Pemerintah Kabupaten Kediri Buka Posko Pengaduan THR Keagamaan Tahun 2026
Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) telah resmi membuka Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2026. Tujuan dari posko ini adalah untuk memastikan hak pekerja terpenuhi menjelang Hari Raya Idul Fitri. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menghindari adanya keluhan atau permasalahan terkait pembayaran THR yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Kepala Disnaker Kabupaten Kediri, Ibnu Imad, menjelaskan bahwa keberadaan posko ini menjadi ruang pengaduan bagi pekerja yang belum menerima haknya sesuai aturan yang berlaku. Ia menekankan bahwa THR merupakan kewajiban pengusaha dan hak pekerja yang harus dipenuhi sebelum hari raya tiba.
“Posko pengaduan THR keagamaan ini memberikan ruang bagi pekerja untuk menerima hak-haknya. THR merupakan kewajiban pengusaha dan hak pekerja yang harus dipenuhi menjelang Hari Raya,” ujar Ibnu pada Selasa (3/3/2026).
Aturan Pembayaran THR
Ibnu menegaskan bahwa pembayaran THR keagamaan wajib diberikan dalam bentuk uang tunai dan tidak boleh diganti dalam bentuk barang atau natura. Selain itu, THR juga tidak diperkenankan dibayarkan dengan cara dicicil. Besaran THR sudah diatur dalam regulasi dengan formula yang jelas. Karena itu, perusahaan diharapkan mematuhi ketentuan tersebut agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Disnaker juga mengingatkan bahwa THR wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Keterlambatan pembayaran dapat dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Permenaker Nomor 6 Tahun 2016, pengusaha yang terlambat membayar THR keagamaan akan dikenakan denda sebesar 5 persen dari total THR yang harus dibayarkan. Denda tersebut tidak menghapus kewajiban pengusaha untuk tetap membayarkan THR kepada pekerja.
Sementara itu, perusahaan yang tidak membayar THR sama sekali dapat dikenai sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan.
Proses Penyelesaian Masalah
Ibnu menjelaskan bahwa jika ada aduan yang masuk, Disnaker akan memfasilitasi mediasi antara pekerja dan perusahaan. Di internal Disnaker telah tersedia pejabat fungsional mediator yang siap menjembatani penyelesaian persoalan. Menurutnya, kesadaran perusahaan di Kabupaten Kediri dalam membayarkan THR sudah cukup baik. Jika pun ada persoalan, biasanya hanya perbedaan persepsi, misalnya THR diberikan dalam bentuk barang atau dibayarkan secara bertahap. Namun alhamdulillah bisa selesai di tingkat mediasi.
Ibnu menyebut, dalam beberapa tahun terakhir, kasus THR di Kabupaten Kediri relatif nihil karena mayoritas dapat diselesaikan di tingkat kabupaten tanpa harus dilaporkan ke provinsi.
Fungsi Posko Pengaduan THR 2026
Posko Pengaduan THR 2026 sendiri mulai difungsikan sejak Jumat (27/2/2026). Peresmian ditandai dengan pemasangan penanda posko di Kantor Disnaker Kabupaten Kediri, Jalan Airlangga Nomor 1 Kota Kediri.
Pemkab Kediri berharap pembayaran THR tidak hanya menjadi kewajiban normatif, tetapi juga mampu mendorong perputaran ekonomi masyarakat menjelang Lebaran 2026.
Kesiapan Masyarakat
Selain itu, posko ini juga menjadi sarana komunikasi antara pekerja dan pengusaha untuk memastikan bahwa semua pihak memahami hak dan kewajiban mereka terkait THR. Dengan adanya posko ini, diharapkan masyarakat lebih percaya diri dalam mengajukan keluhan jika ada kendala dalam penerimaan THR.
