Apalagi OTA yang tidak berbadan hukum di Indonesia,” ujarnya.
Ia menilai bahwa kebijakan semacam ini justru akan menekan OTA lokal yang patuh aturan, sementara pemain asing tetap bebas beroperasi. “Ini justru tidak adil dan bisa merusak persaingan yang sehat,” kata dia.
