Kritik Ferdi Gunsan terhadap Janji Politik Wali Kota Bandar Lampung
Sebagai politikus senior di Provinsi Lampung, Ferdi Gunsan kembali menyampaikan kritik tajam terhadap janji-janji yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana. Kritik ini muncul setelah banjir kembali melanda kota tersebut, meskipun sejak masa kampanye Pilkada 2019 hingga menjabat periode kedua, tidak ada solusi nyata yang diberikan.
Pada postingannya pada 9 Maret 2026, Ferdi memperlihatkan kekecewaannya terhadap pernyataan Eva Dwiana saat menghadapi situasi banjir. Ia bahkan menyampaikan kritik dengan nada ironis, yang menunjukkan bahwa ia merasa wali kota tersebut belum layak menjalankan amanah rakyat.
Klarifikasi Wali Kota dan Kritik Ferdi
Saat turun ke lokasi banjir, Eva Dwiana meminta solusi dari berbagai pihak untuk mengatasi luapan air akibat drainase dan sungai yang tidak sebanding dengan intensitas hujan. Ia mengatakan, “Duduk kita duduk, solusinya seperti apa? Misalnya kota Bandar Lampung, kita ditugaskan keluarkan dana ini, kita siap tapi solusinya kayak apa?” Ucapan itu membuat Ferdi merasa bahwa pernyataan tersebut tidak mencerminkan sosok wali kota yang tangguh dan memiliki solusi jangka panjang.
Ferdi menilai bahwa Eva Dwiana tidak memanfaatkan instrumen yang dimilikinya untuk memberikan solusi yang efektif. Ia bahkan menyampaikan penilaian bahwa Eva Dwiana masih perlu dibimbing dalam menjalankan tugasnya sebagai wali kota.
Janji Kampanye yang Tidak Direalisasikan
Untuk memperkuat argumennya, Ferdi menayangkan rekaman debat Pilkada 2019, di mana Eva Dwiana menyatakan beberapa solusi antisipasi banjir. Dalam debat tersebut, ia mengatakan, “Nanti kalau saya jadi wali kota, akan saya ambil solusinya, gimana caranya nanti supaya tidak banjir lagi. Apa kalinya akan kita pengkolkan, terus nanti juga talud akan kita perbesar, beronjong akan kita lakukan.”
Namun, setelah dua periode menjabat, banjir tetap terjadi dan menelan korban. Hal ini membuat Ferdi merasa bingung dengan janji-janji yang disampaikan selama kampanye.
Anggaran Bencana yang Tidak Sesuai
Selain itu, Ferdi juga mengkritik anggaran yang dialokasikan untuk menangani dampak banjir. Menurutnya, hanya sekitar 600 juta rupiah yang disediakan, padahal dana hibah Pemkot Bandar Lampung untuk membangun gedung baru bagi Kejati Lampung mencapai 60 miliar.
Ia menyoroti ketidakseimbangan antara alokasi dana untuk pembangunan gedung dan dana bencana. “Dana bencana 600 ini 1% dari 60 Miliar. Wah dari mana 60 miliar ini, coba bandingkan hibah ke Kejati 60 miliar bisa, dana bencana 600 juta hanya 1%. Pilih mana rakyat Bandar Lampung. pilih hibah ke Kejati atau pilih menangani banjir?” tanyanya.
Pertanyaan yang Menggemparkan
Ferdi juga menyampaikan pertanyaan yang menggemparkan, yaitu tentang prioritas antara hukum dan kepentingan rakyat. Ia menegaskan bahwa hal ini menjadi contoh bagi Indonesia secara keseluruhan.
“Enggak tahulah ya ini keren wali kotanya, emang agak aneh di Indonesia ini entah yang mana yang lebih penting, lebih penting itu hukum atau lebih penting itu rakyat apa bangunan untuk kantor-kantor. Nah ini sudah menjadi kabur,” katanya.
Permintaan kepada Kejati Lampung
Akhirnya, Ferdi meminta kepada Kejati Lampung untuk menjawab keresahan publik atas kebijakan Pemkot Bandar Lampung yang hanya menyalurkan 1% dana bencana dari dana hibah untuk membangun gedung baru tersebut. Ia menegaskan bahwa pertanyaan ini harus dijawab agar keadilan dapat tercapai.
“Ini coba Kajati ini jawab dulu, ini lebih baik dibangun gedung untuk introgasi atau nahan para koruptor atau lebih baik untuk menangani banjir. Ya enggak mau jawab pasti, Kejaksaan Tinggi Lampung enggak mau jawab, dia lebih baik diam, ya enggak?” ujarnya.
